GeRAK: Kejati Tidak Serius Tangani Kasus Boat Mesin China

    15
    0

    GERAKAN Anti Korupsi (GeRAK) Aceh menilai Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh tidak serius menangani kasus penyimpangan pengadaan bantuan boat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. Itu sebabnya, pihaknya tidak melaporkan temuan penyimpangan di dinas itu ke Kejati Aceh, melainkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    "Kami tidak lapor kasus boat ke Kejati. Kalau Kejati (Aceh) memang dari awal kita tidak pernah percaya. Makanya GeRAK lapor kasus (penyimpangan pengadaan boat dari DKP Aceh) ke KPK," kata Ketua GeRAK Aceh, Askhalani kepada ATJEHPOSTcom melalui Black Berry Messege (BBM), Selasa, 20 Mei 2014.

    Menurut Askhalani, KPK sedang menganalisa laporan yang diajukan GeRAK Aceh. "Sekarang KPK sedang meneliti alias pulbaket. Yaitu analisa atas laporan kami dan jika memenuhi unsur maka kasus ini akan ditingkatkan pada proses penyidikan," ujarnya.

    Begitupun, GeRAK meyakini bahwa kasus pengadaan boat yang ditangani KPK akan diusut hingga tuntas. "Apa lagi fakta dan dokumen telah kami berikan pada KPK," kata dia.

    Askhalani mengatakan, pihaknya menemukan penyimpangan seperti rendahnya kualitas dan bantuan yang diberikan di bawah spek. Selain itu, harga kontrak juga tidak sesuai dengan juknis bahkan berpotensi mark up.

    Sementara pihak Kejati Aceh mengatakan tidak ada penyimpangan dalam pengadaan boat bantuan DKP Aceh. Sebelumnya, Kejati Aceh mendapat informasi tentang adanya penyimpangan dalam pengadaan boat bantuan melalui media massa. Tapi setelah diperiksa di lapangan dan mewawancara pihak terkait, Kejati tidak menemukan penyimpangan dan kasus itu sudah ditutup.

    Menanggapi hal itu, Askhal mengatakan itulah salah satu alasan GeRAK Aceh tidak percaya dengan kinerja Kejati. "Kami memang tidak percaya dengan kinerja Kejati, karena tidak percaya maka kami lapor kasus ke KPK," katanya.

    Menurut Askhal, jika dibilang tidak ada temuan, berarti kejati sudah mengada-ngada. Buktinya semua boat yang diberikan sama masyarakat tidak layak pakai. "Malah ada yang tidak siap alias fiktif. Bagaimana mereka bilang tidak ada temuan. Itu menunjukan bahwa Kajati tidak serius tangani kasus," ujarnya.[]