Tak Semua Anggota DPRK Simeulue Setuju Swastanisasi PDKS

SEBAGAI Anggota DPRK Simeulue, saya tidak setuju dengan langkah swastanisasi Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue atau PDKS itu. Alasannya, pola bagi hasil 55 persen untuk pengusaha dan 45 bagi Pemerintah atau PDKS selama kurun 15 sampai 20 tahun itu adalah kebijakan yang sangat-sangat merugikan daerah.

Logikanya, pemilik modal lebih besar dalam hal ini Pemerintah Simeulue atau PDKS diberi bagian laba lebih kecil. Ini kan sesuatu yang sulit diterima oleh akal sehat.

Belum lagi proses penjaringan pihak ketiga atau investor yang penuh intrik, tidak transparan. Tak diumumkan melalui media massa cetak lokal dan nasional bahwa ada pembukaan pendaftaran kerjasama atau swastanisasi perusahaan milik daerah, dengan tenggang waktu massa pendaftaran sekian lama.

Kebijakan itu jelas merugikan Simeulue, sedangkan untuk pelaksanaan proyek nilai Rp 200-an juta sebagaimana amanat undang-undang itu harus ditenderkan.

Prinsip dasarnya diumukan secara luas yakni untuk tujuan menguntungkan daerah. Ini asset pemerintah sudah tertanam uang daerah Rp200 miliar lebih tidak diumumkan secara transparan, ada apa?

Sesungguhnya perkebunan sawit daerah itu adalah sumber PAD Simeulue yang potensial di masa mendatang. Pemikiran bodoh sajalah. Mungkinkah pengusaha mau tanam saham pada PDKS jika tidak menjanjikan keuntungan ke depannya. Kan tidak masuk akal, justru ada gambaran keuntungan jelas yang tampak maka para pihak bernafsu.

Lantas pertanyaannya kok kenapa selama ini belum menghasilkan secara konkrit bagi daerah. Jawaban persoalan itu sangat mudah diuraikan oleh orang-orang cerdas.

Selain memang ada kelemahan pengelolaan manajemen PDKS di lapangan dan administrasi, faktor utama karena belum adanya Pabrik Kelapa Sawit di Simeulue. Sehingga hasil produksi tidak efektif.

Akibat terbatasnya daya angkut Ferry plus jauh jarak tempuh, Tandan Buah Sawit (TBS) PDKS hanya 18 persen yang bisa dijual selebihnya membusuk.

Lalu dari angka 18 persen penjualan TBS itu pula sekitar 70 persen uangnya untuk biaya transportasi Ferry dan truk ke pabrik yang ada di daratan Sumatera. Dengan kondisi di atas memang tidak menguntungkan.

Solusi terbaik menjawab problema di atas, ibaratnya seperti seseorang punya mobil mewah lantas tersumbat pompa oli atau radiator. Mengatasinya tentu tidak harus menyerahkan kepemilikan mobil itu ke orang lain dengan nilai recehan. Tapi cukup dengan membersihkan atau membeli radiator baru.

Untuk PDKS sendiri langkah yang ditempuh idealnya adalah melakukan restrukturisasi leader-leader strategis dan melanjutkan serta mempercepat pembangunan Pabrik Kelapa Sawit milik PDKS sendiri yang sedang berjalan pembangunannya. Dengan siapnya pabrik berbobot produksi 20 ton per jam, serta dibarengi perbaikan manajemen, hal itu sebenarnya sudah mendatangkan uang bagi daerah.

Keterbatasan dana APBK Simeulue saat ini hal itu sudah tidak bisa dijadikan alasan, kok selama pemerintahan sebelumnya bisa? Apalagi baru-baru ini ketika saya menghadap Wali Nanggroe dan Gubernur melaporkan tentang hal di atas, kedua petinggi Aceh ini menganjurkan agar Bupati dan DPRK Simeulue membuat surat resmi soal kendala yang dihadapi.

Artinya ini ada secercah harapan dari Pemerintah Provinsi untuk membantu penyelesaian persoalan di Simeulue. Peneutoh ureung chik yang sangat dimuliakan rakyat Aceh ini sudah saya sampaikan kepada Bupati dan Ketua DPRK Simeulue pada forum rapat antara eksekutif dan legislatif di ruang rapat gedung DPRK Simeulue pada tanggal 23 – 24 Oktober 2011. Tapi ini disambut pasif.

Kepada semua pihak khususnya Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat agar memantau hal ini. Perlu pengkajian mendalam. Soalnya langkah swastanisasi PDKS itu tidak saja merugikan keuangan daerah akan tetapi juga rentan munculnya konflik kepemilikan lahan pada akhirnya antara masyarakat dengan pengusaha. Seperti kasus di Singkil, Subulusalam, Sumut dan kejadian di Lampung baru-baru ini.

Rahmad, DPRK Simeulue

  • Uncategorized

Leave a Reply