Komisi Nasional Pengendalian Tembakau: Per tahun, 500.000 Perokok Terancam Mati

JAKARTA – Klaim Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bahwa rencana disahkannya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai pengendalian dampak tembakau akan membuat 500.000 petani kehilangan pekerjaannya adalah tidak benar.

Komisi Nasional Pengendalian Tembakau meminta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menkertrans), Muhaimin Iskandar, mencabut pernyataan tersebut karena dianggap tanpa dasar hitungan statistik yang dapat dipertanggungjawabkan, dan telah mengalihkan perhatian publik mengenai penting dan mendesaknya RPP tersebut bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pada lembar fakta yang dikeluarkan WHO bekerjasama dengan Lembaga Demografi Universitas Indonesia tahun 2009, disebutkan bahwa kematian akibat rokok di Indonesia sebesar 427.948 orang per tahun. Mengingat prevalensi perokok terus meningkat dari tahun ke tahun, yaitu lebih dari dua kali lipat pada perokok muda di tahun 2010 (data Susenas dan Riskesdas), angka tersebut diduga meningkat jauh, bahkan di atas 500.000 orang terancam kematian akibat rokok saat ini.

Fakta inilah yang seharusnya justru menjadi perhatian oleh pemerintah sehingga RPP mengenai pengendalian dampak tembakau sangat dibutuhkan dan mendesak untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia.

Pernyataan mengenai ancaman PHK pada petani tembakau akibat pengesahan RPP Pengendalian Dampak Tembakau yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, adalah bukti lemahnya wawasan mereka terhadap konsep perlindungan masyarakat dari bahaya rokok yang merupakan produk berbahaya dan adiktif dengan 4000 bahan kimia, yang 69 di antaranya karsinogenik.

Rekomendasi penundaan RPP ini oleh Kemenkertrans dengan dalih ekonomi hanya membuka kembali ketidakmampuan Kemenkertrans membuat strategi jelas mengenai penanganan dampak PP ini pada kondisi ketenagakerjaan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

“RPP ini adalah amanat UU No. 36 tentang kesehatan, jika pemerintah tidak mengeluarkan maka pemerintah melawan UU, baik secara kriminal maupun inkonstitusional. Menakertrans seharusnya mematuhi UU kesehatan dan bukan melawannya,” ungkap Abdillah Ahsan MSE, Peneliti Lembaga Demografi FEUI.

Oleh karena itu, Menakertrans harus sadar bahwa industri rokok memang dikendalikan, bukan dipromosikan. Alih-alih menakuti dengan isu hilangnya pekerjaan, Kemenakertrans seharusnya malu bahwa mereka telah gagal menyiapkan strategi ketenagakerjaan di industri rokok. Merupakan tanggung jawab Kemenakertrans untuk menyediakan pekerjaan bagi buruh industri rokok, bukan tanggung jawab Kemenkes maupun Menko Kesra.

Melalui perjalanan panjang dan berbelit, RPP mengenai Pengendalian Dampak Tembakau telah diputuskan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

“RPP ini adalah aturan pengendalian konsumsi hasil tembakau (pasal 2 ayat 1 UU No 39/2007 tentang cukai) yang sangat “ramah”. Hakikatnya hanya menjabarkan 2 pasal UU Kesehatan, yaitu mengenai kawasan tanpa rokok (KTR) dan peringatan kesehatan dengan tambahan pasal-pasal iklan sebagai turunan pasal adiktif,” jelas Widyastuti Soerojo, Pengurus Komisi Nasional Pengendalian Tembakau.

Lebih sederhana, RPP ini hanya membahas dua hal utama mengenai rokok, yaitu soal peringatan bergambar dan Kawasan Tanpa Rokok, tidak menyangkut masalah larangan merokok atau larangan industri berhenti berproduksi. Karena itu, isu PHK petani tembakau akibat disahkanya RPP Pengendalian Dampak Tembakau adalah reaksi yang berlebihan dan cenderung memprovokasi.

“Rokok adalah produk adiktif, 65 juta rakyat sudah kecanduan, tidak ada larangan merokok, daun tembakau masih diimpor, dan produksi domestik terjamin dikonsumsi. Di mana ada PHK? Mohon dibaca kembali berbagai alasan lain di luar RPP yang membuat industri rokok kecil gulung tikar atau petani rugi,” tegas Widyastuti.

Ketua Komisi Nasional Pengendalian Tembakau sekaligus Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Dr. Prijo Sidipratomo, Sp, Rad(K), menambahkan, “Masalah rokok seharusnya tidak perlu lagi diperdebatkan. Aturan mainnya sudah jelas, rokok adalah produk berbahaya dan harus diatur secara tegas, yaitu melalui peraturan pemerintah. Kalau terus diganjal dengan berbagai isu yang melemahkan aturan, maka jelas isu itu hanya akan menguntungkan pihak tertentu, dalam hal ini industri rokok yang terus mendapatkan kekayaan tak terhingga dari perokok miskin, yaitu pihak yang dirugikan.”

Kelompok rentan yang dirugikan akibat dampak rokok tidak hanya menyangkut perokok miskin. Mereka yang juga dirugikan adalah generasi muda yang sulit berhenti merokok karena telah mengalami adiksi, dan para perokok pasif yang terpaksa menghisap asap rokok orang lain hingga memberi dampak negatif bagi kesehatannya. []

Leave a Reply