2013, Aceh Fokus Pada Peningkatan Produksi Pangan

BANDA ACEH- Menjelang tahap pembangunan kedua pada periode 2013 hingga 2017, Aceh telah mempersiapkan konsolidasi terkait penuntasan kegiatan nonfungsional, dan mengoptimalkan pencapaian target MDGs 2015. Selain itu fokus pada peningkatan produksi dan nilai tambah pertanian, perikanan, dan kelautan.

Demikian dikatakan Iskandar, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bappeda Aceh, dalam rilis yang dikirimkan kepada redaksi The Atjeh Post, Selasa 6 Maret 2012.

Pada tahap pembangunan pertama, kata Iskandar, yang dimulai pada 2005 hingga 2012, perjalanan pembangunan Aceh diawali dengan transisi masa konflik dan bencana tsunami yang dilanjutkan dengan reintegrasi Aceh. Pada tahap ini, kata Iskandar,  Aceh mulai melaksanakan peningkatan kapasitas produksi di berbagai bidang dan pelaksanaan rehabilitasi serta rekonstruksi lingkungan yang hancur akibat gempa dan tsunami.

Berdasarkan perjalanan pembangunan, kata Iskandar, Aceh kini  merumuskan arah prioritas pembangunan berdasarkan Isu strategis yang berkembang antara lain. Isu-isu tersebut antara lain belum tercapainya target ketahanan pangan untuk swasembada beras, jagung, kedelai, daging dan rendahnya nilai tambah produk pertanian. Selain itu infastruktur yang belum terintegrasi dalam rangka mendukung MP3EI. Juga belum optimalnya pencapaian target MDGs 2015 maupun rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Isu lainnya, kata Iskandar, belum berfungsinya kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang, belum optimalnya reformasi birokrasi dan lain-lain.

Prioritas pembangunan Aceh 2013, kata Iskandar, merupakan pelaksanaan tahun pertama draf awal dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (2013-2017) yang dirumuskan antara lain pemantapan ketahanan pangan dan nilai tambah produk pertanian, integrasi infrastruktur mendukung MP3EI, pencapaian target MDGs tahun 2015, peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi fungsi kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang, pemantapan reformasi birokrasi, penguatan keberlanjutan perdamaian, serta mitigasi bencana.

Pemerintah Aceh, kata Iskandar,  juga masih tetap menerapkan strategi perencanaan yang berbasis pertumbuhan ekonomi atau pro growth, pengurangan angka kemiskinan (pro poor), penciptaan lapangan kerja (pro job) dan pembangunan ekonomi berkelanjutan (pro environment).  

"Meskipun dari analisis kebijakan pro growth, pro poor, pro job, dan  pro environment telah digagas dengan baik Pemerintah Aceh perlu memperhatikan beberapa hal yang penting seperti memahami persoalan masyarakat secara lebih jernih, program-program prioritas harus lebih komprehensif dan partisipatif," ujar Iskandar.

Selain itu, kata dia, Pemerintah Aceh juga harus lebih mengontrol program dan kegiatan untuk memastikan lebih tingginya korelasi antara program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan prioritas dan tujuan yang ingin dicapai.

"Peran koordinasi dan evaluasi harus didorong pelaksanaannya secara optimal. Juga menggali sumber pendapatan Aceh, mengupayakan efisiensi anggaran, dan menciptakan serta mendorong investasi baik investasi swasta dan pemerintah, dalam dan luar negeri. Selain itu perlu menjaga kesinambungan dan kontinuitas program dalam perencanaan jangka panjang."[]

Leave a Reply