Tag: uupa

Mendagri: ‘Kitab Sucinya’ Aceh kan MoU Helsinki

BANDA ACEH – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah pusat pada prinsipnya menghargai kekhususan Aceh yang tercantum dalam UUPA dan MoU Helsinki. Bahkan, kata Mendagri, ‘kitab sucinya’ Aceh adalah MoU Helsinki.

“Kitab sucinya Aceh kan, MoU Helsinki,” kata Tjahjo Kumolo kepada portalsatu.com dalam wawancara di Warkop 3 In 1, Banda Aceh, Kamis, 8 Oktober 2015, siang.

“Pada prinsipnya pemerintah pusat mengakui aturan baku di Aceh. MoU dan UUPA. Ada hal-hal yang jadi (kewenangan pusat-red) dan hal-hal yang diatur dalam MoU, tidak masalah,” kata Tjahjo Kumolo.

“Itu (Raqan BRA-red) kita hargai dan kita hormati. Itu aja persoalannya, simple. Dengan kekhususannya, dengan MoU Helsinki, beberapa Perda (qanun-red) yang menjadi kewenangan DPRD (DPRA-red) saya kira tidak ada masalah,” ujarnya lagi.

Kecuali, kata Mendagri, soal bendera. Politisi PDI Perjuangan ini menilai bendera harus tetap tunggal atau merah putih.

“Kalau bendera pada prinsipnya harus tunggal. Sebagai bagian dari negara, ya merah putih. Harus tetap merah putih,” kata Tjahjo Kumolo.

Terkait hal ini, kata Mendagri, gubernur sebagai bagian dari pemerintah pusat di Aceh harus menyelesaikan polemik bendera Aceh. Kata dia, gubernur harus mengamankan kebijakan pemerintah pusat di Aceh. [] (mal)

Regulasi Pilkada Aceh Tetap Merujuk ke UUPA

BANDA ACEH — Proses pelaksanaan tahapan Pilkada Aceh tetap merujuk kepada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Karena Aceh mengalami perbedaan penyelenggaraan pilkada dengan daerah lain di Indonesia yang mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Hal itu disampaikan Ketua Tim Kerja Pilkada Serentak DPD RI, Fachrul Razi kepada Serambinews.com, Sabtu (03/10/2015), mengapresiasi sikap KIP Aceh yang menggunakan UUPA sebagai landasan hukum pelaksanaan Pilkada 2017.

Ia mengatakan, selama ini ada pihak-pihak yang coba bermanuver terhadap Pilkada Aceh ke depan, disatu sisi mereka menganggap UU Pilkada mengancam kekhususan Aceh, disisi yang lain mencoba untuk menyudutkan UUPA dengan menyatakan tahapan pilkada Aceh harus sesuai dengan aturan nasional.

“Manuver politik terkait regulasi Pilkada ini sangat tidak baik bagi perdamaian Aceh,” kata dia.

Dalam waktu dekat, kata dia, pihaknya yang membawahi Bidang Pemerintah Daerah dan Pilkada Serentak akan bertemu dengan anggota KIP Aceh membicarakan tahapan Pilkada Aceh 2017 dan kendala yang dihadapi.

Ia menambahkan, sinergisitas antarkelompok dan lembaga harus segera dibentuk dalam mengawal kekhususan yang berlaku, karena selama ini di Aceh selalu terjadi gesekan yang berujung konflik untuk mempertahankan lex spesialis.

“Ke depan kita berharap tidak ada lagi konflik regulasi yang dapat membuat tahapan Pilkada Aceh terganggu,” pungkasnya.[] sumber: serambi indonesia

Pakar Minta MoU Helsinki dan UUPA Masuk Kurikulum Pendidikan

BANDA ACEH – Direktur Pusat Analisis dan Kajian Advokasi Rakyat (Pakar) Aceh, Muhammad Khaidir, SH, meminta agar Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh masuk dalam kurikulum pendidikan.

“Ini merupakan langkah jitu untuk menyelamatkan generasi Aceh dari segala bentuk polemik politik untuk puluhan tahun ke depan,” katanya melalui siaran pers kepada portalsatu.com, Kamis, 20 Agustus 2015.

Dia mengatakan niat pemerintah dan DPR Aceh untuk memberikan pemahaman serta pencerdasaan, berkenaan dengan isi MoU Helsinki dan UUPA kepada generasi Aceh masih jauh dari harapan.

“Kita minta eksekutif dan legislatif Aceh untuk memasukkan UUPA dan MoU Helsinki ini ke dalam kurikulum pendidikan di Aceh, bisa melalui pelajaran muatan lokal Aceh,” ujarnya.

Dia mengatakan sangat penting bila generasi muda Aceh di masa mendatang mengingat hal ini. Apalagi menurutnya isi Mou Helsinki dan UUPA itu sekarang hanya diketahui oleh segelintir orang saja.

“Tetapi kalau kita masukkan dalam kurikulum pendidikan, generasi Aceh terus menyelamatkan Aceh hingga kapan pun dan kekhususan Aceh terus terjaga,” katanya.[](bna)

“Pergerakan Halimun Akan Kembali Terulang Lagi”

LANGSA – Anggota DPRK Langsa, Maimul Mahdi, mengatakan pengibaran bendera Merah Putih di Gunung Cot Khan Halimun, Pidie, belum tepat bagi rakyat Aceh. Pasalnya , pemerintah pusat dinilai belum serius mengimplementasi MoU Helsinki.

“Semangat 17 Agustus dalam memperingati hari kemerdekaan negara Republik Indonesia, pemerintah pusat harus melihat Aceh dalam konteks pasca perdamaian menyangkut dengan turunan UUPA yang belum terealisasi. Begitu juga dengan berbagai pihak di Aceh, dalam momen 17 Agustus mari kita suarakan persoalan Aceh hari ini kepada pusat,”Kata ketua Komisi A DPRK Langsa Tersebut.

“Berbicara historis GAM di Gunung Cot Khan Halimun, maka semua pihak harus melihat Aceh dengan sesungguhnya. Artinya semua golongan, bahkan pemerintah pusat, kami minta harus lebih serius mengimplementasikan UUPA. Pasalnya pergerakan Halimun awal dari cikal bakal pergerakan rakyat Aceh hingga akhirnya lahir MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005 silam,” Katanya.

Kata Maimul Mahdi, momen 15 Agustus dan 17 Agustus memiliki sejarah besar bagi masyarakat Aceh dan Indonesia secara keseluruhan.

“Mari kita bertekat dan semangat untuk perdamaian abadi. Jangan hanya kita kenang sejarah pada hari hari tertentu, tetapi apa yang menjadi tanggungjawab kita bersama demi Aceh kedepan,” katanya.

“Saya ingin sampaikan, bila tidak ada keseriusan semua pihak dan pemerintah pusat untuk mengimplementasikan UUPA sesuai harapan rakyat Aceh, pergerakan di Halimun akan kembali terulang lagi yakin dan percayalah. Tetapi, semangat pengibaran merah putih di tempat tersebut tidak hanya berarti bagi kelompok tertentu. semangat ini harus berkontribusi bagi masyarakat dan kepentingan rakyat Aceh,” Kata Maimul Mahdi yang juga kader Partai Aceh ini.

Persoalan Aceh Adalah Persoalan Semua Fraksi

Kita minta perwakilan Aceh di pusat dan di daerah, baik itu Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Dewan Pewakilan Rakyat Daerah (DPRD) ban sigom Aceh untuk bersatu memperjuangkan turunan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA).

UUPA merupakan hasil kesepakatan MoU Helsinki antara RI dan GAM pada 15 Agustus 2005. Kemarin genap 10 Tahun Aceh damai dalam bingkai NKRI. Kita melihat di legislatif jalan sendiri-sendiri seakan-akan UUPA ini milik Fraksi Partai Aceh, namun kita sebagai rakyat tidak mau perwakilan kita seperti itu, kita berharap Dewan Perwakilan Rakyat harus kompak dan satu suara dalam memperjuangkan UUPA, jangan persoalan UUPA diembankan pada elite GAM, persoalan UUPA yang belum selesai adalah persoalan Aceh, persoalan Aceh adalah persoalan semua fraksi.

Kita berharap ke depan legislatif di pusat dan di daerah satu suara semua fraksi dalam mendesak Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan kewajiban Pemerintah Pusat sebagai mana tertuang dalam MoU Helsinki dan UUPA, baik itu PP maupun Pilpres.

Kita juga sangat kecewa kepada Presiden Joko Widodo sudah 10 tahun usia Pedamaian terjaga di bumi Aceh tapi pusat masih sangat curiga terhadap Aceh. Nyatanya saja persoalan bendera sangat berlarut-larut, Jakarta belum mengesahkan Qanun Bendera dan Lambang Aceh, semoga ke depan Pusat lebih konsisten dengan Aceh, Aceh mau berdamai Karna UUPA “Itu pusat perlu tahu”.

Juliadi, Alumni Mahasiswa Unimal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

10 Tahun MoU Helsinki, Gubernur Beberkan Substansi Perdamaian

BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, mengatakan sejak masa pemerintahan Jokowi – JK sudah dikeluarkan tiga regulasi penting untuk Aceh.

“Substansi perdamaian yang disepakati adalah sudah adanya tiga regulasi penting yang dikeluarkan oleh pemerintah,” kata Zaini Abdullah, dalam sambutannya di acara doa bersama peringatan 10 tahun MoU Helsinki di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, Sabtu, 15 Agustus 2015.

Ketiga regulasi tersebut adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional di Aceh.

Selain itu juga Peraturan Pemerintah (Perpres) Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh menjadi Badan Pertanahan Aceh.

Zaini Abdullah juga mengimbau agar Pemerintah Pusat segera merealisasikan butir-butir perdamaian yang belum selesai, seperti beberapa aturan pelaksana UUPA lainnya. Namun, ia juga optimis aturan pelaksana UUPA akan tuntas dalam waktu singkat.[] (ihn)

Foto: antara

Tagore: UUPA Jangan Diskriminatif

TAKENGON – Anggota Komisi II DPR RI asal Gayo, Ir. Tagore Abubakar mengatakan, Pemerintah Aceh harus lebih bijak dalam menyusun Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) agar seluruh suku dapat bersatu dan menuju Aceh yang damai seutuhnya.

“Undang-undang itu (UUPA) jangan diskriminatif. Kalau mau bentuk undang-undang itu harus merangkup semua lini suku yang berdomisili di daerah tersebut,” kata Tagore Abubakar kepada portalsatu.com melalui selulernya, Kamis 13 Agustus 2015.

Tagore menyebutkan seperti UUPA pasal 98, yang berbunyi lembaga adat yang tertulis Lembaga Adat Aceh. Penjabaran dari isi pasal itu menerjemahkan bahwa suku lain yang ada di Aceh telah dinomorduakan.

Sebagian lainnya seperti UUPA pasal 211 UUPA ayat 1 juga harus disinkronkan. Pasal itu berbunyi, ‘Orang Aceh adalah setiap individu yang lahir di Aceh atau memiliki garis keturunan Aceh, baik yang ada di Aceh maupun di luar Aceh dan mengakui dirinya sebagai orang Aceh.

Sementara pada ayat 2 dalam pasal itu juga tertuang bahwa etnik lain harus dihormati dan dilindungi.

“Ini bukti jelas bahwa selain suku Aceh tidak diakui. Sementara di Aceh banyak suku yang telah berdomisili lama. Apalagi kami suku Gayo. Keberadaan suku Gayo lebih dahulu menghuni wilayah tengah Aceh. Buktinya adalah keberadaan raja Linge yang menyebarluaskan Islam di wilayah tengah Aceh. Itu garis keturunan kami suku Gayo,” katanya.

UUPA itu, menurutnya, telah tepat sasaran apabila ALA dan ABAS dimekarkan. Kendati demikian, katanya, keadilan juga masih belum dapat menyeluruh kepada masyarakat Aceh, karena masih ada suku anak Jame yang terdapat di Meulaboh, misalnya.

Di sisi lain, ia mengaku Aceh telah lebih baik pasca damai RI-GAM 10 tahun silam. Kendatipun Pemerintah Aceh masih belum mampu merangkul seluruh suku yang ada di Aceh untuk hidup bermartabat dalam satu payung kepemerintahan.

“Merangkul seluruh suku merupakan hal terpenting yang harus dilakukan pemerintah Aceh. Supaya nilai perdamaian utuh di Aceh. Tidak ada konflik internal antar suku. Ini sebenarnya yang jauh lebih penting. Maka dengan kerendahan hati pemerintah Aceh, beberapa UUPA meskipun sudah disahkan oleh pemerintah pusat, tetap harus direvisi,” kata politisi PDIP itu. [] (mal)

Farhan Hamid: Jangan Obral Judicial Review Terhadap UUPA

BANDA ACEH – Tokoh Aceh, Ahmad Farhan Hamid minta pihak tertentu tidak “mengobral” pernyataan tentang judicial review (“JR”) terhadap Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA).

“Jika ada pihak mau melakukan JR terhadap UUPA hendaknya dibahas terbuka
dengan masyarakat, utamanya masyarakat akademik,” tulis Ahmad Farhan Hamid yang juga mantan Wakil Ketua MPR RI melalui pernyataan tertulis dikirim kepada portalsatu.com, Sabtu, 1 Agustus 2015.

Farhan Hamid menyebut banyak substansi yang ditujukan untuk memperkuat posisi tawar politik Aceh dalam menjamin kekhususan yang sudah diraih. “Saya terkejut dengan isu akan dilakukan ‘JR’ terhadap peran konsultasi dengan gubernur (Aceh) dalam hal pengangkatan Kapolda dan Kajati,” tulisnya.

Menurut Farhan Hamid, alasan yang dibangun pihak melontarkan pernyataan tentang “JR” tidak rasional dan tidak masuk akal. Misalnya, penegakan hukum di Aceh lemah.

“Penegakan hukum tidak ada hubungan dengan peran konsultasi dengan gubernur. Baik polisi maupun kejaksaan merupakan kelembagaan yang tidak di-otonomkan, sifatnya nasional dan kepemimpinan terpusat,” tulis Farhan Hamid.

Farhan Hamid menyatakan, peran dan fungsi keduanya diatur dalam konstitusi dan undang-undang tersendiri. Peran konsultasi dengan Gubernur Aceh lebih kepada saling croscek terhadap rekam jejak calon Kapolda dan Kajati, terutama komitmen dalam kaitan penerapan syariat Islam.

“Meskipun dalam mengangkat Kapolda dan Kajati perlu adanya konsultasi, tapi dalam hal pemberhentian tidak perlu konsultasi. Jadi kalau benar penegakan hukum di Aceh lemah, silakan evaluasi oleh pimpinan institusinya,” tulisnya.

“Namun kita tahu selama inipun banyak keteladanan dari kebijakan polisi di Aceh dijadikan kebijakan yang bersifat nasional. Contohnya, jilbab untuk Polwan, Polda Aceh yang pertama menerapkannya,” tulis Farhan Hamid lagi.

Kalau ada hal yang masih kurang dalam penegakan hukum di Aceh, Farhan Hamid melanjutkan, hendaknya anggota DPR dan DPD RI dapat mengawasi dan mendorong Kapolri dan Jaksa Agung untuk memerintahkan bawahannya di Aceh melaksanakan tugas dengan baik sesuai tupoksinya.

“Bukan sebaliknya, mengubrak-abrik UU kekhususan. Seperti kurang kerjaan
saja. Saya berharap kepada siapa pun agar tidak mengambil langkah-langkah aneh yang akan disesali sepanjang masa dan dikutuk masyarakat Aceh,” tulis Farhan Hamid.[]

DPRK Aceh Jaya: Putusan MK Soal Pilkada Bisa Dilawan dengan UUPA dan Qanun

CALANG – Wakil Ketua DPR Kabupaten Aceh Jaya Teuku Asrizal, SH mengatakan keputusan Mahkamah Konstitusional (MK) yang sifatnya mengikat bukan berarti dapat berlaku di Aceh, karena putusan tersebut dapat dilawan dengan UUPA melalui qanun sendiri.

“Kita harus menghormati UUPA sebagai aturan yang dijalankan di Aceh,” kata Teuku Asrizal saat dihubungi Portalsatu.com, Senin 27 Juli 2015, di Calang, Aceh Jaya, terkait dukungan pada statemen anggota DPR Aceh Adan Mukhlis Arifin yang dimuat Portal ini, Minggu 26 Juli 2016 berjudul: “Soal Pilkada, Aceh berpeluang tidak ikuti Putusan MK.”

Menurut Ponjal, sapaan Asrizal, putusan MK tersebut harus dilawan dengan UUPA yang juga berhasil memperjuangkan calon independen. [Baca: Soal Pilkada, Aceh Berpeluang Tidak Ikuti Putusan MK]

“DPR Aceh harus memperjuangkan soal Pilkada sesuai UUPA melalui qanun,” ujarnya.

Namun ditanya apakah di kabupaten bisa melahirkan qanun tersendiri, Ponjal menyebutkan bisa saja. Namun afdolnya dibahas di provinsi supaya mengena Aceh secara menyeluruh.

“Itu harus berlaku seluruh Aceh, karena UUPA menampakan Aceh dengan kekhususannya,” kata politisi Golkar tersebut.[] (mal)

Foto: Teuku Asrizal, SH

Panyang Minta Semua Elemen di Pemerintah Aceh Tuntaskan Implementasi MoU Helsinki

BANDA ACEH – Anggota DPR Aceh, Tarmizi atau dikenal Panyang, meminta Pemerintah Aceh menuntaskan implementasi MoU Helsinki yang masih terganjal di Pusat. Hal ini disampaikannya kepada portalsatu.com, Selasa, 21 Juli 2015.

“Pemerintah Aceh harus memprioritaskan program-program kesejahteraan rakyat dan menuntaskan realisasi MoU Helsinki yang masih belum dipenuhi Jakarta hingga kini,” ujarnya.

Sebagai mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang kini telah dipercaya menempati parlemen, Tarmizi mengharapkan seluruh elemen pemerintah di Aceh terus menerus memperjuangkan segala qanun turunan UUPA yang masih mengganjal di Pusat. Terutama, kata dia, yang bersifat menyejahterakan rakyat dan qanun yang menjadi marwah perjuangan.

“Qanun Bendera Aceh, misalnya, dan qanun-qanun lainnya yang belum sepenuhnya sesuai seperti perjanjian damai lalu, termasuk Qanun Bagi Hasil Migas,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tarmizi atau kerap disapa Panyang, mengunjungi rumah korban konflik dan yatim kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Sawang, Aceh Utara, Selasa, 21 Juli 2015. Dalam kegiatan yang dibarengi dengan silaturahmi Idul Fitri ini, Panyang, menjanjikan bakal membangun rumah untuk korban konflik di Sawang tahun 2016 mendatang.

“Mereka yang kita kunjungi itu adalah orang-orang yang pernah menyelamatkan GAM di masa konflik. Saya juga mendatangi rumah beberapa yatim dan piatu kombatan serta orang-orang yang pernah terlibat dengan GAM pada masa lalu di Sawang,” ujarnya kepada portalsatu.com via telepon seluler. (Baca: Kunjungi Korban Konflik, Tarmizi Panyang Minta Pemerintah Aceh Prioritaskan Pembangunan Pro Rakyat)[]