Mempertajam Aturan Main Investasi

    21
    0

    Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mulai membahas revisi Qanun Penanaman Modal. Sejumlah masukan muncul untuk menjembatani kepentingan investor dan masyarakat.
    _______________________________________

    Mengenakan kemeja putih, lelaki itu bergegas memasuki ruang rapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh. Ia adalah Iskandar, Kepala Badan Investasi dan Promosi Aceh.

    Hari itu, Jumat pagi pekan lalu, DPR Aceh menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) membahas Rancangan Qanun Penanaman Modal di Aceh. Sebagai Kepala Badan Investasi, Iskandar termasuk yang paling berkepentingan terhadap selesainya aturan main bagi investasi di Aceh.

    Apalagi, ia sedang merancang sebuah perhelatan untuk mengundang para calon investor di Aceh Investment Summit pada 12 Desember 2012. Iskandar juga sudah memasang target jangka menengah untuk meraup Rp42,8 triliun investasi hingga 2017.

    Dibuka Ketua DPR Aceh Hasbi Abdullah, Rapat Dengar Pendapat hari itu dihadiri sejumlah kepala dinas. Tujuannya, tak lain untuk mencari masukan agar aturan main penanaman modal di Aceh cepat rampung.

    Selain Hasbi Abdullah, hadir juga Wakil Ketua DPRA Sulaiman Abda dan Ketua Badan Legislasi Abdullah Saleh.

    Saat membuka rapat, Hasbi Abdullah sangat mengharapkan masukan yang membangun untuk yang bisa mempertajam rancangan qanun penanaman modal itu.

    Masukan-masukan itu, kata Hasbi, sangat membantu DPRA dalam menyusun dan menyempurnakan rancangan qanun. "Saran dan masukan dari kawan-kawan sangat kita harapkan," ujarnya.

    Berisi 28 pasal, Rancangan Qanun Penanaman Modal ini sebenarnya adalah penyempurnaan dari Qanun Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal. Qanun ini memuat sejumlah hak dan kewajiban para investor yang menanamkan modal di Aceh.

    Sejumlah saran muncul dari para pejabat pemerintah yang hadir. Salah satunya adalah Rasyida, dari Dinas Pariwisata Aceh. Rasyida menyarankan agar dimasukkan poin tentang bagaimana mempersingkat birokrasi. Apalagi, kata dia, saat ini banyak investor ingin berinvestasi di bidang pariwisata Aceh. “Tetapi, mereka akhirnya batal masuk karena birokrasi pengurusan izinnya terlalu panjang,” kata Rasyida.

    "Hal ini harus dipertimbangkan sehingga para investor mau berinvestasi di Aceh," tambahnya.

    Memang, poin tentang mempersingkat birokrasi belum tercantum secara tegas dalam rancangan qanun itu. Yang ada baru menyebut secara umum tentang keringanan yang diberikan bagi investor seperti pemberian fasilitas berupa keringanan pajak, keringanan distribusi, keringanan penerimaan Aceh bukan pajak dan pemberian insentif lainnya. “Jika ada poin tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengurus birokrasi, tentu lebih baik bagi para investor,” tambah Rasyida.

    Masukan lain datang dari Sekretariat Daerah Singkil, Salihin. Ia menyarankan poin soal “keislaman” pada ayat 1 pasal 2 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Aceh dihapus saja. Sebab, menurut Salihin, poin itu dapat menyulitkan sebagian investor. “Bukan berarti kita tidak mendukung itu, tetapi investor ini kan banyak jenisnya. Keislaman itu tetap kita jaga tanpa harus menyebutnya di dalam qanun,” kata Salihin.

    Dalam draf yang diperoleh The Atjeh Times, pasal yang dimaksud Salihin menyebutkan, penyelenggaraan penanaman modal di Aceh meliputi asas kepastian hukum, keislaman, keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kepedulian sosial, dan kemitraan (lihat: Rancangan Qanun Penanaman Modal)

    Sementara Rusli dari Dinas Pendidikan Aceh meminta agar dalam qanun diperjelas aturan tentang perekrutan tenaga kerja yang mewajibkan investor memakai tenaga kerja lokal. “Saat ini banyak tenaga kerja lokal dipakai untuk bidang di bawah, seperti satpam dan buruh. Padahal, banyak generasi Aceh yang berkualitas,” kata Rusli.

    Dalam rancangan yang sudah dibuat, sebenarnya aturan tentang ini sudah disebutkan: investor diwajibkan mengutamakan tenaga kerja penduduk Aceh sesuai kompetensi, kecuali tenaga kerjanya tidak tersedia di Aceh.  Hanya saja, poin ini tidak mengikat investor secara tegas. “Nah, ini yang harus diperjelas,” kata Rusli.

    Rapat dengar pendapat hari itu bukanlah yang terakhir. Sebab, DPR Aceh masih akan mengundang sejumlah pihak terkait lainnya untuk memberi masukan.

    Ketua Badan Legislasi DPR Aceh Abdullah Saleh mengatakan, Qanun Penanaman Modal itu harus menyelaraskan antara kepentingan investor dan membawa manfaat bagi masyarakat.

    “Substansi dasar dari perubahan qanun tersebut adalah penyesuaian untuk memasukkan hak-hak dasar ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Seperti, memberi kepastian hak ekonomi sosial bagi rakyat, termasuk hal yang bersifat lokal,” ujarnya.

    “Kita tidak akan membuka investasi di Aceh jika rakyat Aceh tidak diuntungkan, dan  tidak terjadi seperti pepatah Aceh yang mengatakan buya krueng teudöng-döng, buya tamöng meuraseuki. Jangan sampai orang lain mengambil hasil di Aceh, tapi rakyat Aceh tidak dapat menikmati hasil yang ada di tanahnya sendiri,” tambah Abdullah Saleh.

    ***

    Jika mengacu pada target investasi yang disusun Badan Investasi dan Promosi Aceh, tampaknya aturan main tentang investasi ini harus benar-benar menjadi pegangan bagi investor. Angka Rp42,8 triliun yang dipatok dalam lima tahun bukan jumlah sedikit. Itu setara dengan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) selama lima tahun.

    Untuk 2013 saja, Iskandar memasang target meraup investasi senilai Rp6,3 triliun. Angka ini diharapkan datang dari 52 perusahaan dalam negeri dengan investasi Rp1,85 triliun, dan 17 perusahaan asing dengan investasi Rp4,5 triliun. Angka ini terus meningkat hingga mencapai Rp42,8 triliun pada 2017.

    Realistiskah? Mari melihat capaian pada 2010-2012. Selama tiga tahun ini, capaian Badan Investasi dan Promosi tidak mencapai 50 persen dari target awal. Dari target 266 perusahaan dengan nilai Rp27,5 triliun, yang terealisasi hanya 97 perusahaan dengan total investasi Rp2,11 triliun.

    Rendahnya capaian sebelumnya tentu tidak dapat menjadi patokan bagi Iskandar. Apalagi, ia baru sebulan menjabat Kepala Badan Investasi dan Promosi. Hal lain: ya itu tadi, qanun yang seharusnya menjadi pegangan bagi investor, belum rampung dibahas.

    Jumat pekan lalu, usai rapat dengar pendapat, Iskandar pun meninggalkan gedung dewan. Ia masih harus menghadiri sejumlah rapat lain untuk menyiapkan Aceh Investmen Summit sebagai langkah awal menjaring investor. | YUSWARDI A. SUUD | NAZAR A. HADI | ZULKARNAINI MASRY