WALHI: Keputusan PTUN Ancam Dana 1 Miliar Dolar dari Norwegia

BANDA ACEH – Keputusan majelis hakim Pengadilan Tata usaha Negara (PTUN) Banda Aceh menolak gugatan Walhi Aceh atas perizinan pembukaan lahan hutan Rawa Tripa di Nagan Raya kepada PT Kalista Alam dinilai tidak sesuai dengan spirit moratorium logging di Indonesia.

Hal itu dikatakan Direktur Walhi, T M Zulfikar, melalui rilis menanggapi keputusan majelis hakim PTUN Selasa, 3 April 2012, tadi.

"Ketua Satgas REDD, Kuntoro, berkali-kali di depan forum internasional memastikan akan menjadikan moratorium logging sebagai cara untuk mengurangi emisi. SBY pun menetapkan pengurangan emisi sebesar 26 persen. Tapi, kalau seperti ini mengelola hutan, target itu hanya menjadi lelucon saja,” kata T M Zulfikar.

Menurutnya, putusan PTUN ini juga akan mengancam dana sebesar 1 miliar USD dari pemerintah Norwegia yang dijanjikan untuk Indonesia. Katanya, masyarakat internasional sudah terbuka matanya bahwa Indonesia ternyata tidak memenuhi komitmen moratorium logging. Sebanyak 25.205 orang dari seluruh dunia telah meneken petisi penyelamatan hutan Rawa Tripa dalam kurun waktu kurang dari seminggu, tempat terakhir Orangutan Sumatera berada.

"Petisi ini dikirimkan langsung kepada Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Satgas REDD+ Kuntoro Mangkusubroto, Pimpinan Satgas REDD+ dan working group Mas Ahmad Santosa, Dubes Norwegia untuk Indonesia, Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Menhut Zulkifly Hasan, Menlu Dr. R.M. Marty M. Natalegawa dan Tim Investigasi  World Bank."

Sebelumnya, Dalam sidang tadi, PTUN memustuskan tiga hal. Yaitu mengatakan bahwa PTUN Banda Aceh tidak berwenang memeriksa perkara gugatan WALHI Aceh, menolak gugatan dari penggugat, dan meminta penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.162.000.

Atas penolakan gugatan ini, WALHI Aceh juga telah menyatakan akan melakukan banding. []

  • Uncategorized

Leave a Reply