Tag: titik api

Atasi Bencana Asap, Indonesia Gandeng Lima Negara Ini

Atasi Bencana Asap, Indonesia Gandeng Lima Negara Ini

JAKARTA – Indonesia akan bekerja sama dengan lima negara untuk mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan serta penyebaran asap. Pernyataan itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, di Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2015.

“Kita merasa penting untuk bekerja sama dengan negara yang mempunyai sumber daya untuk memadamkan api dan asap. Ada lima negara, yaitu Australia, Tiongkok, Malaysia, Rusia, dan Singapura,” ujar Arrmanatha.

Menurut dia, Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi sudah berbicara dengan Menteri Luar Negeri Singapura, Australia, dan Malaysia untuk membahas kerja sama dan mendapatkan bantuan dalam mengatasi titik-titik api yang masih berkembang di beberapa wilayah di Indonesia. “Sampai hari ini, masih ada sekitar 110 titik api, dan di antaranya ada 11 titik api di Riau,” katanya.

Selain itu, dia mengatakan, pemerintah Indonesia masih harus membahas bentuk bantuan dan kerja sama yang akan dilakukan dengan lima negara tersebut. “Bentuk kerja sama ini masih harus dibahas karena beberapa kerja sama itu ada yang bersifat bantuan dan ada yang bersifat commercial base (komersial),” tuturnya.

Arrmanatha menyebutkan sudah cukup banyak upaya yang dilakukan Indonesia dalam mengatasi kebakaran lahan dan hutan serta mengurangi penyebaran asap. “Pada intinya, upaya Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan langkah-langkah yang telah dilakukan sudah cukup banyak. Tidak hanya upaya pemadaman api, tapi juga penindakan hukum (terhadap pelaku pembakaran),” ucapnya.

Dia memaparkan, untuk pemadaman api, pemerintah Indonesia telah mengerahkan 26 helikopter guna melakukan pengeboman air (water bombing) dan mengerahkan empat pesawat khusus untuk melakukan rekayasa cuaca (weather modification) guna menghasilkan hujan buatan.

“Data Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup menyebutkan 65 juta liter air dituangkan ke berbagai titik api di lima provinsi, dan 250 ton garam digunakan untuk weather modification,” katanya.[] sumber: tempo.co

Nelayan Lhokseumawe Nekat Melaut Meski Dikepung Kabut Asap

Nelayan Lhokseumawe Nekat Melaut Meski Dikepung Kabut Asap

LHOKSEUMAWE – Nelayan Lhokseumawe nekat melaut meski kabut asap menyelimuti kawasan tersebut, Senin, 5 Oktober 2015. Salah satunya adalah Usman, 50 tahun, salah satu nelayan tradisional di kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pusong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

“Beberapa hari ini kabut asap sangat pekat, sehingga jarang pandang kami sangat terbatas di tengah laut,” kata Usman.

Dia mengatakan meskipun kabut asap mereka tetap nekat melaut karena untuk kebutuhan ekonomi keluarga.

“Sebagian dari nelayan banyak juga yang sudah pulang, karena penglihatan kita tidak nampak dan sulit untuk menentukan lokasi kumpulan ikan berada. Jika yang nekat melaut, mereka dibekali dengan peralatan satelit maupun GPS,” ujarnya.[](bna)

Kabut Asap Merambah ke Aceh Jaya

Kabut Asap Merambah ke Aceh Jaya

CALANG – Kabut asap kembali merambah di Aceh Jaya setelah hilang sepekan lalu. Sejak pagi tadi hingga siang, Sabtu (3/10/2015), kabut kembali mulai dirasakan, namun kondisinya dinyatakan masih belum membahayakan.

“Sejak pagi tadi kabut asap mulai terlihat lagi di Aceh Jaya, setelah sebelumnya juga terjadi hal yang sama di di Calang dan sekitarnya,” ujar Hendra warga Desa Gampong Baro Sayeung, Kecamatan Setia Bakti kepada Serambinews.com, Sabtu (3/10/2015).

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Aceh Jaya, Hj Suwarni mengatakan, untuk saat ini kondisi kabut asap kiriman yang ikut melanda di Aceh Jaya belum membahayakan, sebab jaran pandang saat ini belum terganggu.

Namun demikian pihaknya masih terus melakukan pemantaun dengan mempersiapkan ribuan masker yang siap dibagikan jika nantinya dibutuhkan.[] sumber: serambi indonesia

Foto: Ilustrasi

Jeritan Hutan Negeri Ini

Jeritan Hutan Negeri Ini

TIADA hari hutan negeri ini tanpa jeritan makhluk yang menghuni di dalamnya. Kasus pembalakan liar (illegal logging) dan pembakaran hutan yang terjadi saat ini adalah yang kesekian kalinya dilakukan manusia yang tidak bertanggung jawab. Murka Allah sudah pasti terjadi.

Tindakan kejahatan kehutanan yang dinamakan illegal logging (penebangan tidak sah) pada umumnya dipraktikkan kepada kayu-kayu yang dianggap sudah layak dijadikan bagian dari suatu bangunan berdasarkan usia kayu, mutu kayu dan jenis kayu tertentu. Sedangkan pembakaran hutan malah lebih kejam dari itu, tanpa memperdulikan jenis kayu, usia kayu, kualitas serta tidak menghiraukan bibit kayu yang memulai penghijauan Tanah Air ini.

Kementerian Lingkungan hidup dan kehutanan (LHK), Siti Nurbaya telah mengeluarkan surat keputusan nomor 367 tahun 2015 tentang Satgas Pengendalian Nasional, Operasi Darurat Penanganan Kebakaran Lahan/Hutan serta telah ditetapkan klarifikasi sanksi dalam level Katagori ringan, sedang dan berat (kompas 8/9/2015).

Dalam penetapan keputusan tersebut Siti Nurbaya juga menjelaskan sanksi-sanksi yang akan diperoleh bagi pelanggaran pembakaran hutan yang menjadikan “Indonesia abu-abu” dalam beberapa hari ini karena kabut asap.

Berikut tiga kategori dan sanksi yang telah ditetapkan. Pertama kategori ringan, sanksinya adalah berkewajiban membuat pernyataan tertulis, melakukan rehabillitasi dan restorasi lahan serta hutan yang mengalami kerusakan.

Selanjutnya kategori sedang, sanksinya akan dibekukan izin operasi perusahanan (apabila pelanggar dari pihak perusahaan), dikenakan denda, wajib melakukan rehabilitasi dan restorasi lahan dan hutan yang mengalami kerusakan.

Terakhir, kategori berat. Sanksinya adalah denda, dipidana, disidangkan di pengadilan dan dimasukkan daftar hitam (black list) izin usaha. Namun dalam hal ini banyak kalangan masyarakat yang masih percaya hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Di samping itu publik juga ragu pengadilan akan berlaku adil karena kerap terjadi penyimpangan. Bisa saja pelaku melakukan kesalahan kategori berat malah memperoleh keputusan yang berbeda dari dewan hakim, ataupun sebaliknya. Semoga kekhawatiran itu bisa dipadamkan oleh dewan hakim negeri ini.

Ketegasan Pemerintah

Kebijakan Siti Nurbaya sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas penetapan sanksi-sanksi tersebut merupakan keijakan yang tergolong bijaksana selaku seorang menteri. Namun mari kita mengingat kembali tentang kejadian yang terjadi pada April lalu terhadap seorang nenek asal Dusun Kristal, Desa Jatibanteng, Kecamatan Jatibanteng.

Nenek yang bernama Asyani ini dijatuhi hukuman 1 tahun dan denda Rp 500 juta subsider satu hari kurungan dengan percobaan 15 bulan atas tuduhan bersalah melakukan pembalakan kayu satu batang, dengan diameter 118 cm yang diakui milik Perum Perhutani RPH Bondowoso (Kompas, 24/4/2015).

Berdasarkan kesalahan tersebut pula nenek yang berusia 63 tahun itu dianggap merugikan pihak Perum Perhutani RPH Bondowoso.

Yang harus diterawang lebih jelas sekarang adalah permasalahan yang sedang terjadi (pembakaran hutan dan illegal logging) ini bukan hanya merugikan satu instansi atau pribadi seseorang, namun Indonesia dan seluruh bangsa Indonesia-pun merasa rugi karena peristiwa tersebut.

Sungguh sajian totonan luar biasa yang dipersembahkan oleh pelaku illegal logging dan pembakaran lahan indonesia.

Sepertinya Indonesia terlalu menikmati tontonan tersebut sehingga lupa akan kerusakan yang sedang terjadi di negeri yang indah akan pulau-pulaunya ini. Pelaku kejahatan pembakaran hutan, illegal logging dan semacamnya bukan hanya merugikan bangsa Indonesia saja, akan tetapi pelaku tersebut akan berdosa sesama manusia dan juga kemurkaan dari Allah atas dosa-dosanya karena melaggar larangan Allah Subhanahuwata’ala (SWT), berdasarkan firman Allah dalam surat Al-A’raf ayat 56 -58.

Yang artinya : “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan DIA-lah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat Nya (hujan) hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanam-tanamannya tumbuh dengan seizin Allah, dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.” (QS Al A’raf : 56-58)

Setiap manusia yang melewati garis larangan Allah SWT, maka Azab akan diperolehnya pada hari kebangkitan nantinya. Andai pelaku-pelaku tersebut tidak takut akan hukuman negeri ini atas alasan mampu membeli Undang-undang atau dengan cara lain pun, maka jangan coba bersikap angkuh dan memberanikan diri akan hukuman yang sudah ALLAH janjikan.

MawardiSemoga Indonesia dalam lindungan Allah SWT, Amin.[]

Penulis: Mawardi,S.Pd, Guru AL-Muslimun Islamic Boarding School Lhoksukon, Guru Hanna English School Lhoksukon, Guru Exkul SMA N 3 Putra Bangsa Lhoksukon dan Peserta SDAU (Sekolah Demokrasi Aceh Utara).

Siapa Dalang Pembakaran Hutan di Indonesia?

Siapa Dalang Pembakaran Hutan di Indonesia?

Ada sekitar 20 aktor yang terlibat di lapangan dan mendapat keuntungan ekonomi dari pembakaran hutan dan lahan. Sebagian besar dari jaringan kepentingan dan aktor yang mendapat keuntungan ekonomi ini menyulitkan langkah penegakan hukum.

Aksi pemerintah memenjarakan atau menuntut individu serta perusahaan yang diduga membakar lahan tak akan cukup untuk mencegah kabut asap berulang.

Fakta dan kesimpulan ini terungkap dalam penelitian tentang ‘Ekonomi Politik Kebakaran Hutan dan Lahan’ dari peneliti Center for International Forestry Research (CIFOR) Herry Purnomo.

Kerumitan di lapangan, menurut Herry, terjadi karena para pelaku pembakar hutan, baik masyarakat maupun kelas-kelas menengah dan perusahaan selalu berhubungan dengan orang-orang kuat, baik di tingkat kabupaten, nasional, bahkan sampai tingkat ASEAN.

“Tidak mudah bagi bupati yang akan menuntut (pembakar hutan), bisa jadi yang punya (kebun) kelapa sawit, membakar hutan, berhubungan dengan partai tertentu yang kuat di daerah, sehingga bupati atau gubernur tidak gampang juga (bertindak), harus melihat konstelasi politik,” kata Herry pada BBC Indonesia, Rabu (23/9).

Aktor-aktor tersebut, berdasarkan hasil penelitiannya, bekerja seperti bentuk “kejahatan terorganisir”.

Ada kelompok-kelompok yang menjalankan tugas berbeda, seperti mengklaim lahan, mengorganisir petani yang melakukan penebasan atau penebangan atau pembakaran, sampai tim pemasaran dan melibatkan aparat desa.

Namun tak hanya di tingkat pusat, pemilik lahan bisa saja kerabat penduduk desa, staf perusahaan, pegawai di kabupaten, pengusaha, atau investor skala menengah dari Jakarta, Bogor, atau Surabaya.
Terorganisir

Masing-masing kelompok yang melakukan aktivitas pembukaan lahan akan mendapat persentase pemasukan sendiri, namun rata-rata, pengurus kelompok tani mendapat porsi pemasukan terbesar, antara 51%-57%, sementara kelompok petani yang menebas, menebang, dan membakar mendapat porsi pemasukan antara 2%-14%.

Dalam penelitiannya, Herry menemukan bahwa harga lahan yang sudah dibersihkan dengan tebas dan tebang ditawarkan dengan harga Rp8,6 juta per hektar.

Namun, lahan dalam kondisi ‘siap tanam’ atau sudah dibakar malah akan meningkat harganya, yaitu Rp11,2 juta per hektar.

Lalu tiga tahun kemudian, setelah lahan yang sudah ditanami siap panen, maka perkebunan yang sudah jadi itu bisa dijual dengan harga Rp40 juta per hektar.

Kenaikan nilai ekonomi dari lahan inilah yang membuat aktor-aktor yang diuntungkan berupaya agar kebakaran hutan dan lahan terjadi terus-menerus.

Selain itu, dalam pola jual beli lahan, penyiapan lahan menjadi tanggung jawab pembeli, jika akan dibakar atau dibersihkan secara mekanis. Semakin murah biaya pembersihan, untung pembeli akan semakin besar.

Sebagai perbandingannya, menurut Herry, per hektar lahan yang dibakar biayanya $10-20, sementara untuk lahan yang dibersihkan secara mekanis membutuhkan $200 per hektar.

Penelitian Herry dilakukan di 11 lokasi di empat kabupaten di Riau, yaitu Rokan Hulu, Rokan Hilir, Dumai, dan Bengkalis menggunakan metode pemetaan, survei, dan pendekatan kebijakan.

Di Riau, ada 60 perkebunan kelapa sawit dan 26 hutan tanaman industri.
Patron politik

Perusahaan atau individu di daerah yang menjadi pemilik perkebunan kelapa sawit di daerah bisa menemukan patron-patron politik di tingkat lokal.

Herry mencontohkan, “Misalkan ada perusahaan-perusahaan skala kecil yang punya patron partai politik sangat kuat di kabupaten itu yang berpengaruh ke proses-proses pengambilan keputusan dan penegakan hukum di daerah tersebut. Bisa jadi mereka pendukung kuat dari petahana.”

Pemain di tingkat menengah atau ‘cukong’, Herry menemukan, bisa siapa saja.

“Dari oknum pegawai pemerintah, polisi, tentara, peneliti, bisa terlibat, bisa punya sawit sampai ratusan hektar dan dalam proses pengembangan sawitnya bisa (melakukan) pembakaran untuk menyambut musim hujan berikutnya,” ujarnya.

Aktor-aktor inilah yang tak terbaca atau tertangkap dalam pola penegakan hukum yang terjadi sekarang untuk menangani kabut asap.

Untuk menemukannya, maka penting untuk menelusuri ke mana produk kelapa sawit dari perkebunan-perkebunan tersebut disalurkan.
Bakar lahan

Terhadap temuan ini, juru bicara Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Tofan Mahdi, mengatakan, ada 2.500 perusahaan kelapa sawit kelas kecil dan menengah, dan total hanya ada 635 perusahaan yang menjadi anggota GAPKI.

“Yang jadi anggota kita saya yakin tidak ada (yang membakar lahan), karena kita kontrol sampai bawah. Di luar anggota GAPKI, kami tak punya instrumen atau kepentingan, tapi kita mengimbau, mendukung apa yang disampaikan oleh gubernur Kalsel misalnya agar mereka (perusahaan kelapa sawit kecil dan menengah) untuk jadi anggota GAPKI agar kontrolnya lebih gampang,” ujarnya.

Namun, Tofan mengakui bahwa mereka belum memiliki metode yang ketat dalam melakukan pengawasan sampai ke bawah. “Tapi GAPKI punya standar, punya requirement, memenuhi aturan yang sesuai dengan regulasi di pusat, lokal, dan daerah,” katanya.

Selain itu, Kepolisian Daerah Riau sudah menetapkan PT Langgam Inti Hibrida yang juga anggota GAPKI sebagai tersangka pembakaran hutan.

Edi Saputra, petani di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan mengatakan bahwa praktik pembakaran lahan memang sudah berlangsung di komunitasnya selama ratusan tahun.

Namun praktik itu tak setiap tahun dilakukan, biasanya hanya 5-10 tahun sekali bertepatan dengan masa tanam.

“Kita sudah ratusan tahun membakar, tapi kenapa kita ribut sekarang soal asap, artinya, kenapa itu muncul jadi kebakaran yang dahsyat? Karena semua konsesi itu diberikan kepada korporasi, sehingga lahan jadi mudah terbakar. Lahan korporasi itu kan kering sekali, nggak bisa ditanami padi. Sekarang dibanding dulu, jauh memang, asal tergores saja, ada bintik-bintik api, langsung terbakar lahan itu,” katanya.[] sumber: bbc.co.uk

Kabut Tebal Selimuti Jakarta

Kabut Tebal Selimuti Jakarta

JAKARTA – Hari ini ada yang tak biasa di udara Jakarta. Kabut tebal terlihat menyelimuti langit Jakarta hingga menutup sebagian gedung-gedung pencakar langit.

Seperti foto yang dikirimkan Citra ke pasangmata.com. Kabut tebal terlihat di langit Ibu Kota, di kawasan Slipi, Jakarta Barat.

“Kabutnya dari pukul 09.00 WIB,” ucap Citra saat dihubungi detikcom, Senin (21/9/2015).

Citra mengambil foto tersebut dari gedung Grand Slipi Tower, Jakarta Barat. Jarak pandang ke arah Sudirman dan Senayan tak terlihat jelas karena tertutup kabut.

“Kabutnya masih ada sampai sekarang,” kata dia saat dihubungi pukul 10.30 WIB.

Selain di Slipi, menurut Citra, kabut juga dilihat oleh temannya di kawasan Grogol. “Temannya saya yang kerja di Grogol juga lihat ada kabut,” ucapnya.

Citra mengatakan kabut tidak berbau seperti asap pembakaran. Hanya saja kabut menyebabkan jarak pandang sedikit berkurang.

“Nggak ada bau bakaran sih,” katanya.

Senada dengan Citra, Ronald juga melihat kabut asap di kawasan Jakarta Selatan. Ronald mengambil foto tersebut dari apartemennya di Tamansari Semanggi, Jaksel pukul 10.50 WIB.

“Wilayah Jaksel di Jalan Gatot Subroto diselimuti kabut asap, di kawasan Widya Chandra dan SCBD juga berkabut,” ucap Ronald.

Ronald yang keluar dari apartemennya ke Menara Mulia sempat merasa perih matanya karena kabut ini.

“Mata sempat perih tadi pas saya keluar. Tapi kalau baunya nggak kayak asap kebakaran,” ucapnya.[] sumber: detik.com

Kabut Asap Tebal, Nelayan Aceh Timur Berhenti Melaut

Kabut Asap Tebal, Nelayan Aceh Timur Berhenti Melaut

IDI RAYEUK – Aktivitas nelayan tradisional di pesisir pantai timur Aceh terganggu akibat kabut asap tebal. Akibatnya harga ikan menjadi tidak stabil, seperti halnya di Desa Ketapang Mameh, Kecamatan Idi Rayeuk, Sabtu, 19 September 2015.

“Banyak nelayan yang sudah pulang, ada juga sama sekali tidak berangkat melaut, karena penglihatan kita tidak nampak dan sulit untuk menentukan lokasi kumpulan ikan berada, dan juga dalam beberapa minggu ini harga ikan tidak menentu,” kata Nurdin, salah satu nelayan saat dikonfirmasi portalsatu.com di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Ketapang Mameh.

Seperti halnya hari ini, kata Nurdin, harga ikan tongkol per kilogram terpaksa dijual Rp 8 ribu hingga Rp 10 ribu. Harga tersebut bisa saja berubah jika pasokan hasil tangkapan nelayan berkurang. Dia mengatakan mayoritas nelayan di tempatnya berhenti melaut. Meskipun begitu ada juga yang nekat melaut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

“Kita di sini hanya menunnggu keadaan di laut normal. Jadi untuk saat ini, kita hanya perbaiki kondisi kapal saja,” ujarnya.[](bna)

Polri Tetapkan 140 Orang Tersangka Terkait Kebakaran Hutan

Polri Tetapkan 140 Orang Tersangka Terkait Kebakaran Hutan

JAKARTA – Tersangka kasus pembakaran hutan dan lahan bertambah dari 127 orang menjadi 140 orang. “Saat ini Satgas penegakan hukum yang dikendalikan Polri, menangani 148 laporan terkait kebakaran hutan dan lahan serta telah menetapkan tersangka sebanyak 140,” kata Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Hait usai rapat bersama Presiden Joko Widodo di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/9).

Dari jumlah tersebut, kata Badrodin, terdapat 7 koorporasi yang didalamnya terdapat oknum yang dijadikan tersangka. Tujuh koorporasi itu adalah PT PMH di OKI Sumsel, tersangka JLT, PT RPP di Sumsel, tersangka P, PT RPS di Sumsel, tersangka S dan PT LIH di Riau, tersangka FK.

Selanjutnya, PT GAP di Sampit Kalteng, tersangka S, PT MBA di Kapuas, tersangka GRN dan PT ASP, di Kalteng, tersangka WD.

Menurut Kapolri, para tersangka itu ada yang berstatus sebagai direktur operasional maupun manajer perusahaan. Sisanya, adalah yang melakukan langsung pembakaran tersebut.

“Tujuh korporasi itu tadi pagi sudah ditangkap, pelakunya di Riau. Jumlah tersangkanya bisa berkembang,” imbau Kapolri.

Para pelaku ini akan dikenai pasal UU Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014 Pasal 108, UU Kehutanan Pasal 78 dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 116.

Hukuman maksimal untuk para pelaku adalah 10 tahun penjara dan denda Rp10 miliar.[] sumber: JPNN.com

Asap Bikin Isu Riau Merdeka Kembali Bergema

Asap Bikin Isu Riau Merdeka Kembali Bergema

PEKANBARU – Tuntutan Riau Merdeka kembali bergema lantaran pemerintah pusat dianggap lelet menangani kabut asap yang kian pekat. Danrem 031 Wirabima, Brigjen TNI Nurendi M.Si pun angkat bicara.

Nurendi yang juga menjabat sebagai Incider Comander Satgas Karlahut Riau, membantah bila ada pergerakan-pergerakan ke arah ‘Riau Merdeka’.

”Tidak ada hal itu. Tak ada, tak ada,” tegasnya pada Pekanbaru Pos (Grup JPNN) dengan nada tinggi.

Menurut Nurendi, daripada masyarakat Riau memikirkan soal merdeka, lebih baik fokus bersama-sama membantu pemerintah menangani bencana kabut asap.

”Marilah semua elemen masyarakat, kita berfikir ke penanganan kabut asap ini demi masyarakat,” ajak Nurendi.

Disampaikannya, saat ini bukan masyarakat Riau saja yang merasakan derita akibat kabut asap. Bencana yang sama juga tengah dirasakan masyarakat di Sumatera bagian tengah termasuk Kalimantan. ”Jadi tak usahlah berfikir seperti itu (Gerakan Riau Merdeka),” sebutnya.

Dikatakannya, semua elemen pemerintah saat ini tengah berkonsentrasi penuh membebaskan Riau dari derita bencana asap. ”Kita akan layani permasalahan masyarakat,” tutupnya.[] sumber: JPNN.com