Syukri Ibrahim: Jangan Sampai Gubernur Aceh Dianggap Melawan Hukum

    20
    0

    Mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA), Syukri Ibrahim, berharap Gubernur Aceh Zaini Abdullah melaksanakan putusan pengadilan yang memerintahkan gubernur mengembalikan posisinya sebagai Direktur PDPA.

    “Bukan karena saya haus jabatan, tetapi ini adalah putusan pengadilan. Jangan sampai ada anggapan gubernur melawan hukum,” kata Syukri Abdullah kepada ATJEHPOST.com, Senin, 9 Juni 2014.

    Syukri menambahkan, jika sampai pukul 12 malam ini keputusan itu tidak dilaksanakan, pihaknya bersama tim pengacara akan menyurati PTUN agar dapat mengambil langkah-langkah hukum terkait putusan itu.

    Syukri Ibrahim dipecat Gubernur Aceh Zaini Abdullah dari jabatannya sebagai Direktur Utama PDPA lewat Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 539/110/2013 tanggal 5 Februari 2013. Posisinya digantikan oleh Nasruddin Daud. Sebelumnya, Syukri diangkat sebagai Dirut PDPA pada 3 September 2013, dan dilantik pada 2 Oktober 2012. 

    Kasus itu lantas bergulir ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Pada 12 Juli 2013 majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua Fajar Shiddiq Arfah memenangkan gugatan Syukri. Dalam keputusannya, majelis hakim membatalkan tindakan Gubernur Aceh yang memecat Syukri Abdullah.  

    Tindakan itu, menurut majelis hakim, cacat prosedur dan tidak memiliki alasan yang jelas.  

    Dalam hal ini, majelis merujuk kepada pasal 12 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pendirian Perusahaan Dearah Pembangunan Aceh yang menyebutkan,”Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.” Pada bagian lain disebutkan,“direksi dapat diberhentikan apabila meninggal dunia, permintaan sendiri, melakukan sesuatu yang merugikan perusahaan, tidak dapat melaksanakan tugas karena sesuatu hal, dihukum karena melakukan kejahatan, dan habis masa jabatan.”

    Dalam putusannya, majelis hakim menilai tidak ada satu pun dari unsur-unsur itu yang dapat dijadikan alasan untuk memecat Syukri Ibrahim. Karena itu, majelis hakim “menghukum Tergugat (Gubernur Aceh) untuk merehabilitasi penggugat pada jabatan semula.”

    Tak terima dengan putusan hakim PTUN, Gubernur Aceh melalui kuasa hukumnya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Pada 18 Desember 2013, pengadilan tinggi itu memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.

    Kalah di Pengadilan Tinggi, Gubernur Aceh mengajukan permohonan kasasi. Namun Pengadilan tata Usaha Negara Banda Aceh menolaknya. Dalam salinan putusan yang ditandatangani oleh Ketua PTUN Banda Aceh, Herisman, disebutkan,”Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh agar tidak mengirim Berkas Perkara tersebut ke Mahkamah Agung RI.”

    Terkait dengan belum adanya tindakan dari Gubernur Aceh untuk mengembalikan posisi Syukri Ibrahim sebagai Direktur Utama PDPA, pengacara Syukri, Anwar MD, mengatakan akan mengajukan permohonan eksekusi kepada PTUN Banda Aceh dalam waktu dekat.

    “Jika juga tidak dilaksanakan, Kepala PTUN bisa menyurati presiden agar memerintahkan gubernur melaksanakan putusan pengadilan,” kata Anwar.[]