Soal dugaan manipulasi data honorer K2, ini kata Kepala BKPP Pidie Jaya

Kepala BKPP Pidie Jaya, Marwani yang diminta tanggapannya terkait isu adanya dugaan manipulasi data honorer di kabupaten tersebut, tidak membantah sama sekali. Menurutnya, celah untuk melakukan dugaan pemalsuan itu memang ada.

“Kalau itu bisa jadi. Tapi perlu diingat, setiap honorer telah meneken surat pernyataan bermaterai 6000 yang menyatakan berkas yang diajukan mereka benar adanya. Nah jika terbukti itu palsu, maka yang bersangkutan akan berurusan dengan hukum,” kata Marwani.

Kepala BKPP itu mengatakan prosedur penetapan honorer K2 berdasarkan kelengkapan administrasi yang diajukan honorer ke BKPP. Kemudian, kata dia, BKPP mengirim berkas administrasi peserta ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Pusat.

“Proses input data honorer itu dilakukan dengan menggunakan aplikasi khusus, jadi tidak mungkin seseorang yang tidak memenuhi syarat bisa lolos. Misalnya pada masalah usia saat diajukan. Tapi kalau datanya dimanipulasi, ya pasti komputer mau menerimanya karena dianggap benar,” ujar Marwani.

Marwani meminta masyarakat untuk memberikan sanggahan terhadap pengumuman honorer K2 lewat prosedur yang tersedia.

“Silahkan beri sanggahan tertulis dengan melampirkan data diri lengkap dan nama honorer K2 yang disanggah lengkap dengan instansi tempat dia bekerja. Identitas pelapor akan dirahasiakan oleh BKPP,” katanya.

Marwani mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima satu pun sanggahan tertulis dari masyarakat menyangkut uji publik yang telah digelar. “Kalau secara lisan, sudah mau meledak kepala saya menerima pengaduan,” ujarnya.

Menurut Marwani, daftar honorer k2 yang diumumkan itu bukan berarti menjamin seseorang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Untuk menjadi pegawai, para peserta K2 nanti ada ujian lagi dengan sistem penilaian passing grade. Jadi siapa yang mampu melawati ambang batas nilai itulah yang akan diangkat menjadi PNS,” tutur Marwani.

Sebelumnya diberitakan, uji publik yang digelar Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Pidie Jaya terhadap 582 honorer K2 sejak 1 April lalu menuai protes dari peserta.[](bna)

Leave a Reply