Setelah KPK turun, tim DPRA kunjungi dermaga BPKS yang bermasalah

    22
    0

    SEDIKITNYA enam orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) hari ini turun ke Sabang untuk meninjau dermaga CT3 yang dibangun oleh Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS). Kunjungan rombongan DPRA ini berselang dua hari setelah tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun ke Sabang.

    Rombongan DPR Aceh tiba di dermaga CT-3 yang selesai dibangun pada akhir 2012 sekitar pukul 11.55 wib, Kamis, 14 Februari 2013. Terletak di Gampong Kuta Timu, Kecamatan Sukakarya, dermaga CT3 adalah dermaga bongkar yang dibangun bersamaan dengan CT-1 dan CT-2. 

    Sebelumnya, rombongan DPRA sempat meninjau perkembangan pembangunan Dermaga Penyeberangan umum di Balohan, Kecamatan Sukajaya.

    Kedatangan anggota DPRA di lokasi proyek didampingi oleh sejumlah unsur pimpinan BPKS seperti Kepala BPKS Fauzi Husain, Wakil Kepala Faisal dan sejumlah Deputi.

    Setelah melihat kondisi dermaga yang belum difungiskan, rombongan langsung menuju kantor BPKS di Jalan Cut Nyak Dhien, Gampong Kuta Barat, Sukakarya, Sabang.

    Di kantor BPKS para anggota DPRA direncanakan menggelar rapat tertutup dengan pimpinan BPKS untuk membahas sejumlah program kerja dan progres yang telah direalisasikan.

    Informasi yang diperoleh ATJEHPOSTcom, sebagian anggota DPRA dijadwalkan kembali ke Banda Aceh hari ini, dan sebagian lainnya menginap di Sabang.

    LSM Gerakan Rakyat Antikorupsi (Gerak) Aceh telah melaporkan dugaan korupsi pada proyek yang dibangun sejak 2006 itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 31 Maret 2010. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nomor 077/S/XVIII.BAC/12/2008 tertanggal 31 desember 2008 juga menemukan hal yang sama. Menurut analisa Gerak, potensi kerugian negara mencapai Rp 200 miliar. Laporan itu telah ditindaklanjuti KPK dengan menurunkan tim ke Sabang dua hari lalu.

    Koordinator Gerak Aceh Askhalani mengatakan, tahun lalu Gerak Aceh telah meminta agar pelelangan proyek pembangunan terminal kontainer CT-3 dihentikan karena terindikasi korupsi. Pada 2012, pelelangan paket konstruksi BPKS Sabang ditangani oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) di bawah Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK) Provinsi Aceh.

    Menurut Askhalani, pihaknya mencium aroma praktek tidak sehat dalam proses pelelangan pembangunan Terminal Container CT-3 di dermaga BPKS Sabang.

    "Ada upaya terselubung oleh pihak BPKS maupun BMCK Aceh dalam menentukan perusahaan mana saja yang dapat mengikuti proyek. Misalnya dengan mengatur spesifikasi dan menentukan perusahaan tertentu untuk dapat mengikuti tender yang sedang dilaksanakan,” kata Askalani.

    Gerak Aceh juga menemukan pelelangan proyek dermaga bongkar sebelumnya dilakukan dengan sistem penunjukan langsung (PL), dan dikerjakan oleh PT Nindya Sejati. Temuan Gerak, proyek itu hingga kini terbengkalai dan tidak adanya analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). | (yas)

    Berita terkait:
    Besok Komisi B dan C DPRA rapat bahas BPKS Sabang