WALI Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haytar menyerukan agar Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bekerja sama membangun Aceh. Seruan klasik ini menemukan momentum. Pasalnya kita baru saja mendengar dan membaca cerita dugaan pembajakan anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).
TAPA adalah penguasa anggaran di eksekutif. Merekalah yang menghitamputihkan anggaran. SKPA boleh mengusulkan apa pun, tapi TAPA-lah yang berhak menentukan. TAPA juga yang menentukan mana saja program yang pantas diusul ke legislatif (DPRA).
Sejumlah pimpinan DPRA menolak bertanggung jawab terhadap APBA 2015. Ini menandakan ada disharmoni antara eksekutif dan DPRA.
Karenanya, seruan Wali Nanggroe di acara maulid Partai Aceh kemarin menjadi menarik.
Secara jenjang, sebenarnya SKPA adalah “operator” keputusan politik karena pimpinan eksekutif yaitu gubernur dan legislatif adalah produk politik. Mereka dipilih rakyat untuk menjalankan tujuan-tujuan politik dan merealisasikan janji-janji kampanye kedua lembaga ini.
SKPA selaku bawahan seharusnya bekerja di ujung telunjuk gubernur. Bila merujuk hal di atas, saat ini di Aceh “kreuh bhan keue ngon bhan likot.” Sepertinya jajaran pejabat di bawah gubernur lebih superior. Ini memperparah disharmoni dalam Pemerintah Aceh.
Kepemimpinan Gubernur Zaini dan Wakil Gubernur Muzakir Manaf tahun ini, secara kasatmata belum memperlihatkan hal yang menonjol untuk pembangunan Aceh.
Seruan Wali Nanggroe ini harus melecut Gubernur untuk menekan SKPA lebih fokus.
Selama ini kita melihat SKPA belum bekerja efektif dan efesien. Buktinya setiap tahun Sisa Anggaran (SILPA) terus meningkat. Banyak pengamat mengatakan gonta-ganti pejabat salah satu penyebabnya. Tapi kecenderungan para eksekutif mencari aman juga salah satu penyebabnya. Mereka malas menggenjot prestasi karena tidak jelas reward dan punishment. Mereka juga terbiasa berpikir bagaimana mendapat anggaran, kemudian menghabiskan dan mempertanggungjawabkannya. Tidak penting keberhasilan program. Tidak penting mencapai tujuan program. Pejabat berlomba mendapat jabatan “basah”. Motifnya jelas: ekonomi.
Dalam menjalankan program masing-masing “meuseunoh lisek”, lagi lagi faktor utamanya adalah materi sehingga seperti yang kita lihat dan kita rasakan saat ini: uang berlimpah, tapi masyarakat tetap miskin. Uang berlimpah, tapi ekonomi tidak juga membaik.
DPRA pun selaku legislatif terkesan lemah dalam pembahasan anggaran dan pengawasan. Yang terjadi kemudian adalah saling berebut untuk mendapat sedikit rente dari realisasi anggaran. Kasus ini memang laksana siklus, yang membuat kita sulit menentukan awal dan akhir.[]
