LBH Banda Aceh Desak Pemerintah Segera Realisasikan Qanun KKR

    16
    0

    BANDA ACEH – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh mendesak Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk segera merealisasikan Qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang hingga saat ini masih belum ada kejelasan.

    Alhamda, Wakil Direktur LBH Banda Aceh, kepada The Atjeh Post, Senin 10 September 2012 menyatakan saat ini rakyat Aceh sangat menunggu-nunggu lahirnya qanun tersebut.

    “Dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur yang merupakan mantan orang-orang perjuangan, sudah selayaknya qanun tersebut segera direalisasikan karena mereka tahu betul bagaimana rasa keadilan masyarakat,” ujar Alhamda yang didampingi Kepala Desk Aceh-Papua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Mustiqal Syahputra.

    Alhamda mengatakan, tidak adanya dasar hukum nasional untuk mewujudkan Qanun KKR di Aceh bukan merupakan alasan utama. Karena menurutnya, Aceh memiliki kekhususan tersendiri dalam sistem hukum Indonesia dengan adanya MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pasal 229, 230, 259 dan pasal 260.

    Lebih lanjut, Alhamda menyatakan bahwa persoalan pembentukan Qanun KKR saat ini adalah persoalan komitmen dari Gubernur dan DPR Aceh.

    “Ini ujian bagi Gubenur dan Partai Aceh yang mendominasi DPR Aceh, mereka adalah orang-orang perjuangan yang juga merupakan korban dari konflik Aceh dahulu. Jika Pemerintah Aceh peduli pada keadilan masa lalu, maka wujudkan Qanun KKR,” tutur Alhamda.

    Kata dia, sampai saat ini Qanun KKR Aceh yang pernah diburu perancangannya oleh Badan Legislasi DPRA masih menjadi Qanun Inisiatif Dewan di DPRA sejak Mei 2012.[]