BEM Unimal: Ini Ujung dari Sikap Ngotot Gubernur Zaini

    22
    0

    BADAN Eksekutif Mahasiswa Universitas Malikussaleh mendesak Gubernur Aceh untuk segera menandatangani nota kesepakatan KUA PPAS yang telah dibahas antara eksekutif dan legislatif.

    “Keterlambatan penandatanganan oleh Gubernur Aceh akan berdampak pada terlambatnya pengesahan RAPBA menjadi APBA. Ujung-ujungnya akan berdampak buruk terhadap pembangunan Aceh,” kata Wakil Ketua BEM Unimal, Zahri, kepada ATJEHPOST.co, Kamis, 22 Januari 2015.

    Kondisi seperti ini menurutnya tidak seharusnya terjadi dan tidak dipertontonkan ke masyarakat, karena akan memperburuk citra pemerintah Aceh sendiri.

    Telatnya pengesahan APBA 2015 kata Zahri, juga akan berdampak pada rendahnya daya serap anggaran dan terlambatnya realisasi pembangunan Aceh ke depan.

    "Kita meminta Gubernur Aceh untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan jangan sebalikny,a kepentingan pribadi dan kelompoknya saja," kata Zahri.

    Seperti diketahui, keengganan Gubernur Zaini Abdullah untuk menandatangani kesepakatan bersama KUA PPAS 2015 berawal dari dicoretnya anggaran untuk PT Investa dan PDPA oleh DPR Aceh. Kedua perusahaan daerah ini dinilai tidak memberikan dampak apa pun. Sehingga dewan berencana mengalihkan anggaran tersebut ke bidang lain yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat.

    Belakangan DPR Aceh memberikan jalan tengah dengan tetap memplotkan anggaran untuk PDPA sebesar Rp 5 miliar dan PT Investa Rp 25 miliar. Namun suntikan modal ini baru bisa dicairkan setelah ada perbaikan sistem manajemen perusahaan. (Baca: DPR Aceh Kembali Gelar Rapat Banmus Hari Ini)

    Selain itu, DPR Aceh juga meminta agar pemerintah meningkatkan Pendapat Asli Daerah sebesar 10 persen. Namun dinas terkait mengaku hanya sanggup meningkatkan sebesar lima persen saja. Namun Gubernur Zaini masih belum mau menandatangani nota keseakatan KUA PPAS.

    Gubernur Zaini menilai pemangkasan anggaran oleh dewan untuk kedua perusahaan di atas untuk menyingkirkan keluarganya.

    Sebagaimana diketahui, salah satu direktur PDPA adalah Imran A. Hamid, adik ipar Gubernur Zaini. Ada juga Muhammad Abdullah, anggota tim Energi Sumberdaya Mineral Aceh yang juga adik Gubernur Zaini. Muhammad Abdullah selama ini dilaporkan mengontrol kebijakan di PDPA.

    Sementara sejak 31 Oktober 2014 lalu Gubernur mengangkat Hasbi Abdullah yang juga adiknya sebagai Komisaris Utama PT. Investa yaitu Hasbi Abdullah. Namun Hasbi sudah mengundurkan diri. (Baca: Adik Gubernur Zaini Mundur dari Komisaris PT Investasi Aceh).[]