Tag: tapa

Foto: Mualem Panggil Tim Anggaran Pemerintah Aceh

Foto: Mualem Panggil Tim Anggaran Pemerintah Aceh

BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf memanggil Tim Anggaran Pemerintah Aceh ke ruang kerjanya, Kamis, 17 September 2015. Hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya Kepala Bappeda Aceh Abubakar Karim, Asisten II Azhari Hasan, Karo Hukum Pemerintah Aceh Edrian, SH, dan Sekda Aceh Dermawan.

Hingga foto ini ditayangkan, belum diketahui inti pembahasan antara Wagub Mualem dengan Tim TAPA tersebut lantaran pertemuan ini bersifat tertutup. Namun sejumlah sumber portalsatu.com menyebutkan, pertemuan ini membahas tentang Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Perubahan 2015. []

TAPA Wagub4
@Adi Gondrong
TAPA Wagub
@Adi Gondrong
TAPA Wagub1
@Adi Gondrong
TAPA Wagub3
@Adi Gondrong
Mahasiswa Desak TAPA Serahkan Rancangan APBA Perubahan 2015

Mahasiswa Desak TAPA Serahkan Rancangan APBA Perubahan 2015

LHOKSEUMAWE – Aliansi Mahasiswa Aceh Utara dan Lhokseumawe (AMAL) mendesak Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) untuk segera menyerahkan APBA Perubahan kepada DPR Aceh.

“Jika dalam waktu dekat pihak terkait belum menyerahkan APBA Perubahan kepada DPR Aceh, maka terdapat sisa anggaran dalam jumlah besar di tahun 2015 yang tidak bisa dimanfaatkan,” ujar Sekretaris Umum AMAL, Teuku Faziel, dalam siaran persnya kepada portalsatu.com, Kamis, 10 September 2015.

Faziel mengatakan hal tersebut penting sekali lantaran mengingat banyak program pembagunan yang belum terselesaikan dalam APBA murni tahun 2015. Seharusnya, kata dia, program-program tersebut bisa dimasukkan ke dalam APBA Perubahan.

“Namun sampai sekarang ini belum juga diserahkan oleh pihak terkait,” katanya.

Dia mengatakan waktu pelaksanaan pembahasan anggaran murni hanya tersisa beberapa bulan lagi. Jika TAPA tidak menyerahkan rancangan anggaran perubahan nantinya akan berimbas kepada jalannya roda pembagunan di Aceh.

AMAL juga mendesak agar TAPA menyerahkan APBA perubahan paling lambat hingga akhir September 2015.

“Tentu kalau sudah begini, pembahasan di DPR Aceh akan memakan waktu hingga akhir Oktober 2015, dan lagi-lagi yang dirugikan adalah rakyat Aceh. Kita tidak inginkan ada mafia-mafia proyek yang diuntungkan dengan terlambatnya pembahasan APBA Perubahan 2015 ini,” ujarnya.

“Untuk itu kami meminta pihak eksekutif agar segera melakukan kerja sama dengan TAPA, mengingat waktu yang sudah sempit untuk melakukan pembahasan APBA Perubahan 2015,” katanya lagi.[](bna)

Bek Meuseunoh Lisek

Bek Meuseunoh Lisek

WALI Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haytar menyerukan agar Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bekerja sama membangun Aceh. Seruan klasik ini menemukan momentum. Pasalnya kita baru saja mendengar dan membaca cerita dugaan pembajakan anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).

TAPA adalah penguasa anggaran di eksekutif. Merekalah yang menghitamputihkan anggaran. SKPA boleh mengusulkan apa pun, tapi TAPA-lah yang berhak menentukan. TAPA juga yang menentukan mana saja program yang pantas diusul ke legislatif (DPRA).

Sejumlah pimpinan DPRA menolak bertanggung jawab terhadap APBA 2015. Ini menandakan ada disharmoni antara eksekutif dan DPRA.

Karenanya, seruan Wali Nanggroe di acara maulid Partai Aceh kemarin menjadi menarik.

Secara jenjang, sebenarnya SKPA adalah “operator” keputusan politik karena pimpinan eksekutif yaitu gubernur dan legislatif adalah produk politik. Mereka dipilih rakyat untuk menjalankan tujuan-tujuan politik dan merealisasikan janji-janji kampanye kedua lembaga ini.

SKPA selaku bawahan seharusnya bekerja di ujung telunjuk guber‎nur. Bila merujuk hal di atas, saat ini di Aceh “kreuh bhan keue ngon bhan likot.” Sepertinya jajaran pejabat di bawah gubernur lebih superior. Ini memperparah disharmoni dalam Pemerintah Aceh.

Kepemimpinan Gubernur Zaini dan Wakil Gubernur Muzakir Manaf tahun ini, secara kasatmata belum memperlihatkan hal yang menonjol untuk pembangunan Aceh.

Seruan Wali Nanggroe ini harus melecut Gubernur untuk menekan SKPA lebih fokus.

Selama ini kita melihat SKPA belum bekerja efektif dan efesien. Buktinya setiap tahun Sisa Anggaran (SILPA) terus meningkat. Banyak pengamat mengatakan gonta-ganti pejabat salah satu penyebabnya. Tapi kecenderungan para eksekutif mencari aman juga salah satu penyebabnya. Mereka malas menggenjot prestasi karena tidak jelas reward dan punishment. Mereka juga terbiasa berpikir bagaimana mendapat anggaran, kemudian menghabiskan dan mempertanggungjawabkannya. Tidak penting keberhasilan program. Tidak penting mencapai tujuan program. Pejabat berlomba mendapat jabatan “basah”. Motifnya jelas: ekonomi.

Dalam menjalankan program masing-masing “meuseunoh lisek”, lagi lagi faktor utamanya adalah materi sehingga seperti yang kita lihat dan kita rasakan saat ini: uang berlimpah, tapi masyarakat tetap miskin. Uang berlimpah, tapi ekonomi tidak juga membaik.

DPRA pun selaku legislatif terkesan lemah dalam pembahasan anggaran dan pengawasan. Yang terjadi kemudian adalah saling berebut untuk mendapat sedikit rente dari realisasi anggaran. Kasus ini memang laksana siklus, yang membuat kita sulit menentukan awal dan akhir.[]

Rp550 Miliar Dana APBA Diduga Dialihkan, Elemen Sipil Surati Banggar DPRA

Rp550 Miliar Dana APBA Diduga Dialihkan, Elemen Sipil Surati Banggar DPRA

BANDA ACEH – Empat elemen sipil Aceh menyurati Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terkait dugaan pengalihan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp250 miliar dan dana Aspirasi Dewan sebesar Rp300 miliar dalam APBA 2015 oleh pihak eksekutif.

Ketiga lembaga tersebut adalah Masyarakat Transparansi Anggaran (MaTA), Koalisi NGO HAM, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh dan Komisi untuk orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh.

“Jika memang benar ada pengalihan anggaran tanpa pembahasan dan pengesahan DPRA selaku perwakilan rakyat Aceh, maka dapat terjadi implikasi secara hukum,” ujar Hafidh, Koordinator Bidang Advokasi Anggaran dan Kebijakan Publik MaTA, kepada portalsatu.com, di Banda Aceh, Senin, 30 Maret 2015.

Hafidh meminta DPRA untuk bisa mengambil langkah-langkah tegas sesuai dengan fungsi dewan dalam menyelamatkan keuangan Aceh 2015. Ia juga meminta lembaga legislatif Aceh untuk melaporkan dugaan pengalihan dana ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila ditemukan pelanggaran hukum.

Dia juga meminta DPR Aceh yang berfungsi sebagai lembaga pengawasan untuk mencari tahu kemana anggaran yang dikoreksi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dialokasikan.

“Sehingga ada kepastian hukum, ini penting dilakukan mengingat fungsi DPRA sebagai pengawas penggunaan anggaran rakyat Aceh,” ujar Hafidh.[] (bna)