12 tahun Freeport Sabang: Mengubah PP menjadi Rp

    22
    0

    PADA 4 Juni 2013 lalu telah dilaksanakan Sarasehan Kebijakan dan Prosedur Pemasukan Barang dari dan ke Kawasan Sabang.  Pertemuan ini dhadiri langsung Gubernur Aceh dr. Zaini Abdullah, Walikota Sabang H. Zulkifli H Adam dan Bupati Aceh Besar Mukhlis Basyah serta perwakilan Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan RI dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI.

    Pertemuan ini penting dan strategis mengingat  Rakyat Aceh, khususnya rakyat kota Sabang telah menanti hampir 12 tahun lebih untuk kebangkitan kembali (reinkarnasi) ekonomi Aceh melalui Kawasan Sabang pasca UU No. 37/2000 dan UU No. 11/2006.

    Pasca penutupan freeport tahun 1985, Kota Sabang nyaris mati suri dari kesibukan ekonomi dan hiruk pikuk aktivitas bongkar muat layaknya suatu kota pelabuhan  seperti Belawan, Batam, Tanjung Priok dan Tanjung Perak.  Memang aneh, tapi itulah kenyataannya. Pemerintah pasca UU No.37/2000 dan UU No.11/2006, belum memberikan payung hukum dan regulasi yang jelas mengenai  implementasi dari undang-undang tersebut.

    Secara geografis letak Pelabuhan Sabang sangat strategis di selat Malaka dan sama pentingnya dengan pelabuhan-pelabuhan yang ada di Malaysia seperti Tanjung Pelepas, Port Klang, Penang Port dan Pelabuhan Singapura.  Hanya saja Pemerintah Malaysia dan Singapura sangat serius membangun pelabuhan beserta perangkat pendukungnya yang modern dan efesien jauh meninggalkan Pelabuhan Sabang yang ada kini, walaupun tahun 1895 Pelabuhan Sabang yang dikelola Sabang Mastscappij tercatat lebih sibuk dari Pelabuhan Singapura.

    Keseriusan Pemerintah Malaysia dan Singapura kini telah dirasakan manfaatnya dan telah menempatkan pelabuhan-pelabuhan di sana sebagai salah satu pelabuhan termodern dan top di dunia. Sebenarnya Pelabuhan Sabang bisa menjadi garda terdepan di Selat Malaka, apalagi jika rencana pembukaan Terusan Cra sepanjang 50 km di Thailand Selatan bisa diwujudkan.  Pembukaan Terusan Cra di Thailand akan mempersingkat jalur transportasi laut dari Eropa ke Asia atau sebaliknya. Jika rencana ini terwujud Pelabuhan Sabang menjadi front utama di selat Malaka.  Rencana ini selalu digagalkan Singapura dalam setiap periode pemerintahan di Thailand.

    Karena itu tidak mengherankan Pelabuhan Sabang menjadi incaran berbagai negara dan Aceh tempo doeloe menjadi pelabuhan transit utama di Asia Tenggara dan tempat singgahnya pedagang-pedagang dari Arab, Persia dan India dan China dan melakukan transaksi dan kontak dagang Kerajaan Aceh Darussalam.  Pelabuhan Sabang pernah menjadi  pusat bisnis dan transaksi dagang pelaut-pelaut dari Eropah, Arab, India dan Persia. Pada waktu itu, Aceh telah memiliki sejumlah pelabuhan komersil yang mengontrol perdagangan di Selat Melaka.  Seorang pelaut China I-Tsing pernah singgah di Aceh pada tahun 672 M dalam perjalanannya dari China ke India dengan menumpang kapal dagang Persia.  I-Tsing  melihat ada perkampungan Arab di Aceh (Subhan, 2010).

    Letak geografis dan kondisi alamnya sangat menguntungkan Pelabuhan Sabang. Pelabuhan ini terbentuk secara alamiah dengan  kedalaman mencapai 22 meter dan tidak memerlukan pengerukan, sehingga Pelabuhan Sabang dapat dirapati kapal bermuatan 50.000 GWT dan kapal-kapal besar generasi baru saat ini.

    Pelabuhan Sabang dibangun tidak serius.  Hal itu terlihat tidak dimasukkannya Pelabuhan Sabang dalam program MP3EI dan RPJM Aceh 2012-2017.  Selain itu juga pendanaan sangat terbatas, rata-rata setiap tahun butuh anggaran Rp 1,2 Trilyun atau secara keseluruhan butuh anggaran Rp 40 Trilyun.  Sedangkan yang mampu dibiayai dari APBN dua tahun terakhir setiap tahun rata-rata sekitar Rp 392 Milyar atau realisasinya baru sekitar Rp 1,9 Trilyun atau sebesar 5,4% dari dana yang dibutuhkan.

    Bandingkan dengan Malaysia dan Singapura yang sangat serius membangun pelabuhannya secara besar-besaran dan modern telah membawa kemakmuran bagi rakyatnya.  Padahal dilihat dari segi potensi, jumlah penduduk, luas wilayah dan lain-lain seharusnya Indonesia lebih maju dibandingkan kedua negara jiran tersebut.

    Tidak tertutup kemungkinan jika Gubernur Aceh dr. Zaini Abdullah  yang sama-sama seprofesi dengan dr. Mahathir ketika awal membangun Malaysia melakukan suatu terobosan yang cerdas melalui  diagnosa dan memberi resep yang tepat untuk menghidupkan kembali pelabuhan Freeeport Sabang.  Jika aktivitas Freeport Sabang hidup dan bergairah, maka ekonomi Aceh dan Indonesia pun akan bergairah kembali.

    Diagnosa dan resep sang dokter yang tepat ini tidak tertutup kemungkinan kapal-kapal yang melewati selat Malaka yang jumlah melebihi dari75.000 kapal setiap tahun, termasuk kapal pesiar mewah akan singgah dan berlabuh di pelabuhan Sabang (Subhan, 2010).

    Jika 2-5% saja dari kapal-kapal tersebut transit dan singgah di Pelabuhan Sabang, maka sejumlah jasa dan bea seperti bea sandar, bea labuh, dan jasa-jasa pelabuhan lainnya dan transaksi bisnis lainnya termasuk industri pariwisata akan menjadi pemasukan besar bagi negara, khususnya bagi Aceh pasca otsus dan migas.  Gairah dan denyut ekonomi Pelabuhan Sabang akan memompa hingga ke Indonesia lainnya sebagaimana yang diharapkan. Semoga…

    Fauzi Umar adalah Penulis Freelance pada beberapa media dan Pegawai pada BPKS Sabang. Ia bisa dihubungi di email: fauzi_umar_3@yahoo.co.uk