Transparansi Banda Aceh yang Dipuji KPK

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Banda Aceh dinilai bagus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelayanan publik. Tetap bertekad mempertahankan integritas walau tanpa survei KPK.

_____________________________________

Puluhan pegawai duduk di meja masing-masing menghadap dokumen-dokumen administrasi. Sementara di loket depan, sekitar sembilan pegawai sibuk melayani warga yang mengurus beragam izin, Kamis 15 Januari 2013.

Jendela kantor hampir semuanya  terbuat dari kaca. Ada 4 pintu masuk di timur, barat, selatan, dan utara kantor. Warga yang mengurus izin masuk dari pintu utara. Setelah dari pintu ini akan terlihat layar LCD memuat layanan informasi.

Terletak di Jalan Abu Lam U, Banda Aceh, atau di dalam Kompleks Balai Kota Banda Aceh, inilah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu atau KPPTSP. Posisi kantor berada di seberang Taman Sari.

Di kantor inilah warga mengurus beragam izin. Mulai dari Kartu Tanda Penduduk elektronik, izin mendirikan bangunan, trayek, reklame, pariwisata, hingga izin galian jalan. Total, ada 17 pengurusan izin dilayani di sana. Setidaknya ini yang dikatakan Kepala KPPTSP Banda Aceh Emila Sovayana. Saat ditemui The Atjeh Times, Emila sedang berada di mejanya, di sisi barat kantor. Sebuah komputer terconggok di atas meja kerja Emila.

***

KPPTSP Banda Aceh dibentuk sesuai Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 378 Tahun 2006. Kantor ini disebut juga unit pelayanan terpadu di bidang perizinan dan nonperizinan. KPTSP juga unsur pelaksana Pemerintah Kota Banda Aceh di bidang perizinan dan bertugas melaksanakan sebagian kewenangan wali kota dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang itu.

Hingga 2009, KPPTSP Kota Banda Aceh mengalami tiga kali pergantian pimpinan. Awalnya dipimpin oleh Said Yulizal. Setelah Said dipromosikan sebagai Asisten Keistimewaan, Ekonomi, dan Pembangunan, pada 2008, jabatan kepala disandang Daswin Effendi. Lalu pada awal 2009 Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Sejak itu hingga sekarang dipimpin oleh Emila.

***

Kinerja kantor ini dinilai bagus pelayanannya bagi publik. Hal ini diakui Ida, warga Banda Aceh. Ia mengaku sering ke KPPTSP mengurus akte dan jarang mendapatkan kesulitan. “Dulu juga pernah mengurus akte kelahiran maupun E-KTP di sini, pelayannya baik,” ujar Ida. Saat ditemui ia sedang mengurus akte kelahiran anaknya.

Hasnawi, salah seorang warga mengatakan pengurusan izin di KPPTSP tidak ada pengutipan biaya. Ia juga jarang mengantre. “Saya sudah beberapa kali ke sini untuk mengurus perizinan, mengurus KTP, dan izin-izin lainnya," kata Hasnawi, Jumat 14 Desember 2012.

Apa yang dikatakan Ida dan Hasnawi senada dengan hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu. Banda Aceh ditetapkan sebagai kota nomor empat di Indonesia dengan integritas pelayanan publik terbaik. Penilaian itu dilakukan setelah KPP menyurvei 60 pemerintah daerah di Indonesia.

Seperti dilansir detik.com, survei itu dilakukan KPK untuk mengukur sekaligus memantau efektivitas pengendalian korupsi pada unit pelayanan publik. Tiga kriteria yang dilihat adalah pada unit layanan daerah dalam pelayanan KTP, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Survei itu menempatkan empat pemerintah daerah yang meraih nilai integritas di atas tujuh, yakni Kota Bitung, Pare-pare, Banjar Baru, dan Banda Aceh.

Deputi Pencegahan KPK Iswan Elmi mengharapkan survei integritas sektor publik ini dapat dijadikan dorongan bagi masing-masing pemda berbenah diri. Menutup ruang-ruang pada titik yang berpotensi terjadinya korupsi.

***

Sebagai Kepala KPPTSP, Emila senang akan hasil survei itu. Namun, kata dia, hal itu tak membuatnya jumawa. Penilaian itu menurut Emila sebuah tugas berat yang harus diemban dalam upaya peningkatan pelayanan terhadap publik di Kota Banda Aceh.

“Survei tersebut akan membuat KPPTSP Banda Aceh meningkatkan pelayanan dan kedisiplinan para pegawai dalam pelayanan perizinan terhadap masyarakat. Agar ke depan KPPTSP Banda Aceh dapat menjadi yang terbaik. Selain itu, transparan dalam melayani izin masyarakat juga harus tetap dijaga. Jangan sampai ada pungutan-pungutan liar bagi masyarakat,” ujar Emila.

Terlepas dari itu, soal pelayanan Emila mengaku masih ada kekurangan yang harus diperbaiki. Sistem informasi di KPPTSP, kata dia, harus juga diciptakan sebaik mungkin agar masyarakat lebih mudah mengurus izin.

Emila juga bakal berupaya meningkatkan lagi keramahan pegawainya terhadap pengurus izin.

“Dengan adanya survei tersebut, ke depan kita harus jadi nomor satu kalau disurvei lagi," kata Emila.
Hasil positif seperti itu menurut Emila tak terlepas dari peran Satuan Perangkat Kerja Kota Banda Aceh yang terkait tim teknis perizinan di setiap dinas. “Dan tentunya dukungan dari Pemerintah Kota Banda Aceh yang sangat konsen dengan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.

***

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Yudi Kurnia bangga dengan kinerja KPPTSP selama ini. Menurut Yudi, semua proses perizinan kini memang sudah mudah dan transparan.

“Tidak ada lagi pungutan liar, dan jika ada petugas yang mengambil pungutan, mereka akan dikenakan sanksi,” kata Yudi. Yang harus tetap dijaga, kata Yudi, tanpa ada survei dari KPK pun, transparansi seperti itu harus tetap diwujudkan.

Tak lama lagi, kata Yudi, peningkatan pengurusan izin itu akan dilakukan dengan sistem pelayanan internet.

“Jika ada masyarakat yang tidak bisa melakukan tatap muka, cukup lewat internet bisa. Hal ini kita harap dapat terwujud dan didukung semua pihak agar masyarakat dapat lebih mudah mengurus segala perizinan," kata politisi Partai Demokrat ini.[]

  • Uncategorized

Leave a Reply