Masyarakat Aceh Utara Keluhkan Pembuatan Akte Kelahiran Melalui Jalur Pengadilan

ACEH UTARA – Sejumlah Masyarakat di beberapa Kecamatan Yang Ada Di Kabupaten Aceh Utara mengeluhkan proses pembuatan akte kelahiran melalui jalur pengadilan tinggi negeri setempat.

Hal Tersebut Disampaikan Samsuar,36 Tahun Warga Desa Pante Jaloh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara Kepada The Atjeh Post, Kamis, 28 Juni 2012.
 
Menurut Samsuar, akibat keterlambatannya mengurus akte kelahiran sang anak di Kantor Dinas Kependudukan Catata Sipil Aceh Utara, Ia harus berusan hingga ke Pengadilan Tinggi Negeri Lhoksukon. Hal ini juga terjadi di kecamatan lain seperti Dewantara, Nisam dan Nisam Antara.

“Harus awak loen jak Pengadilan Lhoksukon keudeh, menyoe keneuk urouh Akte Aneuk, nyan dipeugah lee awak Capil bak loen wab loen ka terlambat dalam pengurusan akte (Kami mesti pergi ke Pengadilan Lhoksukon, kalau kami mau mengurus akte kelahiran anak, Itu yang dikatakan Oleh Pegawai Capil (Catatan Sipil) kepada kami karena kami sudah terlambat dalam pengurusan Akte)," ujar Samsuar.

Samsuar Juga Menyesalkan, selain pengurusan yang semakin rumit karena harus melalui pengadilan, mereka harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk membayar sanksi administratif serta membayar biaya transportasi mereka sendiri guna menuju pengadilan di Lhoksukon.

“payah tabayue denda lom wab teulat, nyan golom peng ongkoh jak woe dari lhoksukon lom (harus bayar denda juga karena terlambat, itu belum lagi termasuk ongkos pulang pergi dari Lhoksukon)," katanya.

Sementara itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Kasi Pengangkatan anak, Nurhayati menyebutkan bahwa selama ini memang masih ada penduduk di Aceh Utara yang terlambat mengurus Akte Kelahiran, bahkan menurutnya ada yang sudah melampui batas peraturan Undang-undang sehingga tak jarang dari mereka harus berurusan dengan Pengadilan Tinggi Negeri yang ada di Lhoksukon.

“Meski harus berurusan dengan pengadilan, masyarakat masih saja antusias untuk mengurus akte kelahiran karena mengingat akte menjadi salah satu syarat penting yang harus dipenuhi kepala keluarga untuk berbagai urusan yang menyangkut kehidupan anak,” kata Nurhayati.

Nurhayati juga menyayangkan masyarakat yang tidak segera mengurus akte kelahiran anak karena jika melampui batas dan berurusan dengan pengadilan, masyarakat harus membayar denda dan lebih memberatkan.

Sebagaimana kita ketahui, Undang–undang (UU) No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 32 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

Bahkan atas keterlambatan tersebut, setiap penduduk yang ingin melengkapi administrasi kependudukan, khususnya dalam pembuatan akte kelahiran harus membayar denda maksimal satu juta rupiah, hal itu tertuang dalam Bab XI Pasal 89 mengenai sanksi admistrastif.[]
 

  • Uncategorized

Leave a Reply