Komnas HAM: Polisi Jangan Kriminalisasi Penuntut Keadilan

    18
    0

    KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Polres Lhokseumawe tidak melakukan kriminalisasi terhadap Tri Juanda, koordinator aksi unjuk rasa masyarakat eks Blang Lancang dan Rancong yang tengah menuntut keadilan dari pemerintah dan Pertamina.

    “Polisi jangan terlalu cepat kriminalisasi kalau masyarakat memperjuangkan hak-haknya, tolong dilihat latar belakangnya. Kalau hanya untuk memutuskan seseorang menjadi tersangka, syarat-syarat jadi tersangka gampang saja. Tapi yang lebih penting melihat akar persoalannya,” ujar Komisoner Komnas HAM, Dr. Ansori Sinungan, LLM., kepada ATJEHPOST.o lewat telpon seluler, Kamis, 6 November 2014.

    Ansori meyebutkan, terpenting saat ini komitmen semua pihak terkait menyelesaikan persoalan resettlement(pemukiman baru) untuk masyarakat tersebut. “Bayangkan, sampai Teungku Syamaun, ketua masyarakat itu (Ketua Ikatan Keluarga Besar Blang Lancang dan Rancong/IKBAL) sudah meninggal dunia dalam memperjuangkan hak masyarakat, tapi belum selesai juga kan,” katanya.

    “Jadi tolong perhatian semua pihak terkait, pemerintah, Menteri BUMN yang baru, dan Pertamina untuk menyelesaikan ini. Kami (Komnas HAM) akan terus kawal persoalan ini sampai tuntas,” ujar Ansori yang juga mantan Direktur Hak Cipta di Direktorat Hukum Kementrian Hukum dan HAM.

    Diberitakan sebelumnya, Polres Lhokseumawe menangkap Tri Juanda saat masyarakat eks Blang Lancang dan Rancong berunjuk rasa di depan kompleks perumahan PT Arun, 27 Oktober 2014. Tri Juanda kemudian ditahan sebagai tersangka kasus penghasutan dan pengrusakan dalam aksi menuntut resettlement itu.[]