Larangan Ngangkang Mengekang?

    25
    0

    Melarang perempuan duduk mengangkang dibonceng sepeda motor dinilai mengekang hak sebagian perempuan, selain rawan kecelakaan lalu lintas.

    __________________________________

    TIT… tit… tit…! Tangan kiri lelaki itu menekan tombol klakson sepeda motornya. Tangan kanan melambai pertanda memanggil. “Neuk woe kak nyeh, keunoe (mau pulang kakak ya, kemari),” kata laki-laki berjaket tebal itu, Jumat pekan lalu.

    Dua perempuan tergopoh-gopoh menyeberang jalan. Peremuan itu baru turun dari bus Bireuen Expres. Laki-laki tadi bergegas memutar arah sepeda motor, lalu meminta dua perempuan yang memakai celana jins mengangkang di belakangnya. “Ke mana kakak, ke Buloh Beureughang ya,” laki-laki paruh baya ini mencoba menebak.

    Lelaki itu tukang RBT atau ojek. Dari pos RBT di Simpang Buloh, Cunda, Lhokseumawe, dia kemudian tancap gas bersama dua perempuan yang duduk mengangkang.

    Tukang RBT lainnya mengantre, menunggu giliran mengantar penumpang. Mereka membonceng perempuan, dua orang sekali jalan sudah rutinitas. Awak RBT ini mengaku belum tahu soal rencana Wali Kota Lhokseumawe Suaidi Yahya melarang perempuan dibonceng sepeda motor.

    “Bagaimana itu, kalau demikian aturannya bagaimana kami cari rezeki. Kalau duduk menyamping, bagaimana kita bonceng dua perempuan, tidak muat,” kata Rasyid, seorang tukang RBT kepada The Atjeh Times.

    Rasyid menilai aturan itu sama saja menghambat pekerjaan mereka. Selain itu, membuka peluang terjadinya kecelakaan. “Apakah pemerintah tidak tahu, jalan di gampong-gampong belum beraspal semua. Meu sinthop-sinthop honda, nye duk meu sampeng nye rhet inong gop soe tanggong jaweub (sepeda motor melompat-lompat, kalau duduk menyamping jatuh istri orang siapa yang bertanggung jawab,” kata dia.

    Rasyid berharap pemerintah mengkaji ulang sebelum menerapkan ketentuan seperti itu.

    Tak hanya tukang RBT, sebagian perempuan menolak rencana larangan tersebut. “Itu tidak mementingkan keselamatan perempuan,” kata Direktur Eksekutif Ranup Women Institute (RAWI) Aceh Safwani. “Kalau yang dibonceng duduk menyamping, juga membahayakan pengendara sepeda motor karena berat sebelah,” kata Safwani.

    Apabila aturan itu diberlakukan, Safwani meminta Pemerintah Lhokseumawe memberikan jaminan terhadap perempuan. “Mestinya kaji dulu persoalan dan kebutuhan masyarakat,” kata Juru Bicara Forum Komunikasi Masyarakat Sipil Lhokseumawe dan Aceh Utara ini.

    Aktivis perempuan Aceh Sri Wahyuni meminta Pemerintah Lhokseumawe tak hanya melihat aspek kesopanan dalam berkenderaan. Sebab ada ketentuan tersendiri menyangkut keselamatan penumpang di jalan raya.

    Sri mencontohkan Malaysia yang juga memberlakukan hukum Islam. Perempuan muslim negeri jiran itu memakai baju Melayu dan gamis duduk mengangkang dibonceng sepeda motor. Dia menilai hal itu sebagai peraturan pemerintah dalam menjamin keselamatan warga.

    Koordinator KontraS Aceh Destika Gilang Lestari menganggap soal perempuan duduk mengangkang dibonceng sepeda motor bukan hal substansial. Sebab masih banyak persoalan lain yang belum ditangani pemerintah menyangkut kepentingan masyarakat banyak.

    “Kalau dilihat dari faktor keselamatan duduk mengangkang justru lebih aman bagi perempuan,” kata Destika. Dia menilai perempuan duduk mengangkang dibonceng sepeda motor masih dalam konteks wajar.

    Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Aceh yang bermarkas di Lhokseumawe ikut menolak peraturan tersebut. “Sama saja mengekang hak sebagian perempuan, begitu diskriminatif untuk kaum perempuan,” kata Roslina Rasyid Direktur Eksekutif LBH APIK Aceh.

    Roslina Rasyid mengatakan peraturan itu mendiskreditkan sebagian masyarakat. “Orang kaya atau pejabat bisa duduk dalam mobil tidak mengangkang. Bagaimana dengan suami istri yang membawa anak dan tidak punya mobil?”

    Akademisi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Nursity juga mengingatkan Pemerintah Lhokseumawe mempertimbangkan dampak yang akan muncul. Sebab, menurut Presidium Balai Syura Ureung Inong Aceh ini, sepeda motor dirancang untuk duduk mengangkang.

    Nursity merasakan perbedaan duduk mengangkang dan menyamping di sepeda motor. “Kita akan turun berkali-kali jika duduk menyamping karena kesakitan,” kata dia. Dosen ini menilai tak ada kaitan antara duduk mengangkang dengan norma kesopanan.

    Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, Faraby memandang larangan itu terlalu mengada-ada. Dia berharap pemimpin mempertimbangkan dampak negatif dan positif suatu kebijakan.  “Seperti halnya perempuan naik kuda, kan tidak mungkin menyamping. Yang kita takutkan akan ada gejolak massal kelak kalau aturan seperti itu diterapkan,” ujarnya.

    Wakil Ketua Bidang Hukum Pemuda Muhammadiyah Aceh Taufik Riswan mengatakan rencana Wali Kota Lhokseumawe itu tidak substansial. “Hanya mempersempit pandangan dan mendangkalkan pikiran,” kata dia.

    Taufik lebih sepakat pemerintah membangun kesadaran beragama bagi masyarakat, bukan menerapkan aturan yang justru mengerdilkan agama. “Pencerahan agama lebih penting dan itu lebih substansial,” kata Taufik. [] IRMAN I.P | ALFIANSYAH OCXIE

    Klik di tautan ini untuk laporan lengkap soal kontroversi larangan duduk mengangkang di belakang sepeda motor.