Klan Abdullah dan Klan Hamid di Lingkar Gubernur Zaini

    22
    0

    MEMBACA kisruh di Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) seperti ditulis media ini dalam sepekan ini mengingatkan saya pada sebuah film kartun populer Asterix dan Obelix. Di fim itu, ada tokoh Brutus. Ini orang terkenal sebagai tukang rusak. Dimana pun ia berada, ada saja masalah yang berujung kekacauan.

    Dalam kasus PDPA, sepertinya Muhammad bin Abdullah layak disandingkan dengan tokoh ini. Hal ini merujuk kepada semua berita terkait PDPA dan urusan migas Aceh.

    Merujuk kisah itu, saya punya beberapa memori. Menjelang menjelang kampanye pileg lalu saya menerima undangan pelantikan Dirut PDPA. Saya terkejut sekali. Saat itu saja adalah Kepala Biro Humas Pemerintah Aceh. Membaca undangan itu, insting saya bekerja: ini masalah besar jika sampai ditulis media. Pasalnya, pemerintah lagi disorot publik terkait mutasi beberapa minggu sebelumnya. Lagian menjelang musim kampanye akan menjadi kisah negatif bagi  pemerintah yang diusung Partai Aceh. Alasannya, ini pelantikan dirut ketiga dalam 20 bulan pemerintah ini.

    Selain itu, media juga baru menulis kemenangan mantan Dirut PDPA Syukri di PTUN atas gugatan pencopotannya. Sore itu juga saya menghadap beberapa pimpinan meminta kalaupun jadi dilantik supaya diam diam saja. Terakhir usul saya diterima.

    Sayed Fakhry dilantik diam-diam di ruang adat kediaman Gubernur Aceh keesokan paginya. Hari itu, sedikit yang  hadir. Media juga tidak saya undang. Humas juga tidak membuat press release . Itu menurut saya adalah bagian dari upaya menjaga citra pemerintah walaupun menutup informasi atau berbohong.

    Muhammad Abdullah menjabat tangan Nasruddin Daud saat dicopot dari Dirut PDPASaat itu saya mendengar bisik-bisik bahwa Sayed Fakhry adalah karib dari Muhammad. Saat itu saya belum mengerti semua itu. Belakangan ini saya dengar Sayed Fakhry digelar "boh timon bingko" oleh tim ESDM Aceh Karena sudah tak sejalan. Sayed mulai tidak mau menuruti kemauan Muhammad.

    Kini ketika saya sambung semua peristiwa itu kemudian saya paham bahwa ini adalah sebuah KKN yang melibatkan orang dalam Gubernur. Dan kasus pembatalan kerjasama pengelolaan Kilang Arun itu tidak hanya mengorbankan Dirut PDPA Nasruddin Daud, tapi juga pencopotan terhadap Asisten III Sayed Mustafa.

    Selentingan itu sempat saya dengar karena Asisten III dianggap tidak koperatif dengan tim migas atau Muhammad. Beliau dikenal tegas dan berani berpendapat berbeda.

    Yang saya ceritakan tadi pengalaman saat baru menjabat. Menjelang dicopot, saya punya pengalaman menarik juga. Pengalaman ini juga menurut saya tidak lepas dari peran Brutus tadi. Alkisah, pada 14 Oktober saya ditelepon seorang petinggi PDPA yaitu Nurdin. Nurdin dikenal sebagai orang PDPA yang masih dekat dengan tim ESDM yang diantaranya beranggotakan Muhammad Abdullah dan Ramli Djafar.  Beliau membagikan berita media online nasional tentang FGD peralihan pengelolaan kilang gas Arun tanpa melibatkan Pemerintah Aceh. Katanya, gubernur meminta saya memfasilitasi konferensi pers di Hotel Saripan Pacific, tempat rombongan gubernur menginap.

    Nurdin juga mengirim release dan bahan bahan untuk itu. Rencananya, acara jam 9 pagi tanggal 15 sebelum gubernur berangkat ke kembali ke Aceh dengan pesawat jam 12.  Jam 6 subuh Nurdin kembali menelpon bahwa dipastikan jam 9 konfrensi pers dilaksanakan.

    Saya di taksi menuju Saripan memastikan rekan-rekan wartawan untuk hadir. Sejumlah rekan media nasional memang ingin mewawancarai gubernur untuk beberapa hal terkait Aceh. Jadi saya janjikan mereka bisa sekalian bertanya saat konferensi pers ini.

    Sampai di hotel, saya memastikan ruangan. Muzakir A Hamid, staf khusus yang juga adik ipar gubernur, mengurus ruangan.  Setalah berkali-kali didatangi petugas hotel baru ruangannya deal.

    Saya duduk sambil sarapan dengan Muzakir di lantai 12.  Kira-kira jam 8 30 tim ESDM Aceh datang ke lantai itu. Tapi tidak terlihat ketua Azhari Hasan dan Kadis ESDM selaku wakil ketua. Saya mendekati Nurdin unyuk memastikan press confrence. Dia mengatakan sabar sebentar, karena gubernur rapat dulu dengan tim di ruang lain.  Rekan rekan wartawan masih di lobi. Hanya Megiza dari CNN Indonesia yang naik ke lantai 12.

    Tunggu punya tunggu sampai jam 10 tak ada kabar. Saya terus didesak media. Saya telepon Nurdin. Tau apa jawabannya? Rupanya mereka bersama gubernur sudah di tol menuju bandara. Alamak! Saya langsung panik. Saya repeti Nurdin karena batal tanpa pemberituan. Dia memang minta maaf atas tindakan pengecutnya.

    Kemudian dia minta saya menghubungi Ramli Jakfar salah seorang mantan jubir Pertamina yang dekat dengan Brutus, eh salah, maksud saya Muhammad Abdullah.

    Ramli setali tiga uang. Mantan jubir yang juga tidak paham batapa penting kita menjaga hubungan dengan media. Dia menolak memberitahukan siapa dibalik pembatalan itu. Namun sekarang saya yakin ini tidak lepas dari sang brutus itu.

    Walaupun dengan perasaan malu, saya turun ke lobi memohon maaf kepada rekan-rekan media. Saya direpeti karena mereka izin ke kantor untuk acara ini. Beberapa malah sudah melisting berita untuk perencanaan. Untuk mengejar acara itu, mereka naik motor menhindari macet. Rata-rata mereka datang karena isu hangat qanun jinayat dan kasus PT Arun. Mereka bubar setelah saya share press release kiriman Nurdin. Ada yang memuatnya seperti Vivanews ada juga yang tidak.

    Dua pengalaman itu jelas bagi saya bahwa campur tangan yang luas clan keluarga dalam banyak hal di Aceh. Namun pembocoran ke publik malah saya duga tidak lepas dari persaingan clan ini. Jangan-jangan ini adalah konspirasi clan Hamid dengan clan Abdullah. Maaf saya hanya menduga, karena ini hal biasa .

    Biasanya semua akses implikasinya ekonomi. Tapi mungkin juga ini bagian dari rasa "glak" alias jengah atas dominasi semua lini oleh clan ini yang sebenarnya satu nenek alias sepupuan.

    Namun saya kira untuk Aceh saat ini dibutuhkan presure group. Kelompok kritis yang akan menekan pemerintah agar menghindari tindakan tindakan yang salah seperti ini. Kita berharap ke depan clan ini menjauh dari pusat kekuasan dan memilih jalan lurus untuk kehidupan masing masing. Kasihan gubernur kalau didera oleh beban keluarganya. Asal jangan sampai kasus ini malah mengalahkan salah satu clan dan memenangkan clan lain. Menilik kasus ini sepertinya clan Abdullah akan tersingkir. Saya hanya mereka-reka saja ya.

    Kembali ke kasus PDPA bahwa pengabaian surat-surat pihak terkait hanya karena saran keluarga adalah tindakan yang sangat keterlaluan dan tidak rasional. Begitu juga soal saham. Mana mungkin pemodal mau menjadi minoritas? Ini akan membahayakan bisnis mereka. Konon lagi dengan perusahaan daerah. Bisa-bisa sebentar-sebentar ganti manajemen. Atau masuk orang orang berkompeten dalam manajemen.

    Kalau mereka minoritas maka mereka kalah suara dalam menentukan langkah-langkah bisnis. Ujung-ujungnya bisnis tidak feasibel dan akuntabel. Konon lagi tidak ada satupun lini bisnis pemerintah Aceh yang eksis dari kacamata bisnis. Bagaimana mau memimpin bisnis itu . Mana mugkin pemodal melepaskan duitnya "taplee sira lam krueng"

    Banyak hal kini pemerintah Aceh keteteran. Proyek bisnis yang sangat menguntungkan masa depan Aceh sepertinya akan lepas dari peran kita. Saya kira "lumpoe cot uroe" Muhammad mendapatkan investor yang mau menjadi minoritas.

    Dalam kasus blok pase, dari sejumlah pihak yang terlibat saya mendengar awalnya Gubernur menolak Triangle. Tapi setelah lobi lobi dengan Muhammad kini Triangle menjadi mesra dengan clan teureubue dan simpang lhee. Namun kita bersyukur bila ini menguntungkan Aceh. Tapi ingat bahwa para pebisnis swasta tak mungkin menunggu pemerintah "rok idang" . Mereka butuh kepastian dan mengejar waktu pasti. Karena sebuah investasi yang mandeg sama dengan rugi. Pipa gas dan regafikasi Arun bukti bahwa mereka tak mungkin menunggu kita. Mereka jalan terus dan sampai sekarang posisi Aceh gelap gulita. Pemerintah Aceh jangan sampe " cet buleuen ngon puteng sadeuep". 

    Di tim ESDM ketua dan wakilnya para birokrat, saya kira kasus ini hatus menjadi pelajaran untuk berani berkata benar. Memberi perimbangan yang tepat agar pimpinan jangan salah langkah. Birokrat harus berpikir melakukan kerja yang menjurus pencapaian kinerja, bukan sekedar pertahankan diri dan menjadi "pak turut". Kasihan Aceh bila pimpinannya " bubee dua jab seureukap dua muka, keudeh beutoe keunoe pih beu rap".  Berjibaku bukan unyuk pencapaian tugas tapi berjibaku bagaimana bertahan di posisi. 

    Para clan Abdullah dan Hamid juga harus sadar bahwa keberadaan Doto Zaini ditampuk kekuasaan atas usaha bersama dan amanah orang banyak. Jadi berlakulah sepantasnya. Beri peluang agar mereka yang profesional dan pernah berjuang bersama mendapat peran sepantasnya. Anda-anda bukanlah orang-orang super. Bill Gates saja butuh orang orang profesional untuk bekerja kepadanya sehingga dia menjadi orang terkaya di dunia. Sadarlah para penjilat yang berada di sekeliling adalah orang-orang yang " tulak lam mon tuha".

    Karena bila rakyat suatu hari rakyat menjatuhkan pernyataan bahwa Doto Zaini gagal memimpin Aceh maka clan anda dihujat sepanjang masa. Dan para penjilat itu tidak akan merenerima akibat dari sejarah kegagalan itu. Akhirnya saya mau berpantun mewakili teman teman seperjuangan. "Bak meurak di cong, bak murong di cot, bungong jumpa got kalheuh lon tanda, rab jeut keu atra ka dicok le gob, soe yang han meuhob ci cuba kira". Nasib…nasib… Lon khem sigoe jeuet? []

    Penulis adalah mantan Kepala Biro Humas Pemerintah Aceh, dicopot tanpa penjelasan pada 20 Oktober 2014.