Ini Kata Jubir Partai Aceh Soal Pemangkasan Kewenangan Wagub Mualem

JURU bicara Partai Aceh, Suadi Sulaiman atau yang akrab disapa Adi Laweueng menyesalkan sikap Gubernur Aceh yang tidak pernah memberikan kesempatan bagi wakil Gubernur untuk menjalankan setiap roda pemerintahannya ketika sedang berada di luar daerah.

Menurutnya, antara gubernur dan wakil gubernur telah ada ketetapan tentang tugas dan wewenang masing-masing yang telah diatur dalam undang undang.

"Keduanya punya tugas dan tanggungjawab berdasarkan peran dan tupoksinya masing-masing. Dan Sekda pun jangan latah, kalau memang itu bukan haknya ya dia harus menolak dan memberikan saran ke gubernur kalau masih ada wagub yang berhak menjalankan tugasnya," ujar Adi Laweueng kepada Atjehpost.co via telepon seluler,Banda Aceh, Jumat sore,12 November 2014.

Adi Laweueng menjelaskan, Sekda Aceh dinilai juga turut berperan aktif dalam menetralisir masalah ini. Menurutnya, dengan adanya peran sekda dalam menengahi segala permasalahan ini akan melahirkan gagasan positif terhadap kinerja birokrasi di pemerintahan Aceh.

"Sekda pun harus tahu diri dan tahu tentang kepemerintahan dimana haknya ataupun bukan haknya," ujarnya lagi.

Ia juga menambahkan, siapa pun dia sebagai pejabat di Sekretariat Aceh harus loyal kepada kepala pemerintahan, baik terhadap gubernur maupun wakil gubernur sebagaimana diatur undang-undang.

"Bukan malah menciptakan "kesebelasan", karena kita pegawai dan pejabat sebagai pelayan rakyat bukan malah minta dilayani, ini pun tidak semuanya pegawai dan pejabat berkarakter," ujarnya lagi.

Selain itu, Adi juga berhadap adanya berbagai Langkah yang harus dilakukan oleh gubernur dalam mengambil segala kewenangannya berdasarkan aturan yang telah diatur dalam UUPA.

"Saran saya pribadi ya ikuti aturan dan undang-undang sajalah, lagian pun ini internal pemerintahan ya kalau ada sesuatu harus kembali ke aturan," ujarnya lagi.[]

Leave a Reply