Akademisi: Pembangunan di Lhokseumawe Stagnan

    29
    0

    PEMERINTAH Kota Lhokseumawe belum mengumumkan pemenang lelang proyek-proyek tahun anggaran 2014. Akademisi Universitas Malikussaleh menilai kondisi tersebut menunjukkan pembangunan di bekas kota gas ini stagnan atau jalan di tempat.

    Pantauan ATJEHPOST.com pada laman lpse.lhokseumawe.go.id, hingga pukul 15.30 WIB, Senin, 19 Mei 2014, baru 27 paket yang diupload lelang. Akan tetapi belum satu paket pun yang diumumkan pemenang lelang. Sebagian besar dari 27 paket itu masih tahap evaluasi penawaran pembuktian kualifikasi.

    Sebelumnya, hingga 5 Mei lalu, 18 paket proyek yang diupload lelang. Fakta itu menunjukkan dalam waktu 14 hari terakhir hanya bertambah sembilan paket yang diproses tender.

    “Memang masih dalam proses, mudah-mudahan dalam dua hari ini sudah kita umumkan pemenangnya,” kata Ketua Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemko Lhokseumawe, Dedi Irfansyah, S.T., M.T., saat dihubungi lewat telpon seluler.

    Dedi Irfansyah menjelaskan, ke-27 paket yang sudah ditayangkan pada website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) itu, 19 di antaranya dari dana Otonomi Khusus (Otsus), enam dari Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dua paket dari APBK Lhokseumawe.

    “Dari DAK ada dua paket lagi yang belum tayang dari Dinas Kesehatan, dan dari APBK masih banyak, tapi tinggal proyek-proyek kecil. Kalau dokumennya sudah diserahkan oleh dinas terkait kepada ULP, maka langsung kita tayangkan,” kata Dedi Irfansyah.

    Akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh, Dr. Rusydi Abubakar, S.E., M.Si., menilai kinerja Pemko Lhokseumawe sangat lamban. Padahal, APBK 2014 sudah disahkan oleh DPRK pada akhir tahun 2013. “Ini menunjukkan pembangunan di Lhokseumawe jalan di tempat,” katanya.

    Menurut Rusydi Abubakar, kondisi tersebut akan semakin menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemko Lhokseumawe. Sebab, kata dia, Wali Kota Suaidi Yahya dan Wakil Wali Kota Nazaruddin belum mampu merealisasikan janji-janji politiknya untuk membangun Lhokseumawe dan menyejahterakan masyarakat.

    “Dampak tidak terealisasinya proyek-proyek itu, roda perekonomian tidak berputar lantaran uang daerah belum dikucurkan, dan ini jelas merugikan masyarakat. Efek lainnya berpotensi terjadi proyek tambal sulam,” kata Rusydi ABubakar yang belum lama ini meraih gelar Doktor Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Bidang Kajian Ekonomi Manajemen Lingkungan pada Universitas Sumatera Utara (USU), Medan.

    Mestinya, kata Rusydi Abubakar, Wali Kota Suaidi bersikap tegas terhadap dinas-dinas yang berkinerja lamban dalam menyiapkan dokumen proyek. Melalui evaluasi yang konkrit, kata dia, bila perlu wali kota mencopot kepala dinas yang dinilai tidak becus dalam bekerja. Jika wali kota tidak tegas, dikhawatirkan akan menimbulkan kecurigaan masyarakat bahwa ada dugaan permainan dalam proses lelang proyek sehingga tak kunjung tuntas.[]

    Berita terkait:

    Dewan Khawatirkan Pemko Lhokseumawe Kuet Pade Lam Reudok