Inilah Pj Gubernur Usulan DPR Aceh

BANDA ACEH – Masa tugas Gubernur Aceh/Wakil Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf/Muhammad Nazar berakhir 8 Februari 2012. Karena jadwal Pilkada Aceh sudah melampaui masa bakti kepala daerah, konsekwensinya adalah penunjukan penjabat (pj).

Ketua DPRA, Drs Hasbi Abdullah yang ditanyai Serambi, Selasa (17/1) mengatakan, pihaknya sudah mengusuk tiga nama kepada Mendagri untuk ditetapkan oleh Presiden sebagai Pj Gubernur Aceh. Ketiga figur usulan DPRA tersebut masing-masing Bakhtiar Ali (tokoh Aceh di Jakarta), Djohermansyah Johan (Dirjen Otda Kemendagri), dan Tarmizi Karim (Kepala Badan Diklat Kemendagri).

Menurut Hasbi, ketiga sosok tersebut dinilai layak untuk menjadi Pj Gubernur Aceh sampai dilantiknya gubernur definitif hasil pilkada. Sedangkan secara administratif, ketiganya juga telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk menjadi Pj Gubernur. “Yang lebih penting lagi mereka diharapkan bisa bersikap independen dan berlaku adil kepada semua kontestan yang akan ikut pilkada serta tetap terjaganya perdamaian Aceh,” ujarnya.

Kewenangan Presiden
Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Aceh, Marwan Sufi SH yang dimintai tanggapannya soal pejabat yang akan menggantikan Gubernur Irwandi Yusuf yang akan mengakhiri masa jabatan pada 8 Februari 2012 mengatakan, hal itu menjadi kewenangan penuh Presiden.

“Untuk pejabat yang berstatus pelaksana harian (plh), pelaksana tugas (plt) atau penjabat (pj) yang akan mengisi kekosongan kepala pemerintahan suatu daerah yang masa tugasnya telah berakhir tetapi belum terpilih yang baru, merupakan kewenangan penuh Presiden atas usul Mendagri,” kata Marwan Sufi didampingi Karo Hukum dan Humas Setda Aceh, Makmur Ibrahim kepada Serambi, Selasa (17/1).

Menurut Marwan, ada tiga cara yang bisa ditempuh untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, karena gubernur yang baru belum terpilih. Langkah pertama, kalau untuk jangka waktu sebulan, Presiden melalui Mendagri bisa menunjuk plh, untuk jangka tiga bulan ditunjuk plt, dan untuk waktu lebih tiga bulan ditetapkan pj.

Syarat untuk menjadi Pj Gubernur, kata Marwan, antara lain mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat jabatan, kemudian menduduki jabatan struktural esselon I dengan pangkat golongan sekurang-kurangnya IV/C bagi Pj Gubernur dan untuk Pj Bupati/Wali Kota harus jabatan struktural eselon II dengan pangkat golongan sekurang-kurangnya IV/b. | sumber: serambinews.com

Leave a Reply