Fazlun Hasan: Bersatu Dalam Damai

    20
    0

    Aceh sudah kondusif, Aceh sudah aman tetapi belum nyaman. Pemerintah Indonesia sepertinya belum ikhlas melaksanakan seluruh komitmen perjanjian damai MoU Helsinki sebagai konsesus politik yang kemudian melahirkan produk Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA).

    Harusnya dengan adanya UUPA ini, pemerintah pusat harus serta merta memberikan kewenangan Aceh yang hanya 6 kewenangan. Tetapi sampai saat ini, UUPA belum dapat diimplementasikan secara maksimal karena ada beberapa turunan seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang belum diselesaikan. 

    Saat bertemu presiden di ajang Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) September 2013 lalu, saya memyinggung hal ini, juga terkait bendera Aceh. Saat itu presiden menjawab lupakan masa lalu dan akan memenuhi kewajiban pemerintah untuk Aceh. Tapi sampai saat ini belum.  

    Saya mengimbau pemerintah Aceh dan pusat agar melihat semangat perdamaian dan kemerdekaan Indonesia secara sungguh-sungguh. Janganlah main-main dengan hajat hidup orang banyak. Dalam mengelola pemerintahan juga, jangan hanya karena ego sepihak, mengorbankan rakyat. Mari bersatu padu dalam semangat perdamaian Aceh dan Kemerdekaan Indonesia.[]

    Fazlun Hasan (Ketua Umum DPP Forum Perjuangan Keadilan Rakyat Aceh)