Jantho dikembangkan jadi kota layak anak

    26
    0

    KASUS dugaan pemerkosaan yang dilakukan pria berusia 65 tahun pada anak sembilan tahun di Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar, disayangkan banyak pihak. Apalagi Kabupaten Aceh Besar merupakan satu-satunya kabupaten di Aceh dan Sumatera yang sedang dalam tahap pengembangan kota layak anak.

    Penetapan ini sesuai dengan ketetapan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2007, yang mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak.

    Salah satu aktivis yang pernah terlibat dalam pengembangan kota layak anak ini, Norma, kepada ATJEHPOSTcom siang tadi mengatakan, cikal bakal pengembangan kota layak anak berawal setelah tsunami. Kala itu, kata Norma, banyak Lembaga Swadaya Masyarakat yang bekerja di Aceh Besar.

    “Sehingga waktu itu ditetapkanlah Jantho sebagai kota layak anak, bahkan sekitar tahun 2007-2008 di Jantho ada forum anak,” katanya, Selasa, 16 April 2013.

    Norma juga menjelaskan konsep kota layak ini bukan berupa program tetapi diupayakan menjadi sebuah sistem yang melibatkan semua unsur, baik itu pemerintah, pengusaha, LSM, dan semua kalangan masyarakat. Sehingga, masing-masing pihak ini nantinya akan berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

    Setelah sempat vakum, pada pertengahan tahun 2012 beberapa LSM kembali mendampingi pengembangan kota layak anak ini.

    Dari pihak kabupaten Aceh Besar, pengembangan ini langsung diketuai Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Aceh Besar. Sedangkan Badan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi sekretarisnya.

    Untuk membentuk kota layak anak kata Norma, juga tidak dilakukan di semua wilayah, dalam hal ini ada tiga kecamatan yang dijadikan model yaitu Suka Makmur, Peukan Bada dan Darul Kamal. “Tiap-tiap kecamatan ada dua desa yang dijadikan model, jadi tidak semua, dan desa-desa itu ada yang mendampingi,” katanya.

    “Jadi yang perlu dipahami adalah kota layak anak ini seni kreativitas yang bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah, tapi intinya kota atau daerah ini akan melakukan berbagai upaya pemenuhan hak anak yang merujuk ke UUPA dan Konvensi Hak Anak,” ujarnya.[] ihn