Ketua DPR Aceh bicara pembahasan klarifikasi Mendagri soal bendera Aceh

KOMISI A DPR Aceh hingga hari ini masih membahas klarifikasi Qanun Bendera dan Lambang Aceh yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri. "Setelah selesai nanti segera disampaikan ke Pemerintah Pusat," kata Ketua DPR Aceh, Hasbi Abdullah, di kantor DPR Aceh, tadi siang.

Namun Hasbi belum mau membuka bagaimana hasil pembahasan dari DPR Aceh itu. "Biarkanlah nanti Pemerintah Pusat yang kita dahulukan. Kita harus menghormatinya. Nanti setelah selesai dari Pemerintah Pusat barulah kita bisa bicarakan lagi ke pers," kata Hasbi. "Kita sama-sama menjaga dan saling menghormati."

Namun Hasbi mengatakan bahwa inti pembahasan yang dilakukan DPR Aceh tak meleset dari 12 poin klarifikasi yang disampaikan Kemendagri. "Sesuai dengan apa yang disampaikan Kemendagri itulah yang kita bahas di Aceh," katanya.

Menurut Hasbi jika tak juga ada titik temu memang dia sependapat jika mengikutsertakan inisiator perdamaian Helsinki untuk membahas Qanun Bendera dan Lambang Aceh ini. "Jika juga tak ada titik temu, kita coba bicara dengan masyarakat Aceh. Nanti kita sampaikan apa yang diinginkan Pemerintah Pusat pada rakyat Aceh soal Qanun Bendera dan Lambang Aceh ini," katanya. "Sebab yang kita sampaikan ke Pemerintah Pusat kan keinginan rakyat Aceh."

Qanun Bendera dan Lambang Aceh ini sudah disahkan DPR Aceh pada 22 Maret 2013. Lalu pada 25 Maret 2013 dimasukkan ke dalam Lembaran Aceh. Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Ketua DPR Aceh Hasbi Abdullah mengimbau masyarakat jangan dulu mengibarkannya sebelum selesai prosesnya dengan Pemerintah Pusat.

Namun dalam sepekan lalu, hampir setiap hari terjadi pengibaran bendera Aceh. Pekan ini imbauan Gubernur dan Ketua DPR memang mulai efektif. []

Leave a Reply