Tag: tngl

Komisi II DPRA Bahas Konflik Lahan TNGL dengan Kemenhut

Komisi II DPRA Bahas Konflik Lahan TNGL dengan Kemenhut

JAKARTA – Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), H Muhammad Amru, mengatakan pihaknya mendatangi Kementerian Kehutanan untuk membahas persoalan lahan Taman Nasional Gunung Leuser, Aceh Tenggara.

“Komisi II DPR Aceh terus berupaya memediasi konflik antara pihak balai besar TNGL dengan petani di Aceh Tenggara yang sampai hari ini belum ada titik temua kedua belah pihak,” kata Muhammad Amru kepada portalsatu.com, Selasa, 18 Agustus 2015.

Dia mengatakan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BB TNGL) telah menertibkan lahan seluas 112 Hektare dan akan dilanjutkan lagi dalam waktu dekat seluas 81 heltare beberapa bulan yang lalu.

“Komisi II sangat menyayangkan eksekusi yang dilakukan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, yang menurut kami sangat merugikan masyarakat di kawasan tersebut khususnya para petani. Sampai saat ini tercatat 112 Hektare lahan kebun yang berisi sawit karet dan coklat yang telah dieksekusi pihak BBTNGL, dan kini dalam waktu dekat 81 Hektare lagi telah didata untuk dilakukan eksekusi,” ujar politisi Partai Aceh tersebut.

Ia berharap agar ada langkah yang lebih bijak dari pihak pemangku kepentingan di BB TNGL tanpa harus menyakiti hati petani yang sudah menderita.

Rombongan yang ikut dari komisi II adalah Ketua T Ahyar, Sekretaris Muhammad Amru, Darmawan, Rudi Fatahullah dan Kartini Ibrahim. Pihaknya juga melibatkan utusan BAPPEDA dan Badan Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Aceh serta perwakilan masyarakat Aceh Tenggara, Muslim dan Yashud dari Persatuan Petani Kawasan Kaki Gunung Leuser (PPKKGL).

“Dari pihak BB TNGL belum dipastikan siapa yang akan hadir,” ujarnya lagi.

Pihak DPR Aceh juga meminta agar BBTNGL tidak serta merta menyalahkan petani. Pasalnya keadaan hari ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan dari awal dan tidak ada pemberitahuan mengenai peraturan dari BBTNGL tersebut.

“Sudah puluhan tahun begini baru dieksekusi, kenapa tidak dari awal? Petani jelas sangat dirugikan. Kita minta Pemerintah Pusat agar dapat mendengar aspirasi masyarakat di daerah ini, jangan anggap kawasan ini sebagai tanah jajahan tanpa menghiraukan sedikitpun jeritan warga petani di sini. Selesaikan masalah dengan bijak tanpa menimbulkan dendam antar warga dengan pimpinannya,” ujar Amru.[]