Terkait RPP Migas, usulan Tim Aceh diterima Pusat

PEMERINTAH Pusat telah menerima usulan Tim Pemerintah Aceh terkait pengelolaan bersama minyak dan gas yang ada di lepas pantai di dalam wilayah Aceh.

"Tim Pemerintah tidak keberatan dengan usulan tim Aceh. Hanya saja kita diminta untuk melakukan koordinasi lebih lanjut dengan kementerian yang bersangkutan," ujar Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh Edrian, Sabtu 5 Oktober 2013.

Seperti diketahui, selama ini Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Migas tersangkut pada persoalan pengelolaan dan bagi hasil pada jarak 12 mil ke atas. Pemerintah Aceh ingin agar sumber Migas yang ada dalam wilayah tanah rencong, mulai 12 mil hingga 200 mil dapat dikelola bersama.

Tolak-tarik atas jarak tersebut kini mulai terpecahkan. RPP Migas, kata Edrian, kemungkinan besar dapat diselesaikan bulan ini.

"Mungkin Oktober selesai. Cukup ademlah kita sudah membahas ini," katanya.

Selain RPP Migas, Tim Aceh bersama Pusat juga membahas RPP Kewenangan Pemerintah yang bersifat nasional di Aceh seperti Rancangan Peraturan Presiden (RPERPRES) Pertanahan.

"Ini juga terus kita kejar. Seperti RPERPRES Pertanahan sudah kita sampaikan. Ya pada prinsipnya ini juga harus dikomunikasikan dengan instansi terkait dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN)," ujarnya.[](bna)

  • Uncategorized

Leave a Reply