Walhi Aceh tolak alih fungsi hutan lindung untuk penambangan emas di Pidie

WAHANA Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh menyatakan penolakannya terhadap alih fungsi hutan lindung di Aceh menjadi hutan produksi.

Direktur Eksekutif Walhi Aceh mengatakan, pihaknya sudah lama mendengar kabar itu. Namun, saat ditelusuri ke Pemerintah Aceh dan Bappeda Aceh diperoleh informasi belum ada rencana alih fungsi hutan lindung.

"Pada 29 Agustus 2013 lalu kami juga bertemu dengan Gubernur Aceh untuk membicarakah masalah tersebut. Gubernur mengatakan belum pernah memberi izin untuk alih fungsi hutan. Jika izin tersebut memang sudah ada, kita minta kosistensi dari pemerintah terhadap apa yang telah disampaikan sebelumnya untuk menjaga kawasan hutan lindung", kata Zulfikar kepada ATJEHPOSTcom, 25 September 2013.

Zulfikar menambahkan, Pemangku Wali Nanggro Malik Mahmud juga pernah menyatakan komitmennya untuk menjaga kawasan hutan lindung di Aceh untuk menghindari bencana alam seperti banjir dan longsor.

Menurut Zulfikar, pihaknya sempat meminta dokumen rencana tata ruang Aceh kepada pemerintah daerah. Namun, hingga kini belum diberikan. 

"Sampai kapan pun masyarakat tidak pernah setuju dengan rencana pengalihan hutan lindung menjadi hutan produksi dengan dalih untuk kesejahteraan rakyat namun tujuan ke depannya adalah untuk ativitas pertambangan," ujarnya.

Sebelumnya, perusahaan pemburu emas asal Kanada, East Asia Minerals, mengatakan telah bekerjasama dengan aparatur pemerintah di Indonesia untuk meminta alih fungsi hutan dari hutan lindung ke hutan produksi. Permintaan itu diajukan lantaran mereka sedang mengincar potensi emas di Gunung Miwah, Geumpang, Pidie. Areal yang disebut menyimpan potensi emas terbesar di dunia ini saat ini berstatus hutan lindung.

Pada Desember 2012, East Asia telah memperoleh perpanjang 4 IUP di Miwah. Izin eksplorasi ini berlaku hingga 30 November 2014.

East Asia membutuhkan perubahan klasifikasi hutan agar dapat segera memulai tahapan pengerukan emas. Itu sebabnya, mereka rajin melobi pemerintah daerah dan pusat.

Dalam sebuah presentasi tertanggal Mei 2013, East Asia menyebutkan telah melobi Wakil Menteri Kehutanan bersama bupati setempat.

"Bupati telah menandatangani Surat Rekomendasi untuk Gubernur mengenai permohonan perubahan klasifikasi kehutanan," tulis East Asia dalam presentasi yang dimuat di websitenya dan dapat diakses oleh siapa saja.

East Asia meyakini izin untuk memulai penambangan emas akan diperoleh dalam waktu 6 hingga 24 bulan ke depan.[] (yas)

Berita terkait:
Kisah East Asia mengincar emas di hutan lindung Aceh

  • Uncategorized

Leave a Reply