Tag: Tolikara

Polri-TNI Amankan Idul Adha di Tolikara, Ratusan Personel Dikerahkan

Polri-TNI Amankan Idul Adha di Tolikara, Ratusan Personel Dikerahkan

Mabes Polri memantau secara intensif pengamanan hari raya Idul Adha di Tolikara, Papua. Personel Polri yang dibantu TNI sudah siap diterjunkan ke lokasi.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Agus Rianto mengatakan, personel yang diterjunkan ke lokasi sudah ditambah. Namun Agus mengaku belum bisa menyebut berapa jumlah personel tambahan lantaran personel yang ditambah akan terus berubah-ubah sesuai dengan kondisi lokasi pengamanan.

“Personel yang diturunkan pastinya sesuai kebutuhan, angkanya bisa berubah. Personel Polri dari Brimob, dibantu aparat TNI, dan lainnya siap mengamankan,” ujar Agus di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (23/9).

Penambahan personel diupayakan bisa mengamankan perayaan Idul Adha serta menjamin ketenangan umat muslim Tolikara dalam menjalankan ibadahnya.

“Kami jamin dengan menghadirkan aparat di sana, saudara saudari umat Muslim di Tolikara bisa melaksanakan ibadah dengan aman, tertib, dan lancar,” ujar Agus.

Saat dihubungi terpisah, Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mengatakan 374 personel siap diterjunkan ke lokasi pengamanan Idul Adha besok.

“374 Personel, itu dari Polda dan Polres Jayawijaya. Di-back-up TNI,” ujar Paulus.[] Sumber: merdeka.com

Foto ilustrasi

Muslim Tolikara Rayakan Idul Adha di Masjid Baru

Muslim Tolikara Rayakan Idul Adha di Masjid Baru

Karubaga – Umat muslim di Kabupaten Tolikara, Papua, akan merayakan Idul Adha 1436 Hijriah pada Kamis, 24 September 2015, di masjid yang baru dibangun setelah amuk massa pada Idul Fitri, 17 Juli 2015.

Masjid yang berlokasi di lahan Markas Koramil 1702-11 Karubaga, Ibu Kota Tolikara, itu akan diresmikan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 23 September mendatang. “Sesuai jadwal yang kami terima, belum ada perubahan,” kata juru bicara Pemerintah Daerah Tolikara Derwes Yikwa kepada Tempo pada Ahad, 13 September 2015.

Bersama Jusuf Kalla, Derwes menerangkan, hadir pula Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan serta Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Dalam keterangan pers dijelaskan bahwa areal masjid sudah bisa digunakan untuk kegiatan ibadah serta pemotongan hewan kurban. Alat pengeras suara juga sudah dapat dipergunakan dengan volume suara disesuaikan dengan lokasi serta jumlah jemaah. “Umat Islam perempuan boleh menggunakan jilbab,” ujar Derwes.

Umat Nasrani Gereja Injili di Indonesia (GIDI) juga memberikan jaminan keamanan bagi umat muslim selama perayaan Idul Adha di Tolikara.[] Sumber: tempo.co

Foto: Bangunan masjid baru Tolikara tampak dari depan Jalan Koramil Karubaga. Masjid yang sempat terbakar saat Lebaran lalu, kini dapat kembali dipergunakan kembali. Foto: Derwes Yikwa

Ini Hasil Temuan Tim Pencari Fakta Insiden Tolikara

Ini Hasil Temuan Tim Pencari Fakta Insiden Tolikara

JAKARTA — Ketua Tim Pencari Fakta Komite Umat untuk Insiden Tolikara, Ustaz Fadlan Garamatan mengatakan pihaknya sudah menemukan berbagai fakta mengenai insiden di Tolikara yang harus ditanggapi dengan serius.

Fadlan menjelaskan, pada Senin 13 Juli ditemukan selembar surat oleh anggota intel Polres, Bripka Kasrim yang tengah berada di Pos Maleo. Surat tersebut berasal dari Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) Badan Pekerja Wilayah Toli dengan nomor surat 90/SP/GIDI-WT/VII/2015 yang ditandatangani oleh Ketua Wilayah Toli, Pdt Nayus Wenda, S.Th dan Sekretaris, Pdt Marthen Jingga S.Th, MA dengan tembusan Polres Tolikara.

“Surat yang ditujukan kepada umat Islam sekabupaten Tolikara ini memberitahukan adanya kegiatan seminar dan kebaktian Kebangkitan Ruhani (KKR)  Pemuda Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) tingkat Internasional pada tanggal 13-19 Juli 2015,” katanya di Jakarta, Jumat, (31/7).

Dalam surat itu berisi poin-poin larangan sebagaimana aslinya, sebagai berikut:

a. Acara membuka lebaran tanggal 17 Juli 2015, kami tidak mengijinkan dilakukan di wilayah Kabupaten Tolikara,

b. Boleh merayakan hari raya di luar Kabupaten Tolikara (Wamena) atau Jayapura

c. Dilarang kaum Muslimat memakai Jilbab.

Anggota intel, Bripka Kasrim memfoto surat, kemudian melaporkan melalui alat telekomunikasi handy talky kepada Kapolres Tolikara saat itu, AKBP Soeroso tentang adanya surat tersebut. Foto surat itu pun dikirimkan kepada Kapolres, dan Kapolres langsung mencetak foto tersebut.

Selanjutnya, terang Fadlan, Kapolres melalui telepon menghubungi Bupati Tolikara, Usman Wanimbo. Saat komunikasi itu, diketahui Bupati sedang berada di Jakarta, dan baru akan kembali ke Tolikara pada keesokan harinya (14/7).

Namun, Kapolres tetap menyampaikan perihal isi surat tersebut dengan membacakannya. Menanggapi informasi itu, menurut Kapolres, Bupati menyampaikan, hal itu tidak betul.

Ia juga berjanji menelepon ketua GIDI wilayah Tolikara dan minta surat larangan tersebut dicabut atau diralat. Kapolres setuju hal itu karena surat itu menimbulkan keresahan umat Islam.

Kapolres, kata dia, juga menghubungi Presiden GIDI, Pdt.Dorman Wandikbo, S.Th di Jayapura melalui telepon. Komunikasi melalui telepon itu direkam oleh Kapolres. Presiden GIDI dalam rekaman menyatakan akan berkordinasi dengan anggotanya.

Presiden GIDI juga menyebutkan akan mengamankan seluruh kegiatan GIDI maupun kegiatan lebaran. TNI dan Polri akan bersama-sama mengamankan agar kegiatan ini aman kondusif dan lancar tanpa hambatan. | sumber: republika.co.id

Foto: Komite Umat (Komat) untuk Tolikara.@ROL/Casilda Amilah

Atasi Tolikara, Jokowi Diminta Teruskan Kebijakan Gus Dur

Atasi Tolikara, Jokowi Diminta Teruskan Kebijakan Gus Dur

JAKARTA – Guru besar Universitas Kristen Indonesia (UKI), Muchtar Pakpahan menyarankan, Presiden Jokowi meneruskan kebijakan mantan Presiden Gus Dur terkait insiden di Tolikara, Papua.

Ketika reformasi terjadi dan Gus Dur terpilih menjadi presiden, ia menjelaskan bahwa Gus Dur mengartikulasi aspirasi rakyat Papua dengan empat aspek. Pertama, mengubah nama Irian menjadi Papua. Kedua, merubah metode penanganan kerusuhan sipil dari security approach menjadi human approach. Ketiga, menjanjikan otonomi khusus (Otsus) dari rakyat Papua sebagai solusi ketidakadilan di masa lalu. Keempat, mengizinkan masyarakat Papua untuk mengibarkan bendera bintang kejora tetapi lebih rendah dari Merah Putih.

Menurutnya, merupakan cara efektif dan humanis. Namun, pasca-lengsernya Gus Dur dari kursi presiden, ketahanan negara kembali menerapkan metode security approach.

“Kemudian Gus Dur jatuh, pemerintah melarang mengibarkan bendera kejora dan security approach yang membuahkan kekerasan kembali dipraktikkan. Tiga hari setelah saya bertemu dengan Theys Eluya ketua Dewan Adat Papua (DAP), dia dibunuh pada bulan Juli 2011,” ungkap Muchtar di acara Halalbihalal SBSI, di Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, Jumat (31/7/2015).

Muchtar mengaku, pada tahun 2008 telah membuat kontrak politik dengan DAP untuk konsisten memperjuangkan nasib rakyat Papua dan Aceh, termasuk nasib buruh yang selama ini dibelanya.

“Dan harapan itu yang akan terus saya kumandangkan kepada Presiden Joko Widodo, saya bilang kepadanya jangan melupakan sejarah dan jangan melupakan janji,” tegas dia.

Dia berharap, Presiden Jokowi bisa menempuh terobosan-terobosan yang bisa menjadi solusi atas insiden pembakaran musala dan 11 kios di Tolikara, Papua.

Terobosan tersebut, kata Muchtar, berupa meneruskan kebijakan Presiden Gus Dur dengan melakukan revolusi terhadap otonomi khusus berdasarkan semangat dari rakyat Papua untuk Rakyat Papua. Kemudian, memberikan pendidikan khusus untuk mencerdaskan rakyat Papua seperti yang dilakukan Presiden Soekarno di awal kemerdekaan.

Dia juga meminta Presiden Jokowi untuk membangun pasar-pasar tradisional khusus orang Papua agar kesejahteraan di tanah Papua segera terwujud. Jokowi juga diminta untuk mengikutsertakan rakyat Papua menjadi pemilik saham, bila ada usaha raksasa.

Terakhir, kata Muchtar, orang-orang Papua yang terkait kasus pelanggaran HAM agar dimakamkan di suatu tempat terhormat.

“Kalau Presiden tidak membawa solusi itu ke Papua, tuntutan merdeka akan tetap menguat dan saya yakin kelak mereka akan mendapatkannya. Karena, semangat internasional saat ini memberi peluang untuk merebut Papua,” simpulnya. | sumber: okezone.com

Kapolri: Warga Papua Lebih Kenal Gereja Dibanding Presiden

Kapolri: Warga Papua Lebih Kenal Gereja Dibanding Presiden

Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti meminta Kapolda Papua dan Kapolda Papua Barat yang baru dilantik untuk mampu menyelesaikan berbagai persoalan di daerah itu. “Baik yang terstruktur dan yang tidak,” katanya saat memimpin upacara serah terima jabatan di Rupattama Mabes Polri, Jumat, 31 Juli 2015.

Badrodin berharap agar pergantian ini bisa membuat kedua daerah itu lebih damai dan aman serta pembangunan di Tanah Cendrawasih bisa dipercepat agar masyarakat sejahtera.

Salah satu langkah utama yang diinstruksikan Badrodin kepada anak buahnya itu adalah meningkatkan komunikasi. Ia meminta agar polisi lebih meningkatkan komunikasi dengan gereja. Menurut dia, posisi pemimpin gereja lebih dikenal masyarakat daerah itu dibanding pemerintah. “Masyarakat Papua, khususnya di pedalaman, lebih mengenal  para pendeta dan pastor dibanding siapa presiden dan menterinya,” kata Badrodin.

Komunikasi dengan tokoh adat setempat pun, kata Badrodin, perlu ditingkatkan. Menurut dia, pengaruh para pemimpin agama dan pemuka adat sangat kuat dibandingkan dengan pemerintah setempat.

Ia juga meminta agar hubungan dengan pemerintah daerah terus ditingkatkan. “Ini penting karena memang Papua sangat khas. Daerah itu terdiri dari suku yang masing-masing berdiri sendiri,” katanya.

Terakhir, Badrodin meminta komunikasi dengan masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat tidak dilupakan.

Pendekatan komunikasi dinilai Badrodin penting untuk menggaet masyarakat daerah itu untuk bersatu. Untuk menangani masalah kelompok kriminal bersenjata pun, komunikasi dinilainya efektif. “Bagaimana ajak mereka untuk bergabung lagi dengan masyarakat, komunikasi kuncinya,” katanya.

Kapolri melantik Kapolda Papua dan Kapolda Papua Barat pagi ini. Kepala Polda Papua Irjen Pol Yotje Mende akan dimutasi sebagai Perwira Tinggi Pelayanan Markas Mabes Polri karena memasuki masa pensiun. Posisi Yotje akan diisi oleh Brigjen Pol Paulus Waterpaw. Sebelumnya, Paulus menduduki jabatan sebagai Kapolda Papua Barat.

Jabatan Kapolda Papua nantinya diisi oleh Brigjen Pol Royke Lumowa. Sebelumnya Royke adalah salah satu Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Daerah Konflik dan Kontigensi di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. | sumber: tempo.co

Menko Polhukam: Masjid Tolikara Terbakar, Bukan Dibakar

Menko Polhukam: Masjid Tolikara Terbakar, Bukan Dibakar

JAKARTA – Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan dirinya sudah bertemu dengan Gubernur Papua Lukas Enembe dan berbagai tokoh agama termasuk kepala adat Papua terkait peristiwa di Tolikara, Papua. Setelah pihaknya melakukan investigasi, Tedjo mengaku bila Masjid di Tolikara bukan sengaja dibakar yang diduga oleh jemaat GIDI. Tetapi terbakar akibat percikan api yang membakar di kios-kios di dekat masjid.

“Masjid itu terbakar, bukan dibakar ya,” kata Tedjo di dalam seminar dengan tema ‘Suara Untuk Papua’ di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (29/7).

Politikus NasDem itu menambahkan, pihaknya telah melakukan dialog dengan berbagai tokoh dan kepala adat Papua untuk meredam peristiwa tersebut. Hal ini, kata dia, menindaklanjuti perintah dan arahan dari Presiden Joko Widodo.

“Saya laksanakan dialog bagaimana membangun kembali bangunan yang rusak, dengan membangun 85 kios yang terbakar dan 15 untuk masyarakat di sana, dan membangun masjid kembali,” jelas Tedjo.

Seperti diketahui, terjadi penyerangan di Masjid Tolikara, Papua saat penyelenggaraan salat Idul Fitri, Jumat (17/7) pagi. Di mana pada saat itu umat Islam di Tolikara Papua menjalankan salat Idul Fitri.

Akibatnya, puluhan kios dan masjid di Tolikara hangus terbakar. Di satu sisi, Polri sudah menetapkan tersangka dalam insiden ini dari unsur Gereja Injili di Indonesia (GIDI) Tolikara.[] sumber: merdeka.com

Wapres: Banyak Bendera Israel di Papua Mungkin Karena Ketidaktahuan

Wapres: Banyak Bendera Israel di Papua Mungkin Karena Ketidaktahuan

JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku tidah tahu-menahu perihal banyaknya bendera dan lambang Israel di Papua. Tetapi, berdasarkan kabar yang dia dapatkan, GIDI memiliki hubungan dengan organisasi keagamaan di Israel.

“Saya tidak tahu, Saya coba lihat fotonya, kabarnya GIDI punya hubungan dengan organisasi keagamaan di israel, mungkin ingin memperlihatkan kami ini juga simpatisan Anda. Tapi, itu ya tergantung temuan nantilah, kita tidak bisa berandai-andai itu iya, dia ngaku sendiri ada tamu dari Israel,” kata JK kepada Republika, Selasa (27/7).

JK melanjutkan, kemungkinan lain banyaknya bendera dan lambang negara Israel di Papua karena ketidakmengertian masyarakat di sana. Karena tidak mengerti, maka jumlah bendera negara Israel yang dikibarkan lebih banyak daripada bendera negaranya sendiri.

“Ya, mungkin itu mereka tidak ngerti bahwa itu bendera orang. Emangnya ngerti itu lambang israel?” ungkap pria berusia 73 tahun ini menjelaskan.

Sebelumnya diberitakan, kedekatan GIDI dengan Israel lantaran GIDI mendirikan gereja di Yerusallem. “GIDI mendirikan gereja di banyak negara seperti Papua Nugini, Australia, Israel, dan di seluruh Indonesia,” kata Darwis Zikwa (35) jemaah GIDI asal Tolikara Kamis (23/7) malam.

Berdasarkan infomasi yang dihimpun dari warga, saat seminar berlangsung banyak warga yang menghias kendaraan, rumah, dan kiosnya dengan mengecat lambang negara Israel atau membawa bendera Israel. | sumber: republika.co.id

Foto warga berfoto di depan rumah dengan logo Israel atau Bintang Daud di Tolikara, Papua, Jumat (24/7). (Republika/Raisan Al Farisi)

Kasus Bentrokan Tolikara, 4 Orang Masih Diburu

Kasus Bentrokan Tolikara, 4 Orang Masih Diburu

Jayapura – Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Papua Komisaris Besar Rudolf Patrige mengatakan akhirnya dua tersangka kerusuhan Tolikara, yakni AK, 26 tahun, dan JW, 31 tahun, mengaku bersama empat rekan mereka dan anggota massa lainnya menyerang warga yang beribadah di Karubaga, Tolikara, Papua, pada 17 Juli 2015. Hal tersebut terungkap dalam pemeriksaan oleh penyidik di Polda Papua.

Empat rekan kedua tersangka itu saat ini masih diburu. “Keempat orang rekan AK dan JW itu yakni, pertama, mahasiswa berinisial WW. Yang kedua berinisial YW. Terus yang ketiga identitas atau namanya belum diketahui. Lalu yang keempat seseorang berinisial YY yang belum diketahui identitasnya secara lengkap,” kata Patrige kepada wartawan di Markas Polda Papua, Kota Jayapura, Senin, 27 Juli 2015.

Menurut Patrige, hingga saat ini penyidik Polda Papua telah memeriksa 68 saksi, yang 31 di antaranya merupakan polisi, 24 korban kerusuhan, dan 11 warga sipil.

“Dalam penyidikan, semua pihak yang ada dalam kejadian ini bisa saja akan direposisi kembali untuk dilihat lagi peran mereka masing-masing,” kata Patrige.

Dari data yang didapat Tempo, AK dan JW ditangkap pada Kamis, 23 Juli 2015, sekitar pukul 17.00 WIT di Karubaga, Tolikara. Keesokan harinya, mereka diterbangkan ke Polda Papua di Kota Jayapura. Kini keduanya masih ditahan di Rumah Tahanan Polda Papua.

“Kami mengambil alih kasus ini, sebab termasuk kasus besar. Dalam penyidikannya, kami juga dibantu Mabes Polri Jakarta,” kata Kepala Polda Papua Inspektur Jenderal Yotje Mende, Jumat, 24 Juli 2015.

Bentrokan terjadi pada Jumat pagi, 17 Juli 2015, ketika puluhan orang yang diduga anggota jemaat Gereja Injili di Indonesia (GIDI) memprotes penyelenggaraan salat Id di lapangan Markas Komando Rayon Militer 1702-11/Karubaga. Mereka berdalih telah memberitahu agar ibadah Lebaran tak dilaksanakan di daerah tersebut karena berbarengan dengan acara seminar dan kebaktian kebangunan rohani pemuda GIDI.

Polisi yang mengamankan lokasi salat Id sempat mengeluarkan tembakan peringatan. Namun massa mengamuk hingga menyebabkan puluhan kios dan satu musala di sekitar lapangan habis terbakar. Seorang korban tewas dan belasan lainnya luka-luka terkena peluru. | sumber: tempo.co

Begini Kehidupan Warga Lokal dan Pendatang di Tolikara

Begini Kehidupan Warga Lokal dan Pendatang di Tolikara

Karubaga – Seperti apa denyut hidup masyarakat lokal dan pendatang di Kabupaten Tolikara? Untuk mengetahuinya, sejarah lahirnya Tolikara menjadi rujukan awal. Seperti dituturkan Sekretaris Gereja Injili di Indonesia (GIDI) Pendeta Marthen Jingga, lembah Toli pertama kali dikunjungi misionaris Kristen asal Amerika Serikat pada 1950-an.

“Mereka yang membangun bandara dan membuka jalan,” kata Marthen kepada Tempo di rumah misionaris GIDI di Tolihara, Rabu sore, 23 Juli 2015.

Penduduk Tolikara yang ditemui misionaris ini menganut kepercayaan lokal dan hidupnya masih sangat sederhana. Saat itu lembah Toli masih sangat tertutup, dan satu-satunya cara memasuki tempat ini adalah dengan berjalan kaki menelusuri hutan belantara. Itu sekitar 1950.

Di buku berjudul Datangnya Terang, Sejarah Injil Masuk Wilayah Toli yang ditulis Kondabaga, penduduk lembah Toli masih tinggal di honai, tanpa pakaian, sangat kuat kepercayaan pada jimat untuk menyembuhkan penyakit, serta sangat kuat dengan adat istiadatnya, seperti memotong jari tangan ketika anggota keluarga meninggal dan pesta bakar batu. Perang antarsuku pun kerap terjadi saat itu.

Masuknya misionaris asing mengubah lembah Toli menjadi lebih terbuka kepada masyarakat luar. Peninggalan misionaris masih terasa kuat dan hidup di masyarakat. Seperti bangunan gedung misionaris yang ada di Karubaga, ibu kota Kabupaten Tolikara, merupakan peninggalan misionaris asal Amerika Serikat dan Kanada. Cara hidup masyarakat Tolikara juga tampak dalam kehidupan mereka saat ini, seperti berpakaian, mencuci tangan sebelum makan, tinggal di rumah, serta mengenal teknologi untuk bertani dan berladang, seperti parang serta pisau untuk memotong kayu.

Setelah Kabupaten Tolikara berdiri pada 2002–melepaskan diri dari Kabupaten Jayawijaya, para pendatang dari Sulawesi Selatan (Toraja, Bone, dan Makassar), Pulau Jawa (Jawa Tengah dan Jawa Timur), serta Sumatera (Tapanuli Utara dan Nias) mulai melirik Tolikara sebagai tempat mencari nafkah.

Dari pengamatan Tempo, mayoritas para pendatang mencari nafkah dengan berdagang berbagai macam barang, seperti sembako, makanan dan minuman, pakaian,  suku cadang, dan service sepeda motor, material bangunan, kue dan jajanan, serta obat. Mereka juga ada yang sebagai penyedia jasa transportasi.

Penduduk lokal, seperti ibu-ibu dan anak-anak remaja, menjual sayuran dan buah-buahan di pinggir jalan. Mereka meletakkan barang dagangannya di tanah dan duduk menantikan para pembeli. Beberapa perempuan mengunyah pinang dan mengembangkan payung untuk menahan sinar matahari. Mereka duduk bercanda dengan pedagang di sebelahnya. “ Ini buah merah, asli Papua. Ini manis, enak,” tutur seorang ibu pedagang kepada Tempo.

Saat menelusuri pusat bisnis Tolikara yang berada di pinggir jalan utama Kota Karubaga, Tempo tak menemukan warga asli Papua sebagai pedagang. Mereka menjadi pembeli atau konsumen produk-produk yang dijual para pendatang. Saat membeli barang, mereka jarang menawar harga. Biasanya, mereka langsung membayar barang yang ditunjuk kemudian membawanya pulang. | sumber: tempo.co

Foto Suasana kawasan pertokoan yang kembali dibuka di kota Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, beberapa hari pasca kerusuhan Lebaran, 23 Juli 2015. TEMPO/Maria Hasugian

"Warga Papua Haram Bakar Rumah Ibadah"

"Warga Papua Haram Bakar Rumah Ibadah"

JAKARTA – Kerukunan hidup beragama di tanah air tiba-tiba terusik dengan adanya insiden di Kabupaten Tolikara, Papua (17/7) lalu. Banyak pihak saling menyalahkan atas peristiwa ini, karena dianggap telah menodai nilai-nilai kerukunan beragama. Apalagi, insiden tersebut terjadi ketika umat Islam akan menjalankan salat Id di Markas Komando Rayon Militer (Makoramil) 1702-11, Karubaga.

Peristiwa yang berujung terbakarnya sebuah musala itu menyakiti banyak pihak. Terutama umat muslim. Beragam versi kronologi peristiwa itu juga membuat publik sempat bergejolak. Papua yang selalu jauh dari isu SARA ini pun dikhawatirkan tak aman lagi untuk pendatang.

Kekhawatiran publik di luar Papua ini langsung ditampik Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Pendeta Lipiyus Biniluk. Sebagai tokoh agama di Papua, ia meyakinkan masyarakat bahwa warga Tanah Cenderawasih itu sangat menghargai kerukunan hidup beragama. Hal ini juga dijelaskan Pendeta Lipiyuk pada Presiden Joko Widodo.

Lalu, apa dan bagaimana situasi Papua dan Tolikara menurut Pendeta Lipiyuk? Berikut wawancara wartawan JPNN.com, Natalia Fatimah Laurens dengan Lipiyus di kantor kepresidenan, kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (24/7).

Apa saja yang sudah dilaporkan tokoh agama Papua pada presiden?

Pertemuan kami sangat baik. Kami laporkan situasi keamanan khususnya Papua dalam keadaan aman. Tidak seperti yang diberitakan sekarang ini. Sejak 2 jam setelah peristiwa itu, Tolikara aman. Tolikara aman, Papua aman. Untuk follow up lebih jauh kami percayakan kepada presiden agar percayakan kepada kami. Kami akan tangani masalah ini sampai selesai. Seluruh warga bangsa untuk mendoakan dan mendukung apa yang kami lakukan di sana. Situasi aman terkendali masyarakat Papua aman.

Apa ini sebelumnya hal seperti ini pernah terjadi di Papua?

Sejak Papua bergabung dengan Indonesia 50 tahun lebih belum pernah konflik seperti ini. Orang Papua haram hukumnya bakar tempat ibadah. Tempat ibadah apa pun milik bersama. Semua bisa masuk tempat ibadah.

Papua mayoritas Kristen mereka juga sadar hubungan itu. Musala itu terbakar akibat kios kecil itu, karena di sana bangunannya dari kayu. Doakan pemulihan berjalan dengan baik. Pemerintah respons juga sangat cepat.

Apa arahan presiden setelah pertemuan itu?

Presiden minta tetap jaga keamanan dan situasi. Beliau terima kasih pada masyarakat Papua dan tokoh adat Papua karena menanggapi serius. Bapak presiden sampaikan beberapa poin bahwa di seluruh Indonesia baik muslim maupun kristen ini milik bersama. Tak ada hukum haram atau dilarang tempat ini. Semua sama. Agama apa pun semua sama. Warna kulit apa pun ini milik bersama. Tak boleh lagi merasa kelompok ini punya. Revolusi mental saya pikir sangat betul. Tak boleh lagi merasa negara ini saya punya. Mari hidup rukun hidup damai. Papua tanah damai. Warna kulit apa pun di sini kita sama. Tolikara bukan masalah agama. Masalah dasar adalah komunikasi yang tak berjalan baik.

Bisa dijelaskan maksud dari komunikasi tidak berjalan baik?

Sebenarnya surat edaran sudah mereka cabut dan tak ada lagi sebelum hari H, Idul Fitri. Sudah disepakati bersama Kapolres, pimpinan agama. Kami Salat Id dan acara gereja bersama di tempat terpisah. Tapi ada yang tak jalani. Jadi kurang komunikasinya saja.

Masalah komunikasi ini terjadi di pihak mana?

Jadi ya di sana pimpinan semua pimpinan ada baik keamanan gereja pemerintah ada di sana. Tapi kita semua sudah sepakat bahwa masyarakat Tolikara adalah orang baik. Tidak boleh ada konflik lagi seperti ini. Gereja ini lahir besar di Papua. Tak pernah bakar rumah ibadah karena budaya mendukung.

Polisi tetapkan 2 tersangka dari GIDI. Apakah benar?

Memang dua tersangka ini anggota GIDI. Pemuda. Mereka sudah dibawa ke Polda Papua dan dalam proses nanti bukti hukum akan buktikan karena data semua sudah ada.

Kami dari gereja berharap kalau boleh tak perlu ada penangkapan karena komunikasi yang tak jalan tadi. Hal sepele hanya tak jalan komunikasi. Tak perlu menangkap ini, menangkap itu nanti ekses jadi tak baik. Itu juga forum keagamaan Papua, NU Papua, kami sampaikan ke Pak Presiden. Korban sudah menerima.

Apa ada pihak lain yang diduga terlibat melakukan provokasi?

Tidak ada keterlibatan pihak mana pun. Saya jamin kepada Tuhan bahwa tak ada pihak apa pun baik asing yang terlibat ini. Tak ada satu pun.

Terkait info perda pelarangan rumah ibadah di Tolikara, apa benar?

Mungkin saya sampaikan dulu sebenarnya perda itu dalam konteks otsus Papua DPRD, Kabupaten Tolikara sudah buat perda. Saya pikir perda itu sudah cukup kuat hukumnya. Tapi perda itu ada, sesuai dengan local intense yang ada. Dan mereka sudah buat itu. Kalau mau evaluasi perda dalam hal agama kalau bisa seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia harus evaluasi bersama. Kalau satu kelompok agama kita lindungi maka itu tak adil karena semua kita rukun di negara ini. Bangsa ini diberkati oleh Tuhan yang kita sembah

Bagaimana dengan korban yang kios dan musalanya terbakar?

Jadi presiden sudah respon cepat. Kios sudah sementara proses dibangun dan presiden sumbangkan kios baru. Musala sudah dalam proses dibangun. Terimakasih pada semuanya sudah respon cepat, mari kita jaga kerukunan hidup umat beragama semuanya.[] sumber: JPNN.com