Ketua KPA Pase: Tunggu instruksi Gubernur kibarkan Bendera Aceh

SETELAH Qanun Bendera dan Lambang Aceh diundangkan dalam Lembaran Aceh, sebagian masyarakat sangat antusias mengibarkan Bendera Aceh di berbagai daerah. Lantas bagaimana dengan pihak Komite Peralihan Aceh Wilayah Samudra Pase?

“Kita KPA dan PA masih menunggu instruksi dari pimpinan, sampai hari ini belum ada instruksi resmi untuk mengibarkan Bendera Aceh,” ujar Ketua Komite Peralihan Aceh Wilayah Samudra Pase yang juga Ketua Partai Aceh (PA) Aceh Utara Tgk Zulkarnaini Bin Hamzah akrab disapa Teungku Ni kepada ATJEHPOSTcom usai acara pelantikan Pengurus DPW PA Kota Lhokseumawe, Selasa sore, 26 Maret 2013.

Teungku Ni minta masyarakat untuk bersabar menunggu instruksi resmi dari Pemerintah Aceh atau Gubernur dan Wakil Gubernur, baru kemudian mengibarkan maupun berkonvoi dengan Bendera Aceh. Menurut Teungku Ni, dengan disahkannya Bendera dan Lambang Aceh salah satu bentuk kerja keras Pemerintah Aceh dalam mewujudkan MoU  Helsinki.

“Itu merupakan suatu perintah perdamaian, perintah dari MoU Helsinki dalam poin 1.1.5 yaitu Aceh berhak memiliki simbol, bendera dan hymne. Dan itu bukan masalah yang liar, melainkan suatu hal yang telah dilahirkan antara Pemerintah Indonesia dan Aceh,” kata Teungku Ni.

Adapun soal Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh ini memang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh  (DPRA), Jum’at, 22 Maret 2013 dan juga telah ditandatangani oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah. Pada 25 Maret 2013, qanun tersebut juga telah dimasukan dalam tambahan lembaran Aceh nomor 49.

Namun begitu, sebelumnya Gubernur Aceh Zaini Abdullah juga telah meminta kepada masyarakat bersabar untuk mengibarkan bendera Aceh. Kata dia, meski telah legal karena telah dimasukkan kedalam lembaran Aceh, Qanun Bendera dan  Lambang Aceh harus terlebih dahulu diklarifikasi Menteri Dalam Negeri.

"Belum lagi diklarifikasi. sabar dulu, sampai dengan nanti akan kita kasih tahu kapan bisa dikibarkan. Harus bersabar, saya kira tidak akan memakan waktu yang lama," kata Doto Zaini, sapaan akrab Gubernur Aceh kepada ATJEHPOSTcom di Meuligoe Aceh, Senin, 25 Mare5t 2013.

Hal serupa juga disampaikan Ketua DPR Aceh Hasbi Abdullah. Hasbi mengimbau masyarakat Aceh agar bersabar menanti Qanun Bendera dan Lambang Aceh masuk dalam lembaran Aceh. Setelah itu, katanya, masih perlu disampaikan ke Pemerintah Pusat juga. "Saya memahami bahwa masyarakat sudah tak sabar menanti," kata Hasbi kepada ATJEHPOSTcom  dua hari lalu.

Selain itu, Dirjen Otda Depdagri juga sudah mengirim surat imbauan ke Pemerintah Aceh agar jangan dulu mengibarkan bendera Aceh.  Surat bernomor 001.03/2065/Otda itu diterima Biro Hukum Setda Aceh tadi sore sekitar pukul 17.00 wib melalui faximili.

"Isinya, mengimbau agar tidak menaikkan bendera bulan bintang dan lambang buraq singa sebelum Qanun Bendera dan Lambang Aceh mendapat klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri," kata Edrian, Kepala Biro Hukum Setda Aceh. [] (iip)

Leave a Reply