Kasus PDPL, Pengacara: Wali Kota Harus Bertanggung Jawab

    17
    0

    Pengacara atau penasehat hukum tersangka dugaan korupi dana dikelola Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL), Kamaruddin, S.H., menilai inti persoalan kasus itu lantaran wali kota mengambil kebijakan yang salah. Itu sebabnya, Kamaruddin menyatakan Wali Kota Lhokseumawe harus bertanggung jawab.

    Dihubungi ATJEHPOST.co, Jumat, 16 Januari 2015, Kamaruddin, membenarkan dua kliennya berinisial MF dan ZF telah diperiksa tim jaksa di Kejaksaa Negeri Lhokseumawe, Kamis/kemarin. Keduanya, kata dia, diperiksa sebagai tersangka kasus dana APBK Lhokseumawe senilai Rp5 miliar yang dikelola PDPL.

    “Pemeriksaan kemarin lebih kepada regulasi (tentang) penggajian. Gaji dan honorarium direksi, sekretaris, dan karyawan (PDPL). Jadi lebih kepada kebijakan (besaran) gaji dan tunjangan (yang dibayarkan) kepada direksi, sekretaris, karyawan,” ujar Kamaruddin yang saat dihubungi mengaku tengah berada di bandara untuk berangkat ke Jakarta.

    Kamaruddin menjelaskan, materi pemeriksaan tim jaksa terhadap dua kliennya mengarah kepada Ketua Badan Pengawas PDPL yang secara ex-officio merupakan Wali Kota Lhokseumawe.

    “Arahnya semua ke wali kota. Ada aturan yang seharusnya dikeluarkan wali kota melalui kebijakannya, tapi wali kota salah mengambil kebijakan. Wali kota bukannya mengeluarkan SK (surat keputusan), tapi persetujuan atas keputusan direksi,” katanya.

    “Seharusnya (penetapan besaran) gaji berdasarkan SK wali kota, bukan SK direksi (PDPL). Tapi (yang terjadi) wali kota menyetujui keputusan direksi. Saya lihat, anggapan jaksa, itu yang jadi inti persoalannya (kasus PDPL),” ujar Kamaruddin lagi. “Seharusnya wali kota mengeluarkan keputusan (untuk gaji direksi, sekretaris, dan karyawan)”.

    Kamaruddin menilai tuduhan-tuduhan jaksa terhadap kleinnya sangat premature lantaran lebih kepada kebijakan. “Orang-orang (tersangka) ini kan dampak dari yang seharusnya wali kota mengeluarkan kebijakan atau keputusan (tentang gaji), tapi itu tidak dilakukan wali kota. Jadi wali kota juga harus bertanggung jawab,” katanya.

    “Orang-orang ini kan hanya menjalankan keputusan direksi (PDPL). Keputusan direksi itu kan bersifat kolektif. Dan yang terjadi, keputusan direksi diperkuat dengan keputusan Badan Pengawas yang secara ex-officio Wali Kota Lhokseumawe,” ujar Kamaruddin.

    Ia menambahkan, berdasarkan materi pemeriksaan itu, ia menilai ada upaya dari tim jaksa untuk pengembangan kasus tersebut terhadap pihak-pihak lainnya terkait dengan PDPL.

    Selain soal kebijakan tentang penggajian jajaran PDPL, kata Kamaruddin, materi pemeriksaan lainnya terhadap kedua tersangka kemarin terkait duit yang dipinjam Sekda Lhokseumawe Dasni Yuzar.

    Diberitakan sebelumnya, tim jaksa memeriksa dua tersangka kasus dugaan korupsi dana yang dikelola PDPL, Kamis, 15 Januari 2015. Dua tersangka berinisial MF dan ZF diperiksa di ruangan kerja Kasie Pidana Khusus (Pidsus) dan Kasie Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Lhokseumawe sejak pukul 10.00 hingga 14.30 Wib. [Baca: Dua Tersangka Kasus PDPL Diperiksa].