Tag: zaini abdullah

Ampon Bang Dukung Zaini Abdullah Calonkan Diri di Pilkada 2017

Ampon Bang Dukung Zaini Abdullah Calonkan Diri di Pilkada 2017

SUKA MAKMUE – Bupati Nagan Raya, H Teuku Zulkarnain alias Ampon Bang mendukung Zaini Abdullah untuk maju lagi sebagai calon Gubernur Aceh pada Pilkada 2017 mendatang. Dukungan tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) beberapa waktu lalu di Suka Makmue, Nagan Raya.

Saat itu, Ampon Bang mengatakan, sosok Zaini Abdullah merupakan pemimpin yang dapat membawa Aceh lebih baik di masa mendatang. Apa yang disampaikan Ampon Bang tersebut membuat Zaini Abdullah di lokasi tersenyum lebar.

“Nagan Raya siap mendukung kembali Zaini Abdullah,” kata Ampon Bang.

Dia mengatakan dukungan untuk Zaini Abdullah tersebut juga diberikan oleh masyarakat pantai barat Aceh. Dukungan tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya Ampon Bang menilai selama pemerintahan Zikir, pembangunan di pantai barat Aceh kini lebih mulai mendapat perhatian.

“Pemerataan pembangunan di wilayah Aceh juga mulai tampak dan berkesinambungan. Makanya ini sosok pemimpin yang perlu kita dukung,” ujarnya.

Dia juga tidak mempersoalkan wakil yang akan dipinang oleh Zaini Abdullah jika memang serius mencalonkan diri di Pilkada 2017 mendatang. “Kalau berbicara pribadi, saya sangat optimis Zaini Abdullah dapat memimpin Aceh yang lebih baik,” katanya.[](bna)

RKIH; Aceh Butuh Pemimpin Bernyali

RKIH; Aceh Butuh Pemimpin Bernyali

BANDA ACEH – Rumah Kreasi Indonesia Hebat Aceh mengaku prihatin dengan pola kepemimpinan di Aceh saat ini.

Ketua RKIH Aceh, Iswadi, secara khusus mengatakan pihaknya tetap akan mengritik Pemerintah Aceh walaupun Gubernur Aceh Zaini Abdullah merupakan salah satu penasehat RKIH.

“Kita tetap melihat persoalan dengan jernih, dan akan mengritik semua yang kita anggap timpang,” kata Iswadi dalam siaran pers yang diterima portalsatu.com, Senin, 10 Agustus 2015.

Yang diperlukan oleh rakyat Aceh katanya, bukan pemimpin yang hanya sekadar punya visi misi. Tetapi juga pemimpin yang punya nyali untuk mengeksekusi semua visi misi tersebut sesuai UUPA dan kondisi masyarakat Aceh saat ini.

“Hanya sekadar punya visi dan misi pemerintah Zikir sudah lumayan. Rakyat Aceh sudah jenuh dengan janji kampanye dan harapan manis pemimpin yang dibungkus dalam bentuk visi dan misi,” katanya.

Mantan Pembantu Dekan III FKIP Univesitas Serambi Mekkah itu menamsilkan, pemimpin yang punya nyali tidak mesti dari kalangan purnawirawan TNI/Polri atau eks GAM. Tetapi juga bisa berasal dari kalangan sipil.

“Karena nyali itu bukan dari mana dia berasal akan tetapi bagaimana karakter yang dimiliki oleh calon pemimpin itu sendiri, seperti Gubernur DKI Ahok dari sipil tadi memiliki nyali besar untuk menjalankan visi misinya. Tidak seperti pemimpin Aceh saat ini meskipun berasal dari eks kombatan nyalinya mesti diuji kembali,” kata Iswadi.

Menjalakan pemerintahan yang tidak sesuai dengan UUPA dan MoU Helsinki kata Iswadi merupakan bukti pemerintah Zikir tidak bernyali. Ia membandingkan dengan Gubernur DKI yang mengalokasikan gaji dan tunjangan besar untuk PNS hampir 20 persen dari APBD DKI. Sementara Pemerintah Aceh mengalokasikan dana pendidikan sesuai UUPA pun tidak berani.

“Malah Gubernur Zaini sibuk bongkar pasang kabinet. Padahal tindakan ini juga tidak sesuai dengan UU Aparatur Sipil Negara,” katanya.[] (ihn)

Foto: Iswadi (kanan)

Jika Zaini Abdullah Maju Lagi, Akademisi: Kecil Peluang Terpilih

Jika Zaini Abdullah Maju Lagi, Akademisi: Kecil Peluang Terpilih

LHOKSEUMAWE – Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unimal, Amrizal J. Prang, mengatakan rencana Gubernur Zaini Abdulah untuk maju kembali sebagai calon gubernur Aceh di Pilkada 2017 adalah hal yang lumrah.

“Apalagi secara yuridis boleh mencalonkan kembali untuk satu periode lagi,” kata Amrizal yang juga pengamat politik Aceh kepada portalsatu.com, Jumat 24 Juli 2015.

Namun, kata mantan anggota Tim Anti-Korupsi Pemerintah Aceh (TAKPA) ini, jika melihat real politik Aceh kekinian, meskipun rakyat pemilih cenderung melihat figur, tapi peran Parpol akan sangat berpengaruh. Kondisi ini dinilai berbeda dengan Pilkada 2006 lalu.

“Oleh karenanya, jika PA masih mencalonkan Zaini Abdullah, peluang untuk terpilih masih ada walau kecil. Sedangkan jika melalui calon independen, peluang lebih kecil lagi dibanding Parpol,” katanya.

Di sisi lain, kata Amrizal, kalau memang benar Doto Zaini akan mencalonkan diri kembali, sementara Muzakir Manaf (Mualem) sudah dicalonkan oleh PA, maka semkin terbuka perbedaan pandangan yang mengarah kekisruhan di internal PA.

“Fenomena ini seharusnya sudah bisa diselesaikan. Jika terus berlarut dikhawatirkan Parlok besar dan muda ini pada Pilkada tahun 2017 mendatang, akan sulit bersaing,” kata Amrizal.

“Apalagi rakyat pemilih sekarang sudah terpolarisasi antara Parlok atau Parnas. Ditambah lagi, PA sebagai Parlok massa bukan partai kader, ketika tidak bisa membuktikan janji-janji politiknya, akan mudah ditinggalkan pemilihnya,” ujarnya lagi.

Untuk itu, Amrizal menyarankan jika ke depan PA masih ingin menjadi harapan rakyat, maka segera melakukan konsolidasi dan transformasi pembangunan dan peningkatan perekonomian ke arah pro-rakyat.

“Sebaliknya, jika kekisruhan internal tidak segera diselesaikan dan orientasi pembangunan tidak pro-rakyat, maka pada Pilkada 2017 mendatang peluang dari calon Parnas atau Parlok lainya akan terbuka lebar,” katanya. [] (mal)

RKIH Minta Gubernur Introspeksi Diri

RKIH Minta Gubernur Introspeksi Diri

Ketua Rumah Koalisi Indonesia Hebat (RKIH) Aceh, Iswadi, turut menyoroti pernyataan Gubernur Zaini Abdullah yang menyatakan kembali mencalonkan diri pada pilkada mendatang. Iswadi meminta Gubernur untuk melakukan introspeksi dan berkaca atas pencapaiannya.

“Mustahil beliau menang kalaupun maju lagi. Tapi kalau beliau ngotot dan memaksakan kehendak, rakyat Aceh akan menghukumnya melalui pengadilan politik dengan cara tidak memilih lagi,” kata Iswadi kepada portalsatu.com, kemarin, Kamis, 23 Juli 2015. “Dan mungkin begitulah cara Allah mengembalikan uang rakyat Aceh yang sudah beliau kumpulkan selama ini untuk pengeluaran biaya kampanyenya nanti.”

Iswadi turut mempertanyakan apa saja sumbangsihnya bagi rakyat Aceh selama memimpin tiga tahun terakhir ini. Jika merujuk pada PP dan turunan UUPA yang telah disahkan oleh Presiden menurutnya, hal itu merupakan hadiah dari pemerintahan Jokowi – JK, bukan karena perjuangan Zaini Abdullah selaku Gubernur Aceh.

“PP dan semua turunan UUPA selama Pemerintahan Jokowi – JK murni hadiah Jokowi – Jk untuk rakyat Aceh, bukan perjuangan Zaini. Ini fakta yang harus diluruskan, lihat saja Papua, sama juga semua Tapol malah diperlakukan cukup istimewa oleh jokowi – Jk. Karena sosok JK memang sosok inisiator Perdamaian. Kalau bukan JK wakil presiden nggak ada semua PP dan turunan UUPA tersebut,” kata dosen Universitas Muhammadiyah Aceh ini.

Politisi Hanura itu itu meminta Gubernur sedikit melakukan refleksi dan bernostalgia selama kepemimpinannya. Beberapa hal yang menjadi sorotanya seperti konflik horizontal yang kian menjadi-jadi, sistem perekonomian daerah yang carut marut, dan tidak maksimalnya penyerapan anggaran.

“Menghabiskan anggaran saja tidak mampu, konon lagi kalau kita suruh cari anggaran. Namun kita tetap menghormati hak beliau selaku warga negara untuk maju lagi, akan tetapi di situlah kesempatan rakyat mengadili beliau,” ujarnya.

Iswadi menyarankan Gubernur tidak terlalu memaksakan kehendak untuk maju dalam pertarungan pemilihan kepala daerah pada 2017 mendatang.

Seperti diberitakan kemarin, Gubernur Aceh, Zaini Abdullah mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja SKPA yang semakin melemah dalam masa tugasnya yang tersisa hanya dua tahun lagi. Terkait dengan itu, Gubernur Zaini mengatakan, meski ada keinginannya untuk naik lagi (mencalonkan diri sebagai calon gubernur periode 2017-2022), tapi bukan itu menjadi tujuan utamanya dalam sisa masa waktunya dua tahun lagi. (Baca: Doto Zaini Isyaratkan Maju Lagi).[] (ihn)

Foto: Iswadi (kanan)

Doto Zaini Isyaratkan Maju Lagi

Doto Zaini Isyaratkan Maju Lagi

BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Zaini Abdullah mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja SKPA yang semakin melemah dalam masa tugasnya yang tersisa hanya dua tahun lagi. Terkait dengan itu, Gubernur Zaini mengatakan, meski ada keinginannya untuk naik lagi (mencalonkan diri sebagai calon gubernur periode 2017-2022), tapi bukan itu menjadi tujuan utamanya dalam sisa masa waktunya dua tahun lagi.

Pernyataan kekecewaan terhadap kinerja SKPA dan isyarat maju lagi pada Pilkada 2017 disampaikan Gubernur Zaini dalam pidatonya ketika memimpin apel pagi PNS jajaran Setda Aceh pascalibur Idul Fitri 1436 H di halaman Kantor Gubernur Aceh, Rabu (21/7).

Zaini menegaskan, sisa masa kerja Pemerintahan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf (Zikir) sekitar dua tahun lagi tetap akan dimanfaatkannya untuk melaksanakan apa saja yang sudah menjadi program lima tahunan masa tugas mereka.

Antara lain, kata Zaini, melanjutkan 14 ruas jalan tembus lintas tengah dan jalan lingkar kepulauan Simeulue. Kalau tahun lalu alokasi anggaran untuk program jalan tembus lintas tengah minim, maka tahun depan dan berikutnya akan dialokasikan lebih besar sehingga ruas jalan tembus lintas tengah bisa tuntas dan ada yang fungsional sebelum masa tugasnya berakhir pada 26 Juni 2017.

Gubernur Zaini Abdullah juga mengingatkan agar sisa masa tugasnya yang tinggal dua tahun lagi jangan dianggap hal yang biasa oleh sejumlah Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA). “Kalau saya ingin naik mencalonkan diri kembali untuk menjadi calon Gubernur Aceh periode 2017-2022 mendatang, tidak ada satu orang atau pihak manapun yang bisa melarangnya,” tandas Zaini Abdullah.

Menjawab pertanyaan Serambi apakah kekecewaan dirinya terhadap kinerja SKPA ada kaitan dengan peran wagub yang belum maksimal, Gubernur mengatakan, “kalau soal itu, cuma masalah komunikasi saja.”

Ke depan, lanjut Zaini, “kita terus akan memperbaiki komunikasi yang belum bagus, menjadi lebih bagus lagi, agar sisa masa kerja kami dengan wagub bisa terselesaikan dengan baik dan masyarakat puas dengan apa yang telah kami kerjakan.” | Sumber: aceh.tribunnews.com

Potret Kemiskinan di Basis Kombatan

Potret Kemiskinan di Basis Kombatan

LHOKSUKON – Usai mengambil upah memanjat kelapa, sore itu Marzuki, 42 tahun, bergegas pulang ke rumah di Dusun Cot siklat, Desa Blang Crok, Nisam, Kabupaten Aceh Utara. Tubuhnya benar-benar terasa lelah. Sembari mengucapkan salam, ia masuk menemui sang istri tercinta, Rubama, 37 tahun.

Marzuki tak perlu mengetuk pintu, sebab rumah yang ditempati bersama istri dan ke enam anaknya itu tak memiliki daun pintu. Hanya plastik hitam menyelubungi di depan dan di belakang daun pintu rumahnya.

Di atas dipan yang hanya beralasakan tikar, Marzuki merehatkan tubuhnya. Dipan itu pula yang menjadi tempat tidur ke enam anaknya kala malam tiba. Tak jauh dari situ, asap dari kayu bakar mengepul. Rubama sedang mempersiapkan malam keluarga dengan menu seadanya.

Rumah yang ditempati Marzuki dan keluarganya itu lebih layak disebut gubuk. Lihat saja dindingnya yang terbuat dari tepas bambu. Lantai yang hanya beralaskan tanah. Marzuki tak dapat berbuat banyak, penghasilannya dari hasil memanjat kelapa atau mencari ikan di rawa tak seberapa. Belum lagi pria ini harus menafkahi lima anaknya: Syarifuddin 16 tahun,  Hanafiah 14 tahun, Chairulwalad 10 tahun, Misbahudin 8 tahun, dan Zulkia Manda 7 bulan. Marzuki juga mengasuh seorang yatim yang saat ini berumur 7 tahun.

“Ayahnya sudah meninggal, ibunya sekarang merantau ke Malaysia,” kata Marzuki mengenai yatim yang diasuhnya. Meski dengan kondisi ekonomi terjepit, Marzuki mengaku tak tega melihat anak salah seorang familinya itu tinggal sebatang kara.

Marzuki mengaku ingin sekali membangun rumah yang layak huni bagi kelurganya. Seringkali ia merasa pilu saat menyaksikan anak-anaknya berdesakan tidur di dipan yang hanya beralas tikar. Ketika subuh menjelang, hawa dingin menyelinap dari lubang-lubang tepas bambu yang mulai rapuh.

Seringkali Marzuki benar-benar sedih kala mendengar rengekan manja anak-anaknya meminta untuk dibelikan sesuatu. “Jajan sehari-hari saja seringkali tak sanggup saya penuhi,” kata Marzuki. Buku baru, baju sekolah baru, atau baju baru di hari raya adalah permintaan yang sungguh berat bagi Marzuki.

kemiskinan nisam1Marzuki mengaku sudah membeli tanah meski dengan segala keterbatasan ekonominya. Ia berencana membangun rumah bagi keluarganya di tanah itu. “Tapi entah kapan saya bisa membangun rumah,” kata Marzuki dengan nada datar.

Sebenarnya Marzuki sudah pernah membangun rumah sederhana. Namun rumah itu dirusak ketika konflik mendera Aceh. Peristiwa itu terjadi pada 2002 lalu, ketika terjadi pengepungan Paya Cot Trieng. Rumah Marzuki hanya berjarak sekitar 500 meter dari kawasan Rawa Cot Trieng. Tidak hanya rumah, Marzuki juga sempat mengalami tindak kekerasan dari aparat keamanan.

“Itu cerita masa lalu,” kata Marzuki seolah enggan berkisah.

Marzuki sangat berharap Pemerintah Aceh mau membangun rumah sederhana untuk ditempati keluarganya.

“Mungkin Gubernur bisa membantu (membangun rumah). Rumah yang sederhana saja,” ujar Marzuki, yang mengaku memilih pasangan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf pada Pilkada 2012 lalu.

Marzuki tinggal di kawasan Nisam, daerah yang dikenal sebagai basis Gerakan Aceh Merdeka di saat peperangan. Usai konflik mereda, kawasan ini juga dikenal sebagai salah satu basis suara Partai Aceh. Menurut informasi, pada pemilihan legislatif 2014 lalu, Nisam adalah wilayah yang paling banyak menyumbang suara untuk Ketua DPRA terpilih sekarang, Teungku Muharuddin.

“Meski penghasilan tak seberapa, dulu saya bisa sedikit demi sedikit menyimpan uang untuk beli tanah,” kata Marzuki. Tapi sekarang, Marzuki tak mampu lagi menabung. Ke enam anaknya butuh biaya hidup dan biaya pendidikan. Anak tertuanya kini duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Bah pih ipajoh bu tok ngen eungkoet paya (walaupun cuma bisa makan nasi dengan ikan dari rawa), alhamdulillah semua masih sekolah.”

Marzuki mengaku belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ia sama sekali tak paham prosedur untuk mendapatkan bantuan. Kesehariannya hanya memanjatkan kelapa atau mencari ikan di rawa.[] (bna)

Laporan: Imran Nisam

Soal Din Minimi, Taliban: Gubernur harus Peduli Nasib Rakyat

Soal Din Minimi, Taliban: Gubernur harus Peduli Nasib Rakyat

LHOKSEUMAWE – Wakil Ketua DPRK Aceh Utara Abdul Muthalib alias Taliban ikut mendorong agar Gubernur Aceh Zaini Abdullah membuka ruang dialog dengan Din Minimi guna mengakhiri tindakan menggunakan senjata api.

“Gubernur harus berpikir bagaimana agar rakyat di kampung-kampung daerah pedalaman bisa berkebun dan beribadah dengan nyaman. Sebab situasi di sebagian wilayah Aceh Utara saat ini membuat rakyat trauma dengan senjata api. Ini ibarat luka yang hampir sembuh terkoyak kembali,” kata Taliban kepadaportalsatu.com lewat telpon seluler, Selasa, 31 Maret 2015.

Sebagai wakil rakyat, Taliban mengaku tidak hanya mendengarkan suara rakyat yang sangat mendambakan suasana damai sampai ke pelosok Aceh Utara, akan tetapi turut memantau perkembangan terakhir di sejumlah kecamatan. Misalnya, saat ia bersilaturahmi ke Kecamatan Paya Bakong, Selasa siang, para petani mengharapkan situasi daerah pedalaman tidak lagi terusik dengan senjata api.

Itu sebabnya, Taliban berharap Gubernur Zaini Abdullah segera mencari solusi untuk membuka ruang dialog dengan kelompok bersenjata pimpinan Din Minimi. “Gubernur harus secepatnya duduk bersama Muspida Provinsi Aceh dan pihak kabupaten untuk mencari solusi terbaik agar situasi di daerah pedalaman benar-benar aman dan damai sebagaimana harapan rakyat,” ujarnya.

“Jadi persoalan ini harus disikapi secara serius oleh gubernur dengan mengedepankan nasib rakyatnya. Jangan sampai masalah kecil menjadi semakin besar yang akhirnya makin merugikan masyarakat banyak. Ini juga menyangkut kepentingan daerah agar pemerintah bisa melaksanakan pembangunan sebagaimana mestinya,” kata Taliban lagi.

Menurut Taliban, semua elemen masyarakat yang ada di Aceh merupakan rakyat Gubernur Zaini Abdullah. Itu sebabnya, kata mantan kombatan ini, gubernur perlu merangkul semua pihak dan mendengarkan setiap masukan untuk kepentingan Aceh yang lebih baik, termasuk tuntutan Din Minimi.

“Panggil Din Minimi secara baik-baik, tanyakan keinginan dan masukannya agar kemudian Pemerintah Aceh bersama semua elemen masyarakat bisa terus mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kepentingan memajukan Aceh. Jika saat ini Pemerintah Pusat belum menuntaskan hak Aceh sebagaimana amanah MoU Helsinki, mari sama-sama kita perjuangkan lebih maksimal lagi,” ujarnya.[]