Sidak Batubara, Anggota Dewan Aceh Barat Pertanyakan Izin PT.Mifa

MEULABOH – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat melakukan inspeksi ke pelabuhan jetty Meulaboh, saat perusahaan batubara PT Mifa Bersaudara hendak memuat batubara ke dalam kapal tongkang, Sabtu, 20 Oktober 2012.

Selain sejumlah anggota dewan, inspeksi mendadak itu juga dihadiri Kepala Asisten III Setdakab Aceh Barat, Hasan Abdullah, Kepala Dinas Pertambangan, Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi setempat Teuku Zulkarnain, Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata dan Telekomunikasi Aceh Barat Saiful AB dan Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah, Yunus.

Sedangkan anggota dewan yang hadir adalah Rizwan MA, Ramli, Meurah Ali dan Samsul Bahri.

Sempat terjadi ketegangan antara anggota DPRK Ramli, dengan Kadisperindagkop Zulkarnain. Ketegangan muncul saat Ramli minta dinas terkait mempertegas izin perusahaan pertambangan batubara milik PT.Mifa.

Menurut Ramli, selain belum membayar  Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk penumpukan batu bara di lokasi stockpile, PT. MIFA juga belum membayar PAD galian C tentang pengangkutan kerikil yang digunakan untuk pengerasan sepanjang jalan yang berada di Kecamatan Meurebo sebesar Rp89 juta. Jalan ini adalah lintasan menuju lokasi penambangan batu bara milik PT Mifa.  yang merupakan jalan lintas menuju lokasi penambangan batu bara milik PT. MIFA.

Ramli juga mempertanyakan masalah dokumen izin tambang yang telat dilaporkan. Ramli menyatakan keheranannya, mengapa izin untuk  PT Mifa baru dikeluarkan pada 2012, padahal perusahaan itu telah lama beroperasi di Aceh Barat. “Akibat dari tidak jelasnya dokumen izin keberadaan dan aktivitas perusahaan tambang yang ada, termasuk PT. MIFA, PAD Aceh Barat kebobolan,” kata Ramli.

Zulkarnain lantas menjelaskan duduk persoalannya. Dia mengakui selama ini banyak izin perusahaan tambang yang tercecer, termasuk PT Mifa. Akibatnya, kata dia, pihaknya harus menyusun kembali dokumen. “Saat ini semua dokumen sudah ada, dan sudah diserahkan ke DPKKD. Persoalan pajak juga sudah dibayarkan,” kata Zulkarmain.
 
Menyangkut persoaalan pembanyaran  galian C yang diangkut oleh pihak perusahaan PT. MIFA selama ini mereka telah memintanya kepada pihak perusahaan. Namun, kata Zul, pihak perusahaan sudah melepaskan kepada kontraktor pelaksana pembangunan jalan tersebut.

Pantauan atjehpost.com,  inspeksi itu membuat aktivitas bongkar muat di pelabuhan jetty sempat terhenti beberapa jam. Aktivitas baru berlanjut kembali sekitar pukul 16.00 Wib.
 
Kepada wartawan, Ramli mengatakan, tujuan mereka melakukan sidak bukan menghalang- halangi kegiatan tersebut, namun ingin meminta kejelasan dan penjelasan dari dinas terkait, terhadap persoalan yang terjadi selama ini.
 
Humas PT. MIFA, Rahmat,  mengatakan batu bara yang hendak dimuat tersebut rencananya akan dijual ke perusahaan PT. Andalas Larfage Cement, Lhoknga Aceh Besar.[]
 

Leave a Reply