Soal revisi APBA, Pemerintah Aceh diminta pedomani undang-undang

    18
    0

    PEMERINTAH Aceh diminta menaati peraturan dalam menindaklanjuti evaluasi Mendagri soal APBA 2013. Koordinator Bidang Advokasi Kebijakan Publik Masyarakat Trasnparansi Aceh (MaTA), Hafidh, kepada ATJEHPOSTcom, Minggu 3 Maret 2013.

    “Jika Pemerintah Aceh tidak berpedoman kepada aturan-aturan yang ada dalam memperbaiki hasil evaluasi mendagri terhadap APBA 2013 ini, dikhawatirkan akan semakin memperlambat realisasi anggaran,” kata Hafidh.

    Menurut dia, proses yang memakan waktu yang begitu lama dalam menindaklanjuti evaluasi Mendagri terhadap APBA 2013 semakin menunda pemenuhan hak-hak masyarakat dalam mendapatkan layanan publik. Kondisi ini dikarenakan Pemerintah Aceh dalam menyusun APBA 2013 tidak berpedoman kepada aturan-aturan yang ada.

    “Hal ini berdampak kepada cukup banyaknya alokasi anggaran dalam APBA 2013 yang menjadi catatan kritisi oleh Mendagri , sehingga semakin memperlambat realisasi anggaran dalam pembangunan Aceh,” kata Hafidh lagi.

    Kata dia, salah satu aturan yang tidak ditaati Pemerintah Aceh dalam penyusunan APBA 2013, yaitu Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Hal ini sangat bertolak belakang dengan komitmen gubernur terpilih yang selalu menyatakan bahwa alokasi anggaran telah sesuai dengan UUPA.

    Mendagri, kata Hafidh, dalam evaluasinya terhadap APBA 2013, menyebutkan bahwa pengalokasian anggaran yang bersumber dari tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi serta alokasi anggaran yang bersumber dari dana Otonomi Khusus tersebut tidak sesuai dengan UUPA.

    “UUPA menyatakan bahwa paling sedikit 30 persen pendapatan yang bersumber dari tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi, dialokasikan untuk membiayai pendidikan di Aceh,” kata dia.

    Sementara dalam APBA 2013 untuk urusan pendidikan, ujar Hafidh LAGI, Pemerintah Aceh hanya mengalokasikan anggaran yang bersumber dari tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi hanya sebesar Rp 158.776.102.273, atau hanya sebesar 15,49 persen dari total pendapatan dari Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Rp 1.024.984.041.697.

    “Jika Pemerintah Aceh tidak berpedoman kepada aturan-aturan yang ada dalam memperbaiki hasil evaluasi mendagri terhadap APBA 2013 ini, dikhawatirkan akan semakin memperlambat realisasi anggaran untuk pemenuhan hak masyarakat serta pelayanan publik di Aceh, baik sektor kesehatan, pendidikan, sektor infrastruktur maupun sektor lainnya yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat Aceh,” ujarnya lagi.

    MaTA, kata Hafidh lagi, berkepentingan mengingatkan dan mendesak Pemerintah Aceh untuk segera menyelesaikan evaluasi Mendagri dengan mengikuti aturan yang ada terutama Undang-undang Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh.

    “Jika APBA 2013 dikembalikan lagi untuk kedua kalinya, maka akan semakin memperlambat dan memperburuk kondisi pelayanan publik di aceh dan ini menjadi preseden buruk pemeritah ke depan,” kata Hafidh. | (mrd)