Soal Bendera Aceh, Menko Polhukam: Mudah-mudahan tiga hari lagi selesai dikaji

    18
    0

    MENTERI Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto masih mengkaji Peraturan Daerah (Qanun) Nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Perda yang baru ditetapkan pada 25 Maret lalu itu mengundang pro dan kontra terkait desain bendera baru Provinsi Aceh yang mirip dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

    "Itu (Perda) sedang dikaji juga Kementerian Dalam Negeri, mudah-mudahan tiga hari ini sudah akan ketahuan, apakah perda itu sesuai peraturan pemerintah," katanya usai menghadiri pembukaan High Level Panel of Eminent Persons (HLPEP) on the Post-2015 Development Agenda di Nusa Dua, Bali, Rabu (27/3).

    Menurut dia, setiap perda yang dikeluarkan suatu daerah tidak boleh berlawanan dengan peraturan pemerintah yang dalam hal ini berkaitan dengan PP nomor 77 tahun 2007 tentang lambang daerah.

    Selain terkait PP nomor 77 tahun 2007, Djoko Suyanto juga menyatakan Kemendagri juga sedang mengkaji perda tersebut, apakah sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh.

    Pada peraturan pemerintah tersebut, pada pasal 6 tentang desain lambang daerah, pada poin 4 disebutkan bahwa desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/ perkumpulan/ lembaga/ gerakan separatis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Djoko Suyanto tidak mau berkomentar banyak terkait hal itu. Demikian halnya ketika ditanya apakah hal tersebut merupakan bagian dari perjanjian damai, Panglima Tentara Nasional Indonesia periode 2006-2007 itu menegaskan tengah dikaji pemerintah. "Makanya itu sedang dikaji," ucapnya kepada wartawan.

    Sebelumnya, Kepala Biro Hukum Sekretariat Aceh Edrian mengatakan, bendera dan lambang Aceh bukan lambang separatis, sebab terhitung sejak penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) maka orang dan atribut GAM tidak tergolong separatis lagi.

    Edrian mengatakan, setelah qanun bendera dan lambang Aceh disahkan oleh DPR Aceh pada Jumat (22/3/2013) lalu, Pemerintah Provinsi Aceh pada tanggal 25 Maret 2013 resmi menetapkan bendera bulan bintang dan lambang singa-burak tersebut ke dalam lembaran Aceh qanun Nomor 3 Tahun 2013.

    Maka, dari segi perspektif hukum qanun bendera dan lambang Aceh itu sudal legal. Meski demikian, lanjut Edrian, Pemerintah Pusat berhak mengoreksi kembali terhadap subtansi qanun bendera dan lambang Aceh yang telah disahkan itu, namun koreksi itu tidak dilakukan secara sepihak.

    Erdian menegaskan, pengesahan qanun lambang dan bendera Aceh oleh DPRA bersama Gubernur Provinsi Aceh itu merupakan tindak lanjut dari amanah Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) Tahun 2006 Nomor 11 Pasal 2, 4, 6 yang dibuat oleh Presiden bersama DPR RI. "Jadi kenapa qanun bendera dan lambang Aceh yang sudah dimasukkan ke dalam lembaran Aceh dipermasalahkan? " katanya seperti dikutip kompas.com.[] sumber: republika.co.id
     

    BENDERA dan Lambang Aceh bukan lambang separatis, sebab terhitung sejak penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) maka orang dan atribut GAM tidak tergolong separatis lagi. Pandangan itu diungkapkan Edrian, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Aceh di Banda Aceh, Rabu (27/3/2013).

    Edrian mengatakan, setelah qanun bendera dan lambang Aceh disahkan oleh DPR Aceh pada Jumat (22/3/2013) kemarin, Pemerintah Provinsi Aceh pada tanggal 25 Maret 2013 resmi menetapkan bendera bulan bintang dan lambang singa-burak tersebut ke dalam lembaran Aceh qanun Nomor 3 Tahun 2013.

    Maka, dari segi perspektif hukum qanun bendera dan lambang Aceh itu sudal legal. Meski demikian, lanjut Edrian, Pemerintah Pusat berhak mengoreksi kembali terhadap subtansi qanun bendera dan lambang Aceh yang telah disahkan itu, namun koreksi itu tidak dilakukan secara sepihak.

    Erdian menegaskan, pengesahan qanun lambang dan bendera Aceh oleh DPRA bersama Gubernur Provinsi Aceh itu merupakan tindak lanjut dari amanah Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) Tahun 2006 Nomor 11 Pasal 2, 4, 6 yang dibuat oleh Presiden bersama DPR RI. "Jadi kenapa qanun bendera dan lambang Aceh yang sudah dimasukkan ke dalam lembaran Aceh dipermasalahkan? " katanya

    – See more at: https://atjehpost.com/nanggroe_read/2013/03/27/45531/163/5/Bendera-bulan-bintang-bukan-bendera-separatis#sthash.DmL82QhZ.dpu| sumber: republika.co.id