GeRAK Aceh: Kepala Dinas Baru Dilarang Loyo

    18
    0

    BANDA ACEH – Pelantikan Kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) dan pejabat lainnya yang baru oleh Gubernur Provinsi Aceh, Senin 5 November 2012, harus menjadi sebuah landasan filosofi kerja yang baik untuk meningkatkan pelayanan publik di Aceh.

    Pelantikan juga bukan sebuah simbolik belaka, atau pun hanya sekedar keinginan serta ambisi untuk merombak kabinet periode sebelumnya.

    Hal tersebut disampaikan Isra Safril selaku Kepala Divisi Kebijakan Publik, Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Selasa 6 November 2012. Kata dia, kinerja yang baik dan inovasi kerja harus diperlihatkan oleh Kepala SKPA dan pejabat baru.

    “Hal ini penting agar persepsi masyarakat Aceh tidak bersifat negatif nantinya terhadap pemerintah baru Aceh,” ujarnya.

    Isra mengatakan, jangan sampai para pejabat baru yang dilantik oleh gubernur ternyata para penjabat yang hanya mengenal istilah Asal Gubernur Senang (AGS).

    “Jika ini yang terjadi maka perubahan kabinet yang dilakukan jelas tidak akan memberikan dampak yang baik bagi publik Aceh.”

    Selain itu, para pejabat SKPA baru juga didorong tidak boleh loyo dalam bekerja secara inovatif dan kreatif. Karena, kata Isra Safril, menjadi pejabat publik merupakan amanah yang sangat besar guna melaksanakan pelayanan publik di semua sektor di Aceh.

    “Apalagi diketahui Aceh adalah salah satu wilayah yang paling rawan dalam hal korupsi, kolusi dan nepotisme. Jadi hal yang paling berat, yang menjadi tanggungjawab SKPA baru adalah bekerja untuk mengurangi dugaan tindak pidana korupsi,” tutur dia.

    Selain itu tugas pejabat yang baru, yaitu mendorong transparansi dan membuka akses informasi kepada publik. Karena, menurut Isra, ketiga hal tersebut merupakan bagian penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang diidamkan oleh kabinet Gubernur Aceh.

    Kata Isra, hal tersebut mutlak harus dilakukan segera, karena ini berkaitan langsung dengan proses pembahasan dan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh atau RAPBA 2013 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh atau RPJMA 2012-2017.

    Hal lain yang perlu dilakukan Gubernur Aceh, setelah pergantian pejabat yaitu menerapkan sistem reward dan punishment terhadap semua pejabat di Provinsi Aceh.

    “Karena jika ini tidak diterapkan, maka semua pejabat akan bekerja secara sia-sia dan hanya sekedar melepaskan tanggungjawab kepada Gubernur Aceh,” ujarnya.

    Isra Safril mengatakan, kabinet baru SKPA masa kepemerintahan Gubernur Zaini Abdullah juga didesak untuk dapat melaporkan harta kekayaan yang dimiliki.

    “Hal ini penting dilaksanakan, sebab dari beberapa kabinet yang dilantik adalah para penjabat lama yang diduga sebelumnya bermasalah dan tidak menunjukan performa kerja yang baik,” ujarnya.(bna)