Boat Mesin Cina di Tangan KPK

DUA orang pekerja sedang memperbaiki mesin di dasar kapal. Sementara digeladak, tergeletak sebuah gearbox dalam kondisi rusak.

Seorang lelaki mengawasi kerja dua petugas itu. Pria itu memperkenalkan diri bernama Rudi A. Dia menolak menyebut nama lengkapnya.

Rudi mengaku dari PT Yuchai Indonesia, perusahaan dari Jakarta yang memasok mesin dari China itu.

"Sesuai permintaan dari dinas, kami diminta menyalurkan mesin merek Yuchai," kata Rudi.

Rudi mengaku sudah dua hari berada di Banda Aceh karena diminta memperbaiki mesin kapal yang rusak. Di Lampulo, kata dia, ada tiga kapal yang harus diperbaiki.

****

PADA Maret lalu, lembaga antikorupsi Gerak Aceh mencium ada aroma korupsi yang menyengat dalam proyek pengadaan boat itu.

Lembaga itu pun didampingi oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), melaporkan kasus itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Pihak yang dilaporkan adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Raihanah, beserta sejumlah kontraktor pelaksana. 

“Tiga kasus ini bentuknya bansos dan hibah yang terjadi di Aceh. Pertama ada bantuan hibah untuk modal usaha ternah, kedua bantuan hibah untuk kapal boat dan ketiga dugaan suap ke pejabat negara,” kata Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Rabu 26 Maret 2014.

Pengakuan adanya persoalan pada bantuan boat DKP Aceh juga datang dari para nelayan Aceh.

Di Banda Aceh, nelayan penerima boat bantuan harus merogoh kocek hingga Rp200 juta untuk menambah fasilitas. Sementara di Aceh Timur, sebuah kelompok nelayan menuding telah terjadi penggelembungan harga (mark up) dalam pembuatan boat.

"Setelah kita terima, nelayan harus mengeluarkan biaya hingga Rp200 juta untuk memperbaikinya lagi, seperti diperbaiki bak, perbaiki katrol, jika tidak ketika melaut mesinnya lompat-lompat, dan kami tidak bisa menggunakan seperti itu," kata Tabrani Sulaiman alias Abu Salam, Panglima Laot Lhok Krueng Aceh, Banda Aceh, Jumat 16 Mei 2014.

Sebenarnya, kata Tabrani, bantuan yang diberikan sudah baik, namun banyak fasilitas boat yang harus dilengkapi lagi oleh nelayan. "Beda memang boat bantuan dengan boat pribadi,boat bantuan banyak yang tidak sesuai dengan keinginan kita," ujarnya.

Begitupun, selama ini banyak pemberian boat tidak tepat sasaran. Sebenarnya yang berhak menerima adalah orang pesisir. Namun, kenyataannya banyak yang terima orang yang berasal dari daratan.

"Mereka bangga menerima boat itu, ketika ingin menggunakan tidak tahu caranya. Sementara kami (masyarakat pesisir) satu baut kurang kami terima," katanya.

Jika demikian, nelayan Aceh tidak akan berkembang. "Kalau mau beri harus tepat sasaran," ujarnya.

Persoalan lain adalah, ketika pembuatan boat para kontraktor tidak pernah melibatkan para nelayan.

"Seharusnya pemerintah memanggil nelayan, karena nelayan mengetahui apa yang kurang dan yang harus ditambah," katanya.

Dia berharap, pemerintah bisa bijak dalam memberi bantuan boat kepada nelayan. "Jangan kepada nelayan disuruh potong ternak lembu, sementara orang daratan disuruh melaut. Tidak akan jalan itu," ujar dia lagi dalam bahasa Aceh.

Sementara itu, salah satu Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan, Syarifuddin Ishak, juga menuding adanya dugaan mark up terkait pengadaan boat bantuan ini.

"Hasil perkiraan kita, pembuatan boat tersebut hanya menghabiskan biaya sekitar Rp700 juta. Sementara informasi yang kita peroleh, anggaran untuk pembuatan boat bantuan itu lebih kurang berkisar Rp1,5 miliar dan bersumber dana dari Otsus tahun 2013. Dan adapun perusahaan yang melaksanakan pembuatan boat ini adalah CV Bandar Nusa Grup," kata Syarifuddin Ishak kepada wartawan, Rabu 26 Februari 2014 lalu.

Tidak hanya itu, pendistribusian  40 boat bantuan dari DKP Aceh diduga sarat dengan kepentingan. Pasalnya, boat bantuan ini justru diserahkan untuk kelompok masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan, seperti Lueng Bata, Kota Banda Aceh.

“Kami yang pelaut, tidak mendapat apapun. Bahkan setelah mengemis di DKP Aceh. Namun mereka di Lueng Bata justru mendapatkannya,” kata seorang nelayan yang enggan disebutkan namanya, Selasa 21 Mei 2014.

Dirinya menduga, kata ekskombatan ini lagi, Kepala DKP Aceh membagikan boat bantuan tersebut cuma kepada kolega-nya.

“Cot Masjid Lueng Bata-kan tempat tinggalnya Kepala DKP Aceh. Jadi mungkin mereka bisa dapat karena faktor itu,” ujar dia.

Menyangkut hal ini, Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Aceh, Endin Saprudin, S.Pi, Rabu 21 Mei 2014, membantah hal ini. Kata dia, kesamaan tempat tinggal antara kelompok nelayan penerima boat bantuan dengan Kadis DKP Aceh, hanya kebetulan semata.

“Jadi itu hanya kebetulan. Jangan curiga terlebih dahulu,” ujar Endin.

Sedangkan soal boat mesin Cina, DKP Aceh membenarkan bahwa boat bantuan dari pihaknya kepada kelompok nelayan di Aceh menggunakan mesin China bermerek Yuchai. Keadaan ini terjadi karena alokasi anggaran untuk pengadaan boat yang disetujui DPR Aceh, ternyata tidak mencukupi untuk membeli mesin produksi Jepang.

“Anggaran untuk pengadaan boat yang disetujui sangat terbatas. Oleh karena itu, boat bantuan hanya bermesin Yuchai dari China,” kata Endin Saprudin, S.Pi.

Menurutnya, pengadaan boat bantuan dengan mesin Yuchai telah dilakukan oleh DKP Aceh sejak beberapa tahun belakangan.

Dalam kontrak kerja dengan rekanan, kata dia, pengadaan boat juga tidak dijelaskan harus bermerek tertentu atau tidak boleh memakai mesin China.

“Selama ini tidak ada masalah. Boat bantuan untuk nelayan di Lhokseumawe bahkan sudah digunakan melaut. Kecuali untuk pengadaan boat yang terakhir (2014-red). Ini karena penyaluran boat tanpa pengawasan,” kata Endin lagi.

PT Yuchai Indonesia, kata Endin lagi, juga memberikan garansi dan bersedia memperbaiki mesin jika rusak.

“Jadi seperti kasus KM Laskar Mina Bahari Malahajaty, kan sedang diperbaiki. Ini salah satu bentuk garansinya,” ujar Endin.

Di luar hal tadi, kata Endin, jika ingin berbicara jujur, dirinya sebenarnya juga lebih sepakat jika mesin boat yang digunakan adalah mesin terbaik, biarpun mahal.

“Namun saya hanya bawahan. Saya siap diganti apabila dinilai tidak layak,” kata dia.

Namun terlepas dari pembelaan DKP Aceh melalui Kabid Perikanan Tangkap, kasus boat Cina DKP kini ditanggani oleh KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi juga akan memprioritaskan pengungkapan kasus boat mesin Cina dari Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Aceh.

Hal ini merupakan tindaklanjut dari KPK terkait laporan Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh mengenai kasus pengadaan boat di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh. Kasus tersebut kini menjadi salah satu prioritas KPK.

"Sudah masuk Pulbaket, pengumpulan data-data laporan," ujar Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani, Rabu, 28 Mei 2014.

Dia mengatakan, meski masih mengumpulkan data-data laporan namun KPK menjadikan kasus ini sebagai prioritas. Namun, kata Askhal, untuk target kapan kasus ini akan membutuhkan waktu.

"Pengumpulan data dugaan korupsi di DKP ini membutuhkan waktu. Tapi GeRAK telah menerima surat resmi dari KPK terkait kasus ini," katanya.

Sedangkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh yang sebelumnya dilaporkan sempat menangani kasus boat ini telah menghentikan pemeriksaan proyek pengadaan boat 'mesin Cina' dari Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. Pihaknya berpendapat, dalam pengadaan itu tim verifikasi tidak menemukan indikator yang merugikan negara.

"Pemeriksaannya sudah kita hentikan karena tidak ada temuan," kata Asisten Intelijen Kejati Aceh, M. Ravik SH,. MM. Selasa, 20 Mei 2014.

Kasus boat bantuan ini sudah didengar oleh Gubernur Zaini. Bahkan Doto Zaini juga sudah memanggil Kepala DKP Aceh, Raihanah.

“Kepala DKP Aceh sempat menangis karena mendapat teguran keras dari Doto Zaini,” ujar sumber The Atjeh Times di lingkup Pemerintah Aceh.

***

RUDI terus mengawasi kerja dua teknisi PT Yuchai Indonesia yang sedang memperbaiki boat bantuan DKP Aceh di Pelabuhan Lampulo.

Pada boat tersebut tertulis, ‘KM Laskar Mina Bahari Malahayaty 1207.”

Salah seorang pekerja yang mengaku dari Aceh menolak menyebutkan kapan persisnya mesin kapal dipasang. Lelaki yang menolak menyebut namanya itu mengatakan, ia bekerja sebagai mekanik kontrak untuk Yuchai. Sudah beberapa kali ia keliling Aceh untuk memperbaiki mesin kapal yang bermasalah.

"Capek juga begini. Saya rencana mau mengundurkan diri saja," katanya. "Gajinya tidak sesuai pekerjaan."[] Laporan: Masrizal Bin Zairi

Leave a Reply