Pendukung Anas Tuduh Pendiri Posko Darurat Pendidikan Orang Suruhan

    17
    0

    PARA pimpinan 9 organisasi guru menuding mahasiswa yang mendirikan posko darurat pendidikan di depan Kantor Dinas Pendidikan Aceh adalah orang suruhan. Para mahasiswa itu dianggap telah diperalat oleh pihak tertentu untuk kepentingan pribadi.

    Hal ini diungkapkan Koordinator aksi demontran pendukung Anas M. Adam, Husaniati Bantasyam, dalam aksinya di depan Kantor Gubernur Aceh, Rabu 25 Juni 2014.

    “Tidak benar ada darurat pendidikan di Aceh. Kami mengharapkan UN tidak dijadikan alat untuk memperkeruh suasana oleh pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan pribadi dengan memperalat mahasiswa,” kata Husniati Bantasyam dalam pernyataan sikapnya.

    Pantauan ATJEHPOSTcom, aksi ini dimulai sekitar pukul 09.45 WIB. Adapun perwakilan yang hadir dalam demontrasi ini adalah petinggi PGRI Aceh, Kobar-GB Aceh, Asgu NAD, IGSA Aceh, IGI Aceh, FGII Aceh, SIGOM Aceh, Figur Aceh, serta FIKGA Aceh.

    Sebelumnya, para aktivis dan mahasiswa Aceh mendirikan posko darurat pendidikan di depan Kantor Dinas Pendidikan Aceh, Selasa 24 Juni 2014. Pendirian posko ini sebagai bentuk keprihatinan mereka terhadap mutu pendidikan Aceh yang terpuruk.

    Pendirian posko darurat pendidikan ini adalah bentuk kekecewaan mereka terhadap pejabat Dinas Pendidikan Aceh yang dinilai gagal meningkatkan mutu pendidikan.

    Para aktivis yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan (AMPP) juga mengaku mendapat intimidasi saat mendirikan posko darurat pendidikan Aceh.

    “Tadi ada orang yang mengaku intel datang ke posko. Dia minta kami menurunkan spanduk di dekat posko,” ujar koordinator posko, Irwan Syamaun, kepada ATJEHPOSTcom, Selasa malam, 24 Juni 2014.

    Menurut dia, spanduk yang diminta untuk diturunkan tersebut adalah spanduk desakan pencopotan Anas M. Adam sebagai Kepada Dinas Pendidikan Aceh.

    “Tapi kami tidak mau. Aksi kami akan tetap berlanjut hingga besok,” ujar dia lagi.

    Anas selaku Kepala Dinas Pendidikan Aceh mendapat sorotan publik lantaran prestasi pendidikan Aceh yang terburuk di tingkat nasional. Prestasi yang jeblok ini dinilai tak sebanding dengan penempatan anggaran yang mencapai triliunan rupiah. 

    Tak hanya itu, masalah lain adalah  temuan BPK yang menyebutkan Dinas Pendidikan Aceh hingga kini belum mempertanggungjawabkan dana hibah 600-an miliar rupiah lebih. Belum lagi soal penempatan pejabat dilingkup Dinas Pendidikan Aceh yang dinilai bernuansa kolusi dan nepotisme. []