Taliban: Pemerintah Aceh Belum Maksimal Bangun Ekonomi Masyarakat

Taliban: Pemerintah Aceh Belum Maksimal Bangun Ekonomi Masyarakat

LHOKSUKON –  Wakil Ketua DPRK Aceh Utara Abdul Muthalib alias Taliban menilai satu-satunya hal yang sudah jelas dirasakan masyarakat Aceh pasca 10 tahun MoU Helsinki adalah kedamaian. Akan tetapi, Pemerintah Aceh belum mampu membangun ekonomi masyarakat secara maksimal.

“Diakui atau tidak, kedamaian adalah yang paling jelas dirasakan masyarakat. Saat ini masyarakat sudah bisa mencari rezeki ke ladang, laut, bahkan hutan tanpa merasa takut. Tapi tidak dipungkiri juga bahwa masih ada kelompok yang mengangkat senjata. Kelompok itu tentunya tidak ingin Aceh damai,” kata Taliban kepada portalsatu.com, Jumat, 14 Agustus 2015, malam tadi.

Menurut Taliban, selama 10 tahun MoU Helsinki, Pemerintah Aceh masih berjalan “meraba-raba”, sehingga sampai saat ini belum terlihat arah tujuan kemana “kapal” hendak berlayar.

Terkait otonomi khusus, kata Taliban, seharusnya Pemerintah Aceh dapat mengelola dengan baik dana Otsus tersebut. “Fokuslah ke pembangunan infrastruktur dan ekonomi,” ujarnya.

Ia mencontohkan, Kabupaten Aceh Utara yang sangat tersohor karena banyak perusahaan raksasa, tapi sebagian masyarakat masih hidup miskin. Kondisi itu, kata Taliban menunjukkan keberadaan perusahaan seperti ExxonMobil tidak memberi kemajuan bagi Aceh Utara.

“Saat ini Aceh di bawah pemerintahan ‘Zikir’. Banyak harapan datang, bukan hanya dari kami para kombatan GAM, tapi juga dari seluruh masyarakat Aceh untuk memajukan ekonomi masyarakatnya. Maka masyarakat memberikan kepercayaan penuh, namun itupun masih meraba-raba,” ujarnya.

Taliban menambahkan, seharusnya pasca-tsunami dan MoU Helsinki, Pemerintah Aceh harus bisa menarik investor agar terjadi perputaran ekonomi.

“Jangan dulu berbicara untuk membangun pabrik-pabrik yang lain lah. Karena pabrik yang sudah ada saja seperti PT KKA tidak mampu dihidupkan kembali. Disitu saja seharusnya kita bisa melihat, bagaimana mungkin pemerintah pusat memberikan anggarannya untuk Aceh. Yang ada saja tidak bisa dikelola,” kata Taliban.

Taliban mengakui pemerintah pusat memang telah memberi janji manis kepada Aceh Utara berupa pembangunan Waduk Krueng Keureuto. Tapi pembangunannya tidak serta merta selesai secara instan, sebab butuh beberapa tahun. Kata dia, seperti halnya menggapai mimpi, jika waduk itu selesai 10 tahun lagi, maka masih butuh waktu cukup lama baru dapat dinikmati manfaatnya.

Taliban menilai selama 10 tahun MoU Helsinki, Aceh justru mundur ke zaman lampau. Belum ada yang dinikmati rakyat selain dari beras miskin yang juga dinikmati oleh masyarakat di provinsi lain.

“Rakyat tetap menjerit, banyak masyarakat rumahnya belum layak huni. Lihat saja dari segi kesehatan yang rujukannya cukup jauh ke Rumah Sakit Zainal Abidin. Di sana banyak pasien miskin yang tidak mendapat kamar hingga berhari-hari, belum lagi proses administrasi yang merepotkan,” ujarnya.

Untuk memajukan Aceh, Taliban berharap ke depannya pemerintah harus melibatkan semua elemen yang ada guna mencari kemana arah tujuan Aceh yang sebenarnya. Kemana arah harus dibawa Aceh ini. Pendirian orang Aceh masih plin-plan, masih mementingkan politik pribadi dan kelompok.

“Jika memang tak punya ilmu, panggillah konsultan yang ahli untuk bertanya. Jika tidak ada dari Indonesia, panggil konsultan dari luar negeri seperti halnya Malaysia. Lakukan segala hal untuk memajukan masyarakat banyak, bukan untuk pribadi atau kelompok,” kata Taliban.[]

Foto: Wakil Ketua DPRK Aceh Utara Abdul Muthalib alias Taliban.

Leave a Reply