Setahun Mawardy-Illiza bukan sekedar janji

    24
    0

    MATAHARI berada tepat di atas kepala. Sinarnya menyilaukan mata saat memantul di aliran Krueng Aceh, Jumat pekan lalu. Tiga unit ekskavator terparkir di tepi sungai kawasan Simpang Surabaya, Banda Aceh. Tidak ada pengerukan yang dilakukan karena sudah memasuki waktu salat Jumat.

    Pengerukan dan pembersihan Krueng Aceh salah satu program kepemimpinan Wali Kota Banda Aceh Mawardy Nurdin dan Wakilnya Illiza Saaduddin Djamal. Program ini bagian dari agenda Pemerintah Kota Banda Aceh mewujudkan Krueng Aceh sebagai water front city. Untuk tahap awal, pengerukan dilakukan sepanjang dua kilometer yang diperkirakan menyedot dana hingga Rp10 miliar.

    Wakil Wali Kota Banda Aceh Illiza Saaduddin Djamal kepada The Atjeh Times Kamis pekan lalu mengatakan, water front city merupakan salah satu program lanjutan di periode kedua kepemimpinannya bersama Mawardy Nurdin di bidang infrastruktur.

    Namun untuk periode kedua ini, kata Illiza, fokus pemerintah kota lebih kepada mewujudkan Banda Aceh sebagai model kota madani.

    Saat ini, kata dia, yang harus terus didorong adalah memperkuat syariat Islam di tengah-tengah instansi pemerintahan dan masyarakat. Hal itu bisa dicapai dengan sosialisasi internal di ruang lingkup Pemerintah Kota Banda Aceh. “Alhamdulillah, saat ini ada beberapa item kegiatan yang telah kita lakukan, seperti dakwah Jumatan satu kali dalam sebulan yang berlaku untuk umum serta aparatur pemerintahan,” ujar Illiza.

    Mendukung misi menciptakan kota madani, Pemerintah Banda Aceh di bawah kepemimpinan Mawardy Nurdin dan Illiza Saaduddin Djamal juga telah membentuk gampông syariah. “Pilot project saat ini adalah Gampông Beurawe. Selain itu, kita juga menerbitkan tabloid Banda Aceh Kota Madani, serta membentuk keberadaan mukhtasib (hakim syariat).”

    Mukhtasib bertugas memutuskan semua perkara yang menyangkut hak umum. Dalam hal ini tidak ada pihak penuntut. Hanya saja, wewenangnya tidak meliputi perkara perdata (hudud) dan pidana (jinayat).

    Program lain berupa pembentukan Tim Amar Makruf  Nahi Munkar. Tim ini sudah dibentuk di delapan gampông di Banda Aceh dan akan menyusul di beberapa gampông lainnya. “Kita juga membentuk tim brigade masjid dengan jumlah 180 orang,” ujar Illiza.

    Mendukung program kota madani, Pemerintah Banda Aceh juga telah membentuk Komite Penguatan Akidah Islam. Lembaga ini telah melahirkan program pendidikan diniyah bagi seluruh sekolah di Banda Aceh.

    Di sisi lain, penguatan Banda Aceh sebagai kota madani juga turut menggalakkan dakwah di gampông yang sudah berjalan baik. Guna mengantisipasi maraknya kasus pendangkalan aqidah, Pemerintah Banda Aceh juga membentuk 50 balai pengajian baru di sembilan kecamatan di Banda Aceh.

    ***

    MAWARDY Nurdin dan Illiza Saaduddin Djamal diusung Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan saat terpilih kembali memimpin Banda Aceh usai pilkada 2012. Mereka dilantik oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah pada Rabu 4 Juli 2012. Sebelumnya, duet Mawardy-Illiza pernah memimpin Ibu Kota Provinsi Aceh ini dari 2007 hingga 2012.

    Mawardy Nurdin lahir di Sigli pada 30 Mei 1954. Alumnus Institut Teknologi Bandung ini pernah mengenyam pendidikan Strata 2 di University of New South Wales, Sydney, Australia. Bisa dikatakan, Mawardy Nurdin mafhum benar ihwal pembangunan fisik. Selama ia memimpin, banyak infrastruktur Banda Aceh berhasil dibangun dengan baik. Selain itu, untuk urusan politik, Mawardy kini dipercayakan menjabat Ketua Demokrat Aceh.

    Sementara Wakil Wali Kota Banda Aceh Illiza Saaduddin Djamal lahir di Banda Aceh pada 31 Desember 1973. Kemampuannya dalam memimpin tidak diragukan lagi. Illiza sudah banyak makan asam garam di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.

    Sebelumnya, dia juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Banda Aceh. Illiza memulai karier sebagai wakil bendahara PPP Banda Aceh. Lalu ia menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang PPP Banda Aceh periode 2006-2011. Terakhir ia menjabat sebagai Ketua Fraksi Pembangunan DPR Kota Banda Aceh sebelum dilantik jadi wakil wali kota.

    ***

    SETAHUN kepemimpinan Mawardy Nurdin dan Illiza Saaduddin Djamal dinilai menunjukkan perkembangan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Yudi Kurnia mengatakan, perkembangan bisa dilihat dari segala lini. “Pendidikan diniyah di sekolah-sekolah misalnya, hingga saat ini berjalan efektif,” ujarnya kepada The Atjeh Times, Jumat pekan lalu.

    Selain itu kepemerintahan Mawardy-Illiza juga meraih prestasi mumpuni di bidang pendidikan. Dia merujuk kepada pencapaian hasil Ujian Nasional tahun 2013 di Banda Aceh yang mampu meraih nilai terbaik se-Aceh.

    Sementara di bidang ekonomi, pemerintahan Mawardy-Illiza tidak melupakan kesejahteraan rakyat dengan mengucurkan anggaran dana bergulir untuk usaha industri kecil. “Bahkan antusiasme masyarakat dalam mengakses dan mengembalikan pinjaman dana bergulir juga sangat bagus, sehingga kita dari DPRK sangat mendukung pengalokasian dana tersebut,” ujar Yudi.

    Sisi positif lainnya, kata dia, bisa dilihat dari birokrasi pemerintahan yang semakin baik. Apalagi adanya aplikasi e-kinerja yang diterapkan Pemerintah Kota Banda Aceh sehingga mampu menganalisis beban kerja dan jabatan bagi pegawainya tanpa adanya manipulasi.

    Sementara di bidang infrastruktur, Yudi menilai tingkat realisasinya belum begitu besar. Pasalnya, kata dia, hal itu disebabkan oleh minimnya anggaran yang dimiliki, bukan karena tidak mampu dijalankan secara maksimal.

    ***

    SELAIN fokus pada program kota madani, di periode kedua pemerintahannya bersama Mawardy Nurdin, Illiza juga tidak menyampingkan pencegahan korupsi. Saat ini, kata Illiza, pemerintah kota telah mengikat perjanjian kerja sama yang bakal menjadi kesepakatan antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan pimpinan pemerintahan kota. “Bahkan dalam pertanggungjawaban penyusunan laporan keuangan, kita dinilai yang terbaik serta dalam penyerahan Laporan Penyerahan Hasil Pertanggungjawaban Keuangan kita juga tepat waktu, sehingga tahun ini kita kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” ujar Illiza.

    Pencapaian lain di kepemimpinan Mawardy-Illiza periode ini adalah di bidang perizinan. Kantor Pelayanan Perizinan Banda Aceh bahkan mendapatkan penghargaan dari Gubernur Aceh Zaini Abdullah. Keberhasilan lainnya, Banda Aceh masuk dalam empat besar kota terbaik bidang pelayanan perizinan, serta bebas korupsi berdasarkan hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi.

    Baru-baru ini, Banda Aceh juga sempat mendapat penghargaan berupa Investment Award dari Badan Koordinasi Penanaman Modal RI. Prestasi ini diperoleh karena berhasil memberikan pelayanan perizinan secara elektrik bagi perusahaan penanaman modal yang ingin mengurus izin investasi di Banda Aceh[]