Masih Ada Pidana untuk Kalista

Walhi Aceh memenangkan gugatan banding atas PT Kalista Alam. Pengadilan hanya memutuskan pencabutan izin budidaya milik PT Kalista Alam. Lantas, setelah putusan itu keluar, apa yang bakal terjadi dengan Rawa Tripa?
_____________________________

Putusan nomor 89 setebal 34 halaman itu terpampang dalam format portable document format atau pdf di situs Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PTTUN Medan. Siapa pun bisa mengunduhnya. Dimulai dengan “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”, putusan itu menyimpulkan satu kata: kemenangan.

Putusan yang dikeluarkan Rabu pekan lalu, setelah dibacakan Ketua PPTUN Medan Arpani Mansur, itu menyatakan kemenangan bagi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Aceh. Amar putusan tertanggal 30 Agustus 2012 itu menuliskan bahwa gugatan Walhi Aceh mengenai pencabutan surat izin Gubernur Aceh Nomor 525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011, dikabulkan. Izin itu dikeluarkan untuk usaha perkebunan budidaya kepada PT Kalista Alam di Desa Pulo Kruet, Darul Makmur, Nagan Raya. Luas lahan yang diberikan 1.605 hektare dan terletak dalam kawasan Rawa Tripa.

Majelis hakim juga menghukum Tergugat I yakni Gubernur Aceh dan Tergugat II PT Kalista Alam, secara tanggung renteng membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan sebesar Rp250 ribu.

Direktur Eksekutif Walhi Aceh, Teuku Muhammad Zulfikar, menilai putusan itu berdampak positif bagi upaya penyelamatan lahan gambut di Rawa Tripa. Karenanya, Walhi Aceh mendesak Gubernur segera menindaklanjuti keputusan tersebut. Selain itu, Walhi juga meminta Gubernur mengevaluasi seluruh izin usaha perkebunan perusahaan lain yang beroperasi di Rawa Tripa.

Walhi Aceh mulanya melayangkan gugatan itu pada April 2012. Gugatan dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Banda Aceh. Namun, gugatan ditolak. PTUN berdalih tak berwenang menyidangkan gugatan karena para pihak belum menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Setelah putusan itu keluar, Walhi Aceh langsung mengajukan banding ke Medan.

Kemenangan Walhi Aceh itu disambut baik Satuan Tugas REDD+. Keputusan itu sesuai dengan rekomendasi Satgas REDD+ karena izin usaha perkebunan kepada Kalista Alam didasarkan pada izin lokasi yang sudah tidak berlaku lagi. Selain itu, izin tersebut juga masuk dalam Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru atau PIPIB. “Ke depan tidak boleh terjadi lagi salah urus dalam proses penerbitan perizinan,” ujar Ketua Tim Kerja Kajian dan Penegakan Hukum Satgas Persiapan Kelembagaan REDD+, Mas Achmad Santosa.

Mas Achmad menganjurkan Gubernur Aceh tidak usah melakukan kasasi terhadap putusan itu. Tujuannya supaya putusan tata usaha negara tersebut berkekuatan hukum tetap dan mengikat.

Satgas REDD+ dikatakan Achmad selalu mendukung Gubernur membenahi kegiatan-kegiatan yang mengancam ekosistem Leuser dan Rawa Tripa. “Wilayah rawa gambut rentan kebakaran bila dikeringkan. Jadi, menjaganya adalah mewujudkan cita-cita pembangunan untuk menekan laju emisi gas rumah kaca hingga 41 persen,” ujar Mas Achmad Kamis pekan lalu.

Direktur Koalisi NGO HAM Aceh, Zulfikar Muhammad, berharap putusan itu bisa menjadi referensi baru bagi Pemerintah Aceh menyelamatkan Rawa Tripa. Zulfikar menduga banyak perusahaan lain yang berada di kawasan rawa juga mempunyai latar belakang izin bermasalah.

“Kita ingin Rawa Tripa diselamatkan karena ada kehidupan manusia di sana. Untuk melakukannya, semua konsesi perkebunan harus dihentikan, “ ujar Zulfikar kepada The Atjeh Times Kamis pekan lalu.

Namun, amar putusan dinilai belum memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. "Kami belum menerima hasil banding Walhi Aceh ke PTTUN di Medan," kata Kepala Biro Hukum dan Humas Setda Pemerintah Aceh, Makmur Ibrahim kepada The Atjeh Times Rabu malam pekan lalu. Pemerintah Aceh, kata Makmur, secara resmi belum menerima berkas hasil putusan itu.

Menurut Makmur, putusan itu baru akan mereka terima 14 hari sejak ditetapkan pengadilan. Ia menolak berkomentar dengan alasan tersebut.

***

Lantas, setelah putusan itu keluar, apa yang bakal terjadi dengan Rawa Tripa? 

Seperti diketahui, izin usaha perkebunan budidaya yang dimiliki Kalista seluas 1.605 hektare adalah bagian kecil dari hak konsesi perkebunan. Kalista dan beberapa perusahaan lain yang kini masih beroperasi di Rawa Tripa menguasai belasan ribu konsesi.

Sudariono, Kepala Deputi V Kementerian Lingkungan Hidup, berpendapat keputusan itu bisa jadi nilai positif bagi instansinya yang juga akan melakukan gugatan secara perdata dan pidana terhadap Kalista Alam.

Putusan pengadilan memang secara jelas tidak mencantumkan tanggung jawab kepada Kalista untuk melakukan pemulihan lahan rawa yang telah rusak. Untuk hal ini, kata Sudariono, dalam gugatan perdata yang sedang disusun, Kementerian Lingkungan Hidup memasukkan gugatan terkait tanggung jawab tersebut.

“Kita minta kepada mereka untuk melakukan perbaikan lahan di Rawa Tripa yang telah rusak,” kata Sudariono kepada The Atjeh Times lewat telepon seluler, Jumat pekan lalu. Istilahnya, kata dia, tindakan tertentu untuk mengembalikan kondisi Rawa Tripa seperti semula.

Kini, berkas gugatan pidana dan perdata yang disiapkan Kementerian siap dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Sudariono mengatakan mereka sudah membidik Kalista Alam dan Surya Panen Subur II. Artinya, masih ada dakwaan perdata dan pidana menanti bagi kedua perusahaan tersebut.| MUHAJIR ABDUL AZIZ | BOY NASHRUDDIN AGUS

Artikel terkait:
FOTO: Kerusakan di Lahan Gambut Rawa Tripa

 

Leave a Reply