Konsorsium Aceh Baru luncurkan jaringan pemilu dan demokrasi

KONSORSIUM Aceh Baru (KAB) luncurkan Aceh Network for Election and Democration atau Jaringan Aceh Untuk Pemilu dan Demokrasi (ANFED) di Tower Premium, Banda Aceh, Selasa, 10 September 2013.

Koordinator ANFED, Juanda Djamal mengatakan, ada beberapa tujuan diluncurkan ANFED, seperti antara lain untuk mempengaruhi pelaksanaan tahapan pemilu supaya dapat berlangsung secara demokratis (advocacy), mensosialisasikan informasi pemilu dan pendidikan sipil-politik (knowledge), memantau penyelenggaraan pemilu, pengembangan Jaringan nasional, regional dan internasioal dan juga untuk pembelajaran demokrasi untuk keberlanjutan perdamaian.

Peran tersebut diharapkan dapat memperbaiki kebebasan sipil dan memperkuat institusi demokrasi pada momentum politik selanjutnya yaitu Pemilu 2014, Pemilukada 2017 dan seterusnya.

Menurutnya, rentang waktu momentum politik sangat dekat antara Pilkadasung 2006, Pemilu 2009, Pemilukada 2012, Pemilu 2014 dan seterusnya di Aceh. Keadaan tersebut memberikan dampak negatif bagi proses demokrasi dan pembangunan Aceh.

ANFED menilai Pemilu 2014 rawan terjadinya kecurangan, kontestan banyak, masing-masing ingin meraih kemenangan, gesekan secara internal partai, gesekan antar partai dan kecenderungan meraih suara dengan jalur curang tinggi.

Selain itu, Institusi penyelenggara pemilu seperti Komisi Independen Pemilihan (KIP), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki beban kerja yang sangat berat, rawan terjadinya intervensi dan kecurangan pada saat pemungutan suara sangat tinggi.

“Kerena itu, perlunya partisipasi masyarakat sipil untuk memperkuat pengetahuan masyarakat memahami sistem penyelenggara pemilu maupun menentukan pilihan politiknya. Masyarakat sipil juga dapat berperan mengawasi penyelenggaraan pemilu, termasuk mencegah berbagai pelanggaran pemilu yang bisa menyebabkan pemilu berlangsung tidak demokratis,” harapnya.

Dia juga memaparkan data indeks demokrasi Aceh pada tahun 2009 berada pada rangking 23 dari 33 propinsi di Indonesia dengan skor 66.29. Untuk tiga aspek demokrasi, Aceh memperoleh skor 64.42 untuk kebebasan sipil, 70.39 untuk hak-hak politik, dan 62.13 untuk institusi demokrasi.

“Jika dibandingkan dengan propinsi lainnya di Indonesia, aspek kebebasan sipil dan institusi demokrasi di Aceh masih sangat rendah, keadaan tersebut menjadi memerlukan perhatian lebih kuat untuk memperbaiki kedua aspek tersebut,” ujar dia.

“Lembaga ini nantinya akan memantaukeadaan sosio-politik, tahapan pemilu seperti kampanye, distribusi logistik, hari pemungutan suara dan proses penetapan suara,” ujarnya lagi.

ANFED nantinya akan melakukan pemantauan tahapan kampanye di 23 kabupaten/ kota.

Sedangkan distribusi logistik dipantau khususnya wilayah kepulauan dan beberapa kabupaten yang jauh dari pusat propinsi seperti Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Tenggara dan Aceh Tamiang.

Selain itu, ANFED juga akan memantau pada hari pencoblosan, ANFED melakukan sampling di 8 Kabupaten/kota yaitu Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Aceh timur, Aceh Tengah, Subulussalam, Aceh Selatan, dan Aceh Barat. Kedelapan wilayah tersebut diindikasikan wilayah-wilayah yang rawan dengan kekerasan dan intimidasi, dan memiliki kecenderungan terjadinya politik uang sangat tinggi.[] (mrd)

Leave a Reply