Tag: wali nanggroe

Soal Qanun Wali Nanggroe, Mendagri: Itu Panjang Ceritanya

Soal Qanun Wali Nanggroe, Mendagri: Itu Panjang Ceritanya

BANDA ACEH – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo enggan berkomentar banyak soal status Qanun Wali Nanggroe yang kini tak ada kejelasan di tingkat pemerintah pusat.

Hal ini diungkapkan Mendagri dalam wawancara dengan portalsatu.com di 3 in 1 Coffee, Banda Aceh, Kamis, 8 Oktober 2015 siang.

“Itu panjang ceritanya,” kata Tjahjo Kumolo.

“Tunggu saja ending ceritanya ya,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah pusat pada prinsipnya menghargai kekhususan Aceh yang tercantum dalam UUPA dan MoU Helsinki. Bahkan, kata Mendagri, ‘kitab sucinya’ Aceh adalah MoU Helsinki.

“Kitab sucinya Aceh kan, MoU Helsinki,” kata Tjahjo Kumolo.

“Pada prinsipnya pemerintah pusat mengakui aturan baku di Aceh. MoU dan UUPA. Ada hal-hal yang jadi (kewenangan pusat-red) dan hal-hal yang diatur dalam MoU, tidak masalah,” kata Tjahjo Kumolo. [] (mal)

Wali Nanggroe Diminta Persatukan Rakyat Aceh

Wali Nanggroe Diminta Persatukan Rakyat Aceh

BANDA ACEH – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Syiah Kuala menyayangkan sikap pemerintah Aceh dan Wali Nanggroe yang terus membuat perpecahan di tengah masyarakat.

Hal ini disampaikan Menteri Polhukam BEM Unsyiah, Hasrizal, melalui siaran persnya kepada portalsatu.com, Kamis 10 September 2015.

“Perpecahan ini terus mengurangi semangat persatuan dan kedamaian di Aceh untuk mewujudkan pembangunan Aceh sesuai yang diharapkan,” kata Hasrizal.

Katanya, seharusnya pemerintah, khususnya lembaga Wali Nanggroe dapat memediasi permasalahan ini guna mewujudkan keputusan dari hasil musyawarah yang dapat di terima oleh semua pihak Masyarakat.

“Seharusnya Wali Nanggroe melalui qanun nomor 8 tahun 2012 Tentang Wali Nanggroe, sesuai Pasal 3 adalah mempersatukan rakyat Aceh, meninggikan dinul Islam, menegakkan keadilan, dan menjaga perdamaian, menjaga kehormatan dan kewibawaan politik, adat, tradisi sejarah, dan tamadun Aceh, dan mewujudkan pemerintahan rakyat Aceh yang sejahtera dan bermartabat,” kata Hasrizal.

Disamping itu, katanya, BEM Unsyiah mengharapkan pemerintah Aceh terus menjaga komunikasi dan koordinasi bersama dengan anggota DPD dan DPR RI asal Aceh, guna saling mewujudkan visi bersama demi pembangunan Aceh.

“Bukan saling menyalahkan antar sesama,” katanya. [] (mal)

Thayeb Loh Angen: Lembaga Wali Nanggroe itu Penting

Thayeb Loh Angen: Lembaga Wali Nanggroe itu Penting

BANDA ACEH – Penulis novel Aceh 2025, Thayeb Loh Angen, menilai munculnya protes terhadap adanya Lembaga Wali Nanggroe (LWN) di Aceh dinilai akibat dari ketidaktahuan mereka akan makna Aceh dan ke-Aceh-an.

Thayeb Loh Angen, mengatakan protes yang dilakukan oleh beberapa orang mahasiswa di Banda Aceh dan bualan seorang anggota DPD RI asal Aceh, menambah hal lucu di wilayah ini.

“Dari sudut pandang kebudayaan, keberadaan Lembaga Wali Nanggroe Aceh itu penting. Saya tahu UU 45 dan GBHN. Itu sesuai hukum NKRI. Di Yogyakarta dan Ternate, dan daerah lain bahkan ada sultannya. Aceh, lebih berhak dari itu,” kata Thayeb.

Thayeb mengatakan, mahasiswa atau politkus yang memprotes keberadaan LWN dapat dinilai sebagai orang bodoh yang tidak paham apa itu Indonesia.

“Kalau anggota DPD RI asal Aceh protes LWN, maka itu salah besar, bukan tugasnya. Lembaga Wali Nanggroe itu tugas DPRA, Mendagri, dan MK, bukan DPD. Malah yang yang sesuai untuk dibubarkan adalah DPD karena tidak ada fungsi apapun, tidak ada nilai tawar,” kata Thayeb.

Thayeb meminta mahasiswa mengurusi masalah kampus terlebih dahulu, misalnya kebersihan lingkungan, kejujuran nilai dan administrasi, dan sebagainya.

“Tugas anggota DPR RI asal Aceh adalah memperjuangkan hasil kesepakatan antara DPR Aceh dan gubernur supaya dipenuhi Jakarta. Kalau ada anggota DPD RI asal Aceh memprotes yang dibuat pemerintah Aceh, itu seperti pemain sepakbola memasukkan gol ke gawang sendiri, itu namanya politisi bodoh,” kata Thayeb. [] (mal)

Soal Wali Nanggroe, Jubir PA:  Ghazali Abbas Jangan Ngelantur

Soal Wali Nanggroe, Jubir PA: Ghazali Abbas Jangan Ngelantur

BANDA ACEH – Juru Bicara DPA Partai Aceh, Suadi Sulaiman atau yang akrab disapa Adi Laweung, mengatakan wacana tentang pembubaran Lembaga Wali Nanggroe yang diwacanakan oleh salah satu senator Aceh, Drs. Ghazali Abbas Adan belakangan ini, merupakan bagian untuk mencari popularitas pribadinya.

“Dalam hal ini, Bang Ghazali Abbas jangan “ngelantur” lah. Tetapi dia sebagai salah satu anggota DPD Aceh, seharusnya memperjuangkan hak-hak Aceh di tingkat pemerintah pusat, yang sampai hari ini masih belum selesai. Bukan malah menciptakan suasana di Aceh untuk tidak kondusif,” kata Adi Laweung, kepada portalsatu.com, Minggu 30 Agustus 2015.

Katanya, pernyataan Ghazali Abbas tentang pembubaran Lembaga Wali Nanggroe itu sangat kontroversi dengan amanah undang-undang dan perdamaian Aceh.

“Bahkan pernyataan tersebut, bisa membuat preseden buruk terhadap dirinya, karena rakyat Aceh berharap kepada seluruh anggota DPD dan DPR RI asal Aceh di Senayan untuk bisa membangun Aceh ke depan, bukan malah menghancurkan apa yang sudah ada,” kata Adi Laweung.

“Jika pembubaran Lembaga Wali Nanggroe tetap dipaksakan oleh Bang Ghazali, maka sangat bertentangan dengan tugasnya sebagai senator RI, karena dia sedang gencar mensosialisasikan empat pilar kebangsaan di Aceh selama ini. Karena, Lembaga Wali Nanggroe itu sudah sah dan sesuai dengan aturan perundang-undangan di negara republik Indonesia, dan bagian dari undang-undang juga,” ujarnya lagi.

Jadi, kata Adi Laweung, Ghazali Abbas jangan seperti pepatah orang Aceh. “Gob jak u laot geutanjoe pawang, gob jang muprang geutanjoe panglima (orang lain yang melaut kita jadi tekong, orang lain yang berperang kita jadi panglima),” kata Adi Laweung.

“Untuk itu, kita berharap kepada legislator dan senator Aceh lainnya yang ada di Senayan, supaya tetap bekerjasama dengan Pemerintah Aceh untuk membangun Aceh ke depan, termasuk dalam menyelesaikan berbagai kendala tentang regulasi Aceh yang menjadi perintah undang-undang dan amanah perdamaian,” ujarnya. [] (mal)

Ghazali Abbas: Wali Nanggroe Cuma Tercermin Pada Sosok Hasan Tiro

Ghazali Abbas: Wali Nanggroe Cuma Tercermin Pada Sosok Hasan Tiro

BANDA ACEH – Ghazali Abbas Adan menyebutkan semangat keberadaan Wali Nanggroe hanya diberuntukan untuk almarhum Teungku Hasan di Tiro. Hal tersebut dikarenakan kebatinannya yang dibuat sengaja untuk memberi penghargaan kepada Teungku Hasan di Tiro.

“Sosok Wali Nanggroe itu sudah jelas terarah kepada almarhum Teungku Hasan di Tiro. Ilmu agamanya jelas, ilmu pendidikannya jelas, pengorbanannya terhadap masyarakat luas juga jelas,” kata Ghazali Abbas, Jumat, 28 Agustus 2015.

Ghazali Abbas menambahkan bahwa dirinya  mendukung 100 persen sosok Wali Nanggroe pada Teungku Hasan di Tiro sampai dia menghembuskan nafas terakhirnya.

Dia menjelaskan untuk saat ini maka tidak ada lagi sosok yang dapat menjadi pengayom sepert almarmahum Teungku Hasan di Tiro.

“Maka bagi saya saat ini tidak perlu ada lagilah Lembaga Wali Nanggroe. Untuk urusan adat sudah ada MAA, untuk agama sudah ada MPU, maka untuk apa lagi lembaga Wali Nanggroe,” ujarnya.

Menurutnya, sosok almarhum Teungku Hasan di Tiro memang layak untuk dijadikan Wali Nanggroe karena agamanya bagus, bacaan Alquran-nya juga fasih, pendidikannya juga jelas sampai ke jenjang doctor.

“Dedikasinya untuk orang Aceh juga jelas dan begitu juga pengorbanannya hingga sampai akhir hayatnya hidup dengan penuh sederhana,” katanya. [] (mal)

Ghazali Abbas: Wali Nanggroe Tak Mampu Satukan Gubernur dan Wagub

Ghazali Abbas: Wali Nanggroe Tak Mampu Satukan Gubernur dan Wagub

BANDA ACEH – Anggota DPD asal Aceh, Ghazali Abbas Adan, mempertanyakan fungsi dari keberadaan lembaga Wali Nanggroe yang selama ini ditunding tidak mampu menyelesaikan konflik yang terjadi di Aceh.

“Dia itu belum menjadi pemersatu rakyat Aceh. Begitu banyak masalah di Aceh tapi apa peran dia untuk menyelesaikan masalah tersebut,” kata Ghazali Abbas Adan, Jumat, 28 Agustu 2015.

Menurutnya, saat ini kehadiran Wali Nanggroe juga belum dapat mempersatukan ketidakharmonisan antara Pemerintah Aceh.

“Gubernur dan wakil gubernur saja saat ini konflik dan dia tidak bisa berani untuk mempersatukan mereka. Padahal itu di lingkungan dia sendiri, apalagi untuk seluruh rakyat Aceh,” ujar Ghazali Abbas.

Ghazali Abbas juga menunding selama ini Wali Nanggroe cuma datang ke pesisir timur, dan tidak pernah ke wilayah pesisir tengah dan tenggara.

“Padahal itu juga Aceh, jadi dia sangat-sangat partisan. Belum menjadi pengayom seluruh rakyat Aceh,” katanya.

Dia juga mengharapkan agar Lembaga Wali Nanggroe bisa selalu dekat dengan seluruh lapisan masyarakat. “Jangan hanya dengan satu kelompok tertentu saja, tapi seluruh masyarakat Aceh harus di ayomi,” kata Ghazali Abbas. [] (mal)

Senator Minta Lembaga Wali Nanggroe Dihapus

Senator Minta Lembaga Wali Nanggroe Dihapus

BANDA ACEH – Senator asal Aceh, Ghazali Abbas Adan, meminta dan mendukung agar Kelembagaan Wali Nanggroe dihapuskan. Menurutnya selama ini lembaga tersebut dinilai tidak ada manfaatnya bagi masyarakat Aceh.

“Menurut saya karena lembaga itu belum ada manfaatnya kepada rakyat, sehingga kinerjanya belum dirasakan langsung oleh rakyat secara keseluruhannya,” kata Ghazali Abbas Adan, Jumat, 28 Agustus 2015.

Ghazali Abbas menambahkan fungsi lembaga tersebut belum terwujud seperti yang selama ini berfungsi sebagai lembaga adat.

“Padahal itu perintah dari MoU, tapi saat ini lembaga tersebut terkesan sebagai lembaga politik saja,” katanya.

Jika mengarah pada konstitusi, hal tersebut telah melanggar perintah konstitusi dan sudah melanggar UUPA.

“Katanya lembaga adat istiadat, lembaga pemersatu masyarakat, tapi berubah menjadi lembaga politik, itukan sudah melanggar konstitusi, itu barangkali alasan bagi Mendagri kenapa qanun tersebut tidak disahkan,” ujarnya.[] (ihn)

[Foto]: Wali Nanggroe Takziah ke Rumah Teungku Muharuddin

[Foto]: Wali Nanggroe Takziah ke Rumah Teungku Muharuddin

LHOKSUKON – Wali Nanggroe Aceh, Teungku Malik Mahmud Al Haytar melayat ke rumah almarhum Teungku H Muhammad Harun bin Teungku Manyak, ayahanda Ketua DPR Aceh Teungku Muharuddin, di Gampong Blang Geulumpang, Kecamatan Seuneuddon, Kabupaten Aceh Utara, Kamis, 27 Agustus 2015. Wali Nanggroe turut menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas musibah tersebut. [Baca: Wali Nanggroe Takziah ke Rumah Teungku Muharuddin]

Teungku H Muhammad Harun menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Banda Aceh, pada Senin, 24 Agustus 2015 sekitar pukul 12.00 WIB.

“Semoga doa, tahlil dan samadiah yang kita sumbangkan pada hari ini menjadi amal tambahan bagi almarhum,” ujar Wali Nanggroe.

Berikut foto-foto yang diabadikan portalsatu.com:

WALI TAKZIAH 1

WALI TAKZIAH 2

WALI TAKZIAH 3

WALI TAKZIAH 4

 

Wali Nanggroe Takziah ke Rumah Teungku Muharuddin

Wali Nanggroe Takziah ke Rumah Teungku Muharuddin

LHOKSUKON – Wali Nanggroe Aceh, Teungku Malik Mahmud Al Haytar melayat ke rumah almarhum Teungku H Muhammad Harun bin Teungku Manyak, ayahanda Ketua DPR Aceh Teungku Muharuddin, di Gampong Blang Geulumpang, Kecamatan Seuneuddon, Kabupaten Aceh Utara, Kamis, 27 Agustus 2015. Wali Nanggroe turut menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas musibah tersebut.

Teungku H Muhammad Harun menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Banda Aceh, pada Senin, 24 Agustus 2015 sekitar pukul 12.00 WIB.

“Semoga doa, tahlil dan samadiah yang kita sumbangkan pada hari ini menjadi amal tambahan bagi almarhum,” ujar Wali Nanggroe.

Hadir dalam takziah tersebut Wakil Ketua KPA/DPA-PA Kamaruddin Abubakar alias Abu Razak, Ketua KPA/DPW-PA Pase Tgk. Zulkarnaini bin Hamzah, Ketua KPA/DPW-PA Bireun Tgk. Darwis Djeunieb, Ketua MUNA Tgk. Muhammad Ali, Juru Bicara DPA-PA Suadi Sulaiman alias Adi Laweung, Katibul Wali Nanggroe Aceh Drs. Paradis, M.Si, dan segenap pengurus KPA/DPA-PA Pusat.

Terlihat juga beberapa anggota DPR Aceh, antara lain Wakil Ketua DPR Aceh Drs. H. Sulaiman Abda, M.Si, Ketua Fraksi Partai Aceh Kautsar, S.Hi, Tgk. Khalidi, Adam Mukhlis, Tarmizi, Tgk. Muhammad Isa, Tgk. Usman Peureulak, Ermiadi, ST, Teungku Zainuddin, dan sejumlah anggota DPR Kota Lhokseumawe serta Aceh Utara. Ada juga Kepala Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informasi Aceh Ir. H. Hasanuddin.

Rombongan Wali Nanggroe disambut langsung oleh keluarga besar Teungku Muharuddin, Ketua DPR Kota Lhokseumawe M. Yasir Umar dan keluarga besar KPA/DPW-PA Aceh Utara.[](bna)

Foto: Wali Nanggroe Malik Mahmud Al Haytar saat melayat ke rumah Tu Sop Jeunib. @Adi Laweung

Foto: Wali Nanggroe Melayat ke Rumah Tu Sop Jeunib

Foto: Wali Nanggroe Melayat ke Rumah Tu Sop Jeunib

BIREUN – Wali Nanggroe Malik Mahmud Al Haytar beserta jajaran KPA/PA Pusat melayat ke rumah Tgk. H. Muhammad Yusuf A. Wahab atau dikenal Tu Sop Jeunieb, Pimpinan Dayah Al-Aziziyah, Bireuen, Kamis, 27 Agustus 2015. Tu Sop saat ini dalam kondisi berkabung setelah istrinya, Hj. Mardhiah binti M. Daud meninggal dunia sepekan yang lalu.

“Sangat merasakan duka juga atas musibah yang sedang Tu Sop hadapi sekarang ini. Sehingga dengan alakadar doa, tahlil, dan samadiah yang kita sumbangkan pada hari ini semoga menjadi amal tambahan bagi almarhumah,” ujar Wali Nanggroe Malik Mahmud.[] (Baca selengkapnya: Wali Nanggroe Melayat ke Rumah Tu Sop Jeunib)

wn5 wn4 wn7 wn2 wn3 wn8 wn9 wn10 wn6