DPR Aceh: Segera Benahi Manajemen PDPA

    17
    0

    DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh meminta Gubernur Aceh segera membenahi manajemen Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA). Pasalnya, jika manajemen PDPA tak dibenahi maka dirugikan adalah masyarakat pada umumnya.

    Hal ini disampaikan Ketua Banleg DPR Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky, kepada ATJEHPOST.co, Jumat 20 Februari 2015.

    “Pemerintah Aceh harus membenahi manajemen. Kalau dibiarkan seperti sekarang maka akan banyak kerjasama yang terabaikan. Salah satu contohnya seperti pengelolaan regasifikasi LNG di Kompleks Kilang PT Arun di Lhokseumawe,” kata Iskandar.

    “Masak kita hanya menonton kerak gas Arun kembali habis? Kemudian juga soal regasifikasi LNG di Kompleks Kilang PT Arun,” ujar politisi Partai Aceh ini.

    Sebelumnya diberitakan, Iskandar Usman Al-Farlaky, mengatakan Pemerintah Aceh terancam tak mendapat menikmati sisa gas Arun. Kondisi ini terjadi karena konflik internal di Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA).

    “Sangat kita sesalkan. Kalau manajemen PDPA tak segera dibenahi. Maka hasil kerak gas pun tak akan dinikmati oleh masyarakat,” kata Iskandar Usman.

    Menurutnya, sesuai dengan kesepakatan pemerintah Aceh dan pusat, sisa gas arun akan dikelola oleh PT. Perta Arun Gas (PAG). Saham perusahaan ini 70 persen dimiliki oleh pusat melalui Pertamina dan 30 persen milik Aceh.

    Namun, katanya, karena konflik internal di PDPA menyebabkan pemerintah Aceh belum bisa dalam pengelolaan sisa gas tersebut. Saham Perta Arun Gas (PAG) saat 100 persen dikuasai oleh Pertamina.

    “Ini kerugian yang besar bagi Aceh. Hak masyarakat terabaikan. Kita selalu menuntut hak dalam pengelolaan gas Arun. Namun saat sudah diberikan, justru kita sendiri seperti sekarang,” kata politisi Partai Aceh ini.[]