Kilang Padi Moderen di Pidie Terbengkalai Bikin Dewan Kecewa

DEWAN Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie mempertanyakan status kepemilikan dan kelangsungan operasional kilang padi moderen di Gampong Jumpa, Glumpang Minyeuk, Kecamatan Glumpang Tiga Pidie yang dinilai terbengkalai. Dewan Pidie juga menilai keberadaan kilang tersebut sama sekali tidak memberi manfaat terhadap daerah dan masyarakat sekitarnya.

"Kilang padi itu bangunannya milik Pemerintah Aceh, dibangun pada tahun 2004 lalu di atas tanah seluas empat hektare milik Pemkab Pidie. Sedangkan mesinnya dari APBN. Hampir 10 tahun kilang padi moderen tersebut terkesan diterlantarkan," kata Ketua Komisi A, DPRK Pidie Mahfuddin Ismail, Kamis, 29 Mei 2014.

Dia mengatakan Komisi A DPRK Pidie telah memanggil Sekda, Asisten II Setdakab, Kadis DPKKD dan Kadistannak serta Kabag Hukum dan Ekonomi Setdakab Pidie guna mempertanyakan status kilang padi tersebut, Rabu, 28 Mei 2014.

Menurutnya, Pemkab Pidie telah berupaya dan bekerja keras melobi dan menyurati Pemerintah Aceh agar mau dialihstatuskan menjadi milik pemerintah setempat. Namun, kata dia, hasilnya hingga kini Pemerintah Aceh tidak merespon maksud tersebut.

Padahal, kata dia, kilang padi tersebut sangat potensial dan pengelolaannya direncanakan akan ditender ke pihak ketiga bila statusnya telah menjadi milik Kabupaten Pidie. Sehingga akan menampung tenaga kerja dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pidie.

Dia mengatakan rencana tersebut gagal dilakukan mengingat status kepemilikan kilang yang belum jelas dan masih milik bersama. Komisi A DPRK Pidie juga merasa kecewa dan menyesalkan tindakan Pemerintah Aceh yang tidak mau melepaskan aset bersama tersebut.

"Kalau tujuannya untuk membangkitkan ekonomi rakyat khususnya di Pidie, kenapa Pemerintah Aceh tidak mau melepaskan pabrik tersebut. Kami kecewa dengan sikap Biro Ekonomi Setda Aceh serta Dinas Pertanian dan Tanaman pangan Aceh yang tidak merespon surat Pemkab Pidie terhadap persoalan tersebut," ujarnya.

Menurutnya dalam waktu dekat, Komisi A, Komisi B DPRK dan Pemkab Pidie akan membahas kembali perihal kilang tersebut. Mereka juga akan membentuk tim bersama untuk menjumpai kepala Pemerintah Aceh ataupun pihak terkait lainnya, agar kilang padi moderen menjadi milik Pemerintah Pidie secara sah.[]

Leave a Reply