Tag: sulaiman abda

Partai Nasional di Aceh Kalah!

Partai Nasional di Aceh Kalah!

PELENGSERAN Sulaiman Abda lewat “Kudeta Paripurna” DPR Aceh (30/9) bukan hanya buah dari terbelahnya partai Golkar di tingkat pusat, namun juga sebagai tanda kekalahan telak Partai Nasional (Parnas) dalam percaturan politik Aceh.

Bagaimanapun, Sulaiman Abda adalah simbol tokoh partai Golkar serta politisi Parnas di Aceh. Pertama, dibawah kepemimpinannya, Golkar Aceh mampu bangkit dari citra masa lalu yang kelam. Bahkan, Golkar mampu meraih podium kedua pada pileg 2014 setelah Partai Aceh. Yang perlu diapresiasi, dengan segenap masa lalu Partai yang berat, tidak mudah membuat Golkar bisa bangkit di Aceh. Namun Sulaiman Abda, dengan tipe kepemimpinan egaliter dan populis mampu menjadi pembangkit persaudaraan kader Golkar sekaligus menjadi daya pikat bagi publik.

Kedua, politik persaudaraan yang dibangun Sulaiman Abda dengan berbagai elit partai lainnya juga menjadikannya kawan dan lawan politik yang cukup disegani dalam kalangan Parnas di Aceh. Posisi politik Sulaiman Abda inilah yang membuat banyak kalangan khawatir. Bagi sebagian politisi Partai Lokal (Parlok), posisi Sulaiman Abda mampu menggerus suara Parlok dalam pesta demokrasi di Aceh. Sementara bagi sebagian politisi Parnas, posisi Sulaiman Abda dapat menutupi keberadaan citra politik mereka.

Kekhawatiran serupa bukan hanya melanda kalangan politisi berpartai. Sepak terjang politik Sulaiman Abda juga mengganggu kepentingan kalangan non partai. Berbagai kepentingan yang sama-sama melihat Sulaiman Abda sebagai penghalang, sudah sejak lama berusaha untuk melengserkannya. Menurut analisa awam-pun dapat terlihat bahwa dalam partai bergambar pohon beringin ini telah banyak yang menunggu dan mengincar kesempatan untuk mengantikannya.

Potensi politik

Kondisi terbelahnya Golkar di Jakarta dan di Aceh, dimanfaatkan dengan seksama oleh para pelaku politik untuk menghilangkan legitimasi status Sulaiman Abda di dewan kehormatan para perwakilan rakyat yang disebut DPRA. Maka, dilangsungkan-lah rapat-rapat fraksi dan berujung pada sidang paripurna yang melengserkan Sulaiman Abda dari kursi Wakil Ketua DPRA, walaupun jelas kisruh partai Golkar yang berpunca di Jakarta belum sepenuhnya selesai. Dari hal ini jelas terkesan ada sesuatu yang dipaksakan, dan demi mengejar kepentingan segelintir pihak.

Apa yang harus dilakukan oleh Sulaiman Abda? Menerima kekalahan atau melawan? Dalam perspektif psychological-strategic, menerima kekalahan tentu memberikan dampak besar bagi ‘nama’ Sulaiman Abda dan para loyalist-nya. Namun dengan melawan, bisa saja dapat memutar balikkan keadaan dan menjadi boomerang bagi lawan-lawan politiknya. Lagipula, amanah rakyat yang diberikan kepada dirinya dan Golkar pada Pileg 2014 yang lalu juga wajib dihormati. Namun, perlawanan ini tentunya harus dilakukan dengan cara-cara pintar melalui mekanisme hukum, secara negara Indonesia merupakan negara hukum.

Terbelahnya tubuh Golkar dan pelengseran Sulaiman Abda dari posisi Wakil ketua DPRA bukan hanya dapat mengorbankan harga diri, namun juga menghancurkan nama baik institusi di mata rakyat. Dalam konteks yang lebih luas, hal ini berdampak pula pada jatuhnya kredibilitas partai nasional dalam percaturan politik di Aceh.

Perlu kesadaran ekstra untuk memperbaiki kondisi politik yang telah terjadi di Aceh selama ini. Kader partai Golkar perlu paham dan sadar atas sosok Sulaiman Abda dalam internal partainya. Partai nasional lainnya pun perlu kembali merangkul seluruh kader dan simpatisannya, serta memperbaiki keretakan hubungan antar Parnas yang telah terjadi. Hal ini telah terlihat dalam tubuh partai lokal, manuver politik akhir-akhir ini memperlihatkan kesadaran bahwa perseteruan di dalam tubuh mereka sendiri akan memecah belah dukungan rakyat ke atas mereka dan kemudian akan dimanfaatkan oleh partai nasional.

Dalam konteks kompetisi antar partai nasional dan partai lokal, dengan ‘terusirnya’ Sulaiman Abda dari dalam rumah partainya sendiri, serta turut pula didukung oleh beberapa parnas tetangganya, maka para politisi partai lokal dengan santai dapat melakukan berbagai pendekatan kepada simpatisan-simpatisan Golkar yang tengah galau. Sementara, partai Golkar sendiri terus memperbesar api konflik internal mereka. Lagipula, bagi parnas lainnya tanpa disadari, telah memperbesar ‘jurang’ di antara mereka sendiri karena kehilangan sosok pemersatu dan bukan tidak mungkin mempengaruhi citra masyrakat dalam pesta demokrasi ke depannya.

Hematnya, hal ini menyiratkan kekalahan partai nasional atas partai lokal. Selain itu, hal ini juga dapat melanggengkan calon Gubernur dari partai lokal untuk bergerak mulus dalam Pemilihan Kepala Daerah Aceh 2017, bahkan tanpa perlu tokoh parnas menjadi calon Wakil Gubernur-nya sekalipun.

Penulis adalah Danil Akbar Taqwadin, pengamat politik dan konflik Aceh.

 

“Sulaiman Abda Sengaja Dilengserkan”

“Sulaiman Abda Sengaja Dilengserkan”

BANDA ACEH – Pemerhati politik dan hukum, Erlanda Juliansyah Putra, S.H.,M.H, mengatakan semua partai politik, baik dari Partai Nasional (Parnas) maupun partai lokal tahu bahwa secara legalitas Sulaiman Abda tidak bisa diganti.

“Lantas apa juga politik yang sedang dicari? Lagi pula, pergantian Sulaiman Abda dengan kader Golkar Aceh lainnya baru bisa dilakukan, bila Golkar Kubu Agung dan Golkar Kubu Arb secara bersama sepakat menyampaikan rekomendasi pergantian pimpinan di DPR Aceh, atau PAW sebagai anggota DPR Aceh atas nama Sulaiman Abda,” kata Erlanda Juliansyah Putra, melalui siaran persnya, Minggu 4 Oktober 2015.

“Atau, pergantian susunan pimpinan dewan atau PAW juga baru bisa dilakukan bila sudah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan pemerintah melalui Kemenkumham sudah menerbitkan Surat Keputusan Menkumham tentang Kepengurusan Partai Golkar,” kata pria yang berprofesi sebagai pengacara ini lagi.

Pertanyaannya, kata dia, mengapa pengetahuan legalitas itu diabaikan oleh Golkar Aceh dari Kubu ARB, dan kemudian mendapat dukungan dengan Parnas yang tergabung dalam Koalisi Aceh Bermartabat (KAB)?

“Jawaban logisnya adalah Paripurna DPRA dengan agenda tunggal melengserkan Sulaiman Abda hanya untuk menganggu aspek legitimasi ketokohan Sulaiman Abda,” ujarnya.

Kata Erlanda, agenda politik penghancuran legitimasi Sulaiman Abda ini bisa dibaca dari dua hal saja. Pertama, mengapa Muhammad Saleh yang diajukan sebagai pengganti Sulaiman Abda.

“Mengapa bukan kader lain, yang secara kader jauh lebih legitimate dan memenuhi semua syarat yang sudah ditetapkan dalam Rapimnas 5 Partai Golkar. Ini artinya Muhammad Saleh hanya jadi tumbal dari permainan politik yang bermaksud menghancurkan legitimasi Sulaiman Abda. Muhammad Saleh sebagai kader Golkar junior yang diuntungkan oleh kebaikan hati Sulaiman Abda tidak bisa menuntut apa-apa, selain menunggu. Posisi politik Muhammad Saleh yang dulu sangat dekat dengan Sulaiman Abda diperkirakan dapat mengganggu psikologi Sulaiman Abda. Bersandarkan kriteria keder yang boleh menjadi pimpinan di DPRA maka Zuriat Supardjo-lah yang paling memenuhi kriteria,” katanya.

Kedua, kata dia, bagi Parnas yang tergabung dalam KAB merasa gerah dengan posisi ketokohan Sulaiman Abda selama ini yang sangat dekat dengan semua pihak strategis di Aceh, termasuk sangat dekat dengan ormas dan kalangan rakyat kecil, khususnya dengan kalangan kaum muda.

“Popularitas itu membuat terganggu tokoh lainnya menjelang Pilkada 2017. Hal ini, di mata tokoh Parnas dianggap sebagai manufer politik Sulaiman Abda untuk dipinang sebagai Wagub oleh salah satu kandidat. Disisi lain, kedekatan Sulaiman Abda dengan gubernur dan pihak lainnya, membuat tokoh lain kehilangan akses atau setidaknya merasa terhalang dengan keberadaan Sulaiman Abda,” kata Erlanda.

Untuk itu, kata Erlanda, jalan politik yang strategis adalah memanfaatkan kisruh internal Golkar Aceh untuk menghilangkan legitimasi Sulaiman Abda agar semua pihak menjauh dari Sulaiman Abda. Kepentingan ini bertemu dalam KAB yang secara politik terikat dalam kepentingan saling membantu.

“Jadilah semua mendukung dan kompak menempuh cara untuk melengserkankan Sulaiman Abda dari posisi Wakil Ketua DPRA. Meski secara legal Sulaiman Abda masih tetap berkerja sebagai salah satu pimpinan namun efek dari kudeta paripurna dipandang dapat mengganggu legitimasi politik dari Sulaiman Abda,” kata Erlanda.

“Hanya saja, semua pihak luput dari perhitungan politik jangka panjang. Sulaiman Abda yang selalu tampil dengan karakter politik merakyat dan baik dengan semua kalangan justru akan menambah kecintaan rakyat kepadanya. Seandaikan Sulaiman Abda berani mencalonkan diri sebagai gubernur dari jalur independen, bisa dipastikan Sulaiman Abda bisa menjadi calon kuat, dan tidak tertutup kemungkinan menang. Harus dipahami, publik sangat peduli dan bersedia mendukung tokoh-tokoh yang terdhalimi,” ujarnya. []

 

Politisi Sabang Ajak Semua Pihak Hormati Golkar

Politisi Sabang Ajak Semua Pihak Hormati Golkar

BANDA ACEH – Mantan Wakil Wali Kota Sabang, Islamuddin Ismady, yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Departemen Organisasi DPP Golkar Kubu Agung Laksono, mengajak semua pihak untuk menghormati Partai Beringin.

Dia juga mengajak pengurus Golkar Aceh dari Kubu ARB untuk menjaga kehormatan partai tersebut. Di sisi lain dia juga meminta anggota DPR Aceh yang sedang mengemban amanah rakyat untuk tidak saling berebut jabatan di DPR Aceh.

Beuna male ngoen rakyat (malu dengan rakyat),” katanya.

Menurutnya pelengseran Sulaiman Abda dari pimpinan DPR Aceh sangat tidak patut. Islamuddin menilai tindakan tersebut terkesan lupa sejarah dan abai terhadap amanah yang sudah dibebankan di atas pundak Sulaiman Abda.

“Kita tidak boleh menutup mata dengan prestasi yang sudah ditoreh Sulaiman Abda, termasuk perolehan suara pribadi beliau,” katanya.

Islamuddin juga mengajak rekan-rekan pengurus partai politik lain untuk menghormati Golkar.

Bek tamah culok kaye bak apui yang teungoh hu. Meutamah tutong (jangan menambah bara api. Tambah terbakar),” katanya.

Islamuddin turut mengajak semua partai untuk membantu Golkar dengan cara tidak mendorong atau mendukung langkah pemecatan, dan pelengseran. “Bagaimana jika ke depan konflik juga terjadi di partai Anda?,” katanya.

Sampai saat ini sengketa Golkar masih belum selesai. Menurutnya selama sengketa belum selesai, tidak boleh ada tindakan yang berjalan sendiri-sendiri.

“Pencalonan kepala daerah juga mesti ada kesepakatan bersama. Tanpa ada kesepakatan, itu namanya dukungan fiktif. Begitu juga dengan PAW atau perombakan di DPR Provinsi atau di Kabupaten/Kota, mesti ada rekomendasi dari kedua kubu di Golkar,” ujarnya.

Dia juga mengajak Fraksi Partai Golkar di DPR Aceh untuk membuang intrik sesama anggota. “Pu hana le male ngon rakyat. Hana pu takot dengan politik preman (Apa tidak malu dengan rakyat. Jangan takut dengan politik preman). Rakyat di belakang Anda, jika memang Anda berkerja untuk rakyat,” katanya.[](bna)

Aku Memilih Setia

Aku Memilih Setia

Catatan Lepas Tentang Sulaiman Abda

Ini bukan judul lagu Fatin Sidqia Lubis. Tapi ini pilihan politik, untuk memilih setia bersama Bang Leman.

Mungkin, ini bukan pilihan populer. Sebab di politik, kata orang, kesetian beriring dengan keuntungan. Lalu, apa untungnya lagi setia dengan Bang Leman?

Beliau bukan lagi Ketua Golkar Aceh toh. Keberadaan Beliau tidak bisa dipakai untuk mendapatkan jaminan pada saat pengusulan caleg di musim Pileg, atau melobi politik agar bisa jadi calon kepala daerah, atau setidaknya mengusulkan rekan atau calon pesanan, kepadanya.

Untuk apa lagi setia kepada Bang Leman, toh posisinya sekarang paska dilengserkan rame-rame oleh DPR Aceh, sudah tidak strategis lagi memasukkan proposal agar bisa mendapatkan sedikit dari bagian dana aspirasinya.

Untuk apa lagi setia kepada Bang Leman, jika nanti benar-benar jatuh dan terdepak dari DPR Aceh, maka habislah yang bisa didapati darinya. Politisi jatuh biasanya juga jatuh secara finansial.

***

Aku jadi terbayang pada saat Bang Leman masih sebagai Ketua Golkar Aceh, pada musim sebelum konflik internal. Orang-orang begitu setia kepadanya. Begitu dipanggil langsung datang. Malah ada yang menitip pesan kepada Kak Ida di sekretariat agar begitu Bang Leman tiba di kantor segera sms agar bisa merapat.

Aku masih merekam kehangatan teman-teman di kantor, dan aku sangat kagum karena mereka begitu terlihat kompak, dan menunjukkan dedikasinya kepada Bang Leman, yang kerap dipanggil Ketua.

Bang Lemanpun sangat terbuka dan memberi kebebasan kepada siapa saja untuk mengungkapkan pikiran dan juga kekesalannya. Istilah populer, sangat demokratis. Jadilah kantor tempat mengalirnya kritik, termasuk mengkritik Bang Leman. Tidak ada yang takut apalagi sampai merasa tertekan. Jika rapat berlangsung, semua dengan antusias menyampaikan pandangan dan sikapnya. Duduk di dalam rapat sangat bebas dan enjoy, bukan seperti duduk anak TK yang kerap mengikuti apa arahan ketua atau pimpinan rapat.

Akupun pernah mengkitik Bang Leman, tapi lebih banyak aku lakukan di saat berduaan. Apa yang tidak sesuai langsung aku katakan dengan argumentasi. Beliau mendengar, dan sesekali juga terjadi diskusi panas. Selebihnya, hubungan baik kembali terjalin.

Bahkan, aku pernah menyampaikan surat pengunduran diri karena pada saat itu aku merasa bosan hanya datang, duduk, dan diskusi saja. Aku ingin melakukan sesuatu. Akhirnya, suratku dijawab dengan tantangan untuk mengelola pendidikan politik bagi anak-anak muda, mengelola pendataan dan membangun keterbukaan informasi.

Alhamdulillah, sejumlah anak-anak muda berhasil kami himpun, dan beberapa pelatihan pendidikan politik pernah digelar. Aku juga mengelola data yang dipakai untuk keperluan Pileg 2014. Hasilnya, perolehan suara dan kursi Golkar Aceh meningkat. Lebih dari itu, Golkar Aceh pernah mendapatkan Juara Keterbukaan Informasi yang penilaiannya dilakukan oleh Komisi Informasi Aceh.

***

Hari ini aku merekam pemandangan yang biasa secara laku politik, tapi sangat tidak baik secara etika atau sopan santun politik. Orang-orang yang dahulu mengalahkan kesetianku, justru menjauh dari Bang Leman. Ada yang sembunyi dan memilih diam padahal dahulu sangat vokal dan kritis terhadap Bang Leman. Kenapa terhadap orang lain tidak berani kritis?

Aku juga merekam keanehan yang mengiris hati. Orang-orang yang sudah dianggap adik, dan bahkan anak atau keluarga oleh Bang Leman justru dibelakang Bang Leman menjatuhkan pilihan politik Bang Leman. Sudah tidak bisa dan mau membantu Bang Leman, untuk sekedar menjaga marwah Bang Leman saja tidak bisa.

Mereka memang kerap menyatakan kasian kepada Bang Leman. Padahal, apa yang sedang terjadi dengan Bang Leman tidak perlu dikasihani. Semua kejadian politik sudah ada aturan dan jalur perlawanannya. Hanya yang dibutuhkan oleh Bang Leman adalah dukungan agar apa yang sedang dihadapinya berjalan secara aturan. Ini tidak cukup hanya dilakukan oleh Bang Leman, dan inilah kesempatan bagi teman-teman yang dahulu dekat ikut memberi dukungan dan sokongan.

Jadi, yang harusnya dikasihani adalah mereka yang hari ini lebih memilih setia dengan kalkulasi untuk sekedar mendapatkan keuntungan politik. Padahal, politik yang sedang sangat dirindui rakyat adalah politik yang tidak saling melukai, politik yang kompak di atas dasar kebenaran dan aturan, juga di atas rasa persaudaraan.

Bukankah sengketa Golkar belum selesai. Kedua kubu, baik yang sudah diakui pemerintah maupun yang sedang melakukan gugatan, keduanya masih terikat dengan logika sengketa. Dalam masa itu, sepatutnya tidak ada pihak yang saling menjatuhkan, apalagi sampai memecat kader yang sudah terbukti secara suara sangat didukung oleh rakyat, seperti Bang Leman.

Sejauh partai masih berada dalam sengketa, wakil rakyat tidak sewajarnya dipecat apalagi sampai mengkeroyok ramai-ramai dengan mengajak partai lain. Semestinya kader Golkar dan sesama wakil rakyat saling bela membela atau minimal tidak mengambil keuntungan dari situasi kekacauan.

Memang, dalam politik itu hal biasa. Kekuasaanlah yang utama dicari. Tapi Golkar bukan partai baru dan juga bukan Golkar jaman orde baru. Golkar paska orde baru adalah Golkar yang muncul dengan paradigma barunya. Golkar yang sudah berubah. Golkar yang tidak lagi ditentukan nasibnya oleh orang seorang. Golkar yang tidak lagi bergantung pada kekuasaan. Golkar hari ini adalah Golkar yang kemenangannya ditentukan oleh ide, gagasan, moral dan kedekatan dengan rakyat. Seluruh kemenangan Golkar ditentukan oleh permanent campaign yang digerakkan dengan ide, moral, dan kedekatan dengan rakyat.

***

Tapi, faktanya hanya beberapa saja yang memilih setia. Dan aku juga memilih setia. Apapun yang terjadi atas kezaliman yang sedang menimpa Bang Leman akan aku sertai dia dengan kemampuan yang aku miliki. Inilah politikku. Inilah sikapku dan ini juga etika yang aku pegang. Soal yang lain, aku maklumi sambil berdoa agar masih mungkin terbuka hati agar sosok yang sudah diberi amanah oleh rakyat terus bisa berkerja untuk rakyat.

Di suatu malam saat aku bersilahturami ke rumahnya, aku berkata dengan tegas. “Loen bantu bang, bukon agar na proyek. Tapi, lon teupu that, meuyo na bang di DPR Aceh, rame ureung yang mudah meu urosan dengan Bang.”

Di lain waktu saya juga berkata: “Mungkin bagi Bang Leman tidak ada lagi kepentingan sehingga tidak perlu sekali ngotot mempertahankan kekuasaan yang sedang ada. Tapi, ingatlah, enam belas ribu suara rakyat adalah angka kepercayaan yang tidak sedikit. Abang jangan bela diri tapi belalah suara rakyat yang sudah memberi kepercayaan kepada Abang untuk menjadi wakil rakyat. Ini jihad politik dan jika abang kalah dalam jihad ini, abang sudah mempertahankan satu kebenaran. Dan abang akan menjadi inspirasi bagi kami semua untuk tidak takut memperbaiki politik agar lebih bagus lagi di masa depan.”

Saat itu, wajah Bang Leman kembali bercahaya dan senyumnya kembali muncul sebab ia tahu masih ada orang yang setia dengannya. []

Masih Pimpinan Dewan, Sulaiman Abda Cek Pembangunan Fisik Masjid Cot Goh

Masih Pimpinan Dewan, Sulaiman Abda Cek Pembangunan Fisik Masjid Cot Goh

JANTHO – Wakil Ketua DPR Aceh, Sulaiman Abda masih melakukan tugas dan kegiatan seperti biasa. Keputusan paripurna yang melengserkan dirinya sebagai Wakil Ketua DPR Aceh tidak membuat politisi senior partai Beringin ini berhenti bertugas.

Seperti halnya hari ini, Jumat, 2 Oktober 2015. Sulaiman Abda melakukan rapat dengan panitia Masjid Cot Goh, Teubang Phui, Montasik, Aceh Besar usai salat Jumat. Sulaiman Abda kemudian mengecek pembangunan fisik pengerjaan pembangunan masjid usai rapat tersebut.

Sebelumnya pada 25 Agustus 2015, saat kunjungan Sulaiman Abda menyatakan Pemerintah Aceh melalui APBA 2015 telah menyediakan anggaran pembangunan masjid sebesar Rp 1 miliar.

“Ini dana untuk membangun MCK dan taman,” kata Sulaiman Abda yang dibenarkan oleh Ketua Pembangunan Masjid, Ansari Muhammad.

Menurut Sulaiman Abda, Masjid Cot Goh memang layak dibantu mengingat keberadaan masjid ini sudah mendunia.

“Di masjid ini, jamaah dari berbagai dunia pernah menggelar pertemuan umat Islam. Ada dari Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Bangladesh, Thailand, dan India,” kata Sulaiman Abda.

Imum Mukim Cot Goh berharap perhatian Pemerintah Aceh untuk Masjid Cot Goh terus ditingkatkan.

“Kami berharap Bang Leman, melalui DPR Aceh dapat terus memberi dukungannya sebagaimana dukungan yang telah diberikan selama ini,” kata Imum Mukim Cot Goh, Nirwansyah Rasyid.

Sebelumnya Ketua DPR Aceh, Tgk Muharuddin, telah menyampaikan kepada media terkait status Sulaiman Abda yang masih tetap menjadi pimpinan DPRA sampai keluarnya SK pergantian dari Kemendagri. Di sisi lain, Kemendagri sudah memberikan sinyal sulit untuk merespon jika tidak ada rekomendasi dari Golkar Kubu ARB dan Golkar Kubu Agung Laksono.[] (bna)

Seandainya DPR Aceh ‘Ngotot’ untuk Kepentingan Rakyat

Seandainya DPR Aceh ‘Ngotot’ untuk Kepentingan Rakyat

SIAPA “aktor utama” di balik “suksesnya” rapat paripurna untuk “mendepak” Sulaiman Abda dari kursi wakil ketua DPR Aceh?

Bagi sebagian rakyat Aceh, pertanyaan itu barangkali tidak penting. Akan tetapi menjadi “penting” jika pertanyaannya kemudian: “Apakah ‘aktor utama’ di balik ‘suksesnya’ rapat paripurna Rabu malam itu juga selalu ‘ngotot’ untuk kepentingan rakyat banyak?”

Pat tacok? hana barang! Teramat langka jika saat ini ada anggota dewan yang jiwa raganya seutuhnya untuk kepentingan rakyat banyak, bukan kepentingan kelompoknya, dan para ‘penjilat’ disekelilingnya,” begitu acapkali saya dengar sindiran sebagian warga terhadap anggota dewan masa kini.

Mengapa muncul pertanyaan: “Siapa ‘aktor utama’ di balik ‘suksesnya’ rapat paripurna untuk ‘mendepak’ Sulaiman Abda dari kursi wakil ketua DPR Aceh?” Karena menurut saya yang bukan pengamat politik, tipis kemungkinan rapat paripurna itu “sukses” jika tanpa “campur tangan” pihak tertentu di DPR Aceh.

Sebab, berdasarkan berita yang saya baca, rapat paripurna itu sempat diskor lantaran anggota DPR Aceh atau DPRA yang hadir tidak memenuhi kuorum. “Hansep syarat, han sah rapat”. Dan rapat itu diskor bukan sekali, tapi dua kali.

Artinya, menurut perkiraan saya, di celah-celah itu, ada upaya pihak tertentu agar anggota DPRA yang tadinya “malas” menghadiri rapat paripurna itu lekas datang ke gedung dewan. Apakah “dibujuk, dirayu-rayu, digoda, diiming-imingi sesuatu, dll.,” yang bahasa halusnya “mengundang”. Surat undangan pastinya sudah dikirim sebelumnya, tapi malam itu “mengundang” agar rapat paripurna “sukses”.

Neujak laju keunoe bagah, meuhan…,” umpamanya begitu cara “mengundang”. Pastinya pihak tertentu itu yang lebih tahu “jurus cakologi politek”, tentunya dengan sikap “ngotot”.

Saya tidak ingin masuk ke ranah “konflik internal” Partai Golkar Aceh yang berlanjut terhadap rapat paripurna “mendepak” Sulaiman Abda dari kursi wakil ketua DPRA. Karena saya bukan kader atau simpatisan partai politik tertentu. Saya sebagai rakyat Aceh hanya tertarik soal sikap “ngotot” itu tadi. Sikap “ngotot” yang ditunjukkan pimpinan dan anggota DPRA.

Saya kemudian mencoba berandai-andai, jika DPRA tidak sekadar “ngotot” rapat paripurna itu, akan tetapi “ngotot” pula untuk kepentingan rakyat banyak. Misalnya, saat ini banyak warga hidup melarat, persentase penduduk miskin di Aceh jauh di atas rata-rata nasional, padahal provinsi ini diguyur uang berlipat. Apakah DPRA “ngotot”, berdiri paling depan, memanggul kepentingan rakyat miskin itu?

Apakah DPRA “ngotot” mengkritisi “patgulipat anggaran akhirnya masuk kantong pejabat?” Apakah DPRA “ngotot” memikirkan regulasi-regulasi yang berkaitan dengan hajat hidup rakyat banyak?

Dan apakah DPRA “ngotot” mempersoalkan terus menerus dengan langkah nyata ketika Pemerintah Aceh tidak mampu secara maksimal merealisasikan 10 Program Prioritas Pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2012-2017?

Mulai program (1) Reformasi Birokrasi dan Tatakelola; (2) Keberlanjutan Perdamaian; (3) Dinul Islam, Adat dan Budaya; (4) Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Pertanian; (5) Penanggulangan Kemiskinan; (6) Pendidikan; (7) Kesehatan; (8) Infrastruktur yang Terintegrasi; (9) Sumber Daya Alam Berkelanjutan; (10) Kualitas Lingkungan dan Kebencanaan.

Tunjukkan kepada kami rakyat Aceh, bukti pimpinan dan anggota DPRA “ngotot” terkait persoalan-persoalan itu!

*Irmansyah, warga Lhokseumawe.

 

Ketua AMPI Aceh Barat: Anggota Fraksi Golkar Aceh Wajib Mundur

Ketua AMPI Aceh Barat: Anggota Fraksi Golkar Aceh Wajib Mundur

BANDA ACEH – Ketua DPD Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Aceh Barat, Fuad Hadi, mendesak ketua dan seluruh anggota Fraksi Golkar mundur serta melepas keanggotaannya dari DPR Aceh. Pasalnya mereka dinilai telah memalukan seluruh kader dan menciderai marwah Partai Golkar.

“Pernyataan Fraksi Golkar Aceh yang menyatakan 99 persen anggota partai sepakat menurunkan posisi Sulaiman Abda sebagai Wakil Ketua DPR Aceh menjadi bukti bahwa Fraksi Golkar Aceh, secara etika politik telah melakukan perbuatan tercela,” kata Fuad Hadi didampingi Ketua Barisan Muda Kosgoro Aceh Barat, Agussalim, kepada portalsatu.com, Kamis, 1 Oktober 2015.

Menurutnya Fraksi Golkar Aceh secara sengaja mengabaikan pengetahuan politik, hukum dan peraturan. Padahal, kata Fuad, secara tegas telah disampaikan untuk partai bersengketa dilarang melakukan tindakan yang dapat berdampak secara hukum.

“Fraksi Partai Golkar Aceh di DPR Aceh juga tidak menjaga persaudaraan keluarga besar Partai Golkar, yang selama ini telah membantu mengantar mereka menjadi anggota DPRA sekaligus memulihkan citra politik Golkar di tengah masyarakat,” ujarnya.

Pihaknya juga mendesak Fraksi Partai Golkar untuk membubarkan diri, mengundurkan diri, dan juga meminta maaf kepada keluarga besar Partai Golkar di seluruh Aceh.

“Saudara Aminuddin dan M. Saleh, S. Pdi wajib mundur dan mendesak para senior untuk mengutuk tindakan bunuh diri politik,” katanya.[](bna)

Drama PAW Sulaiman Abda

Drama PAW Sulaiman Abda

DRAMA yang bernama PAW (Pergantian Antar Waktu) Sulaiman Abda di DPR Aceh akhirnya selesai dan telah mengambil keputusan menjelang larut malam 30 September 2015. Sebuah drama yang banyak ditonton, ditunggu dan dibicarakan oleh khalayak ramai di ibukota Propinsi Aceh, baik oleh praktisi pulitek, penggemar pulitek maupun kaum awam.

Rapat paripurna DPRA, setelah dua kali ditunda karena tidak mencukupi kuorum itu akhirnya memutuskan untuk memberhentikan mantan Ketua DPD Golkar Aceh, Drs Sulaiman Abda, sebagai wakil pimpinan DPRA. Dewan kemudian menggantikannya dengan kompatriot Sulaiman Abda di Partai Kuning, Muhammad Saleh.

Proses PAW ini menjadi sesuatu yang luar biasa mengingat sampai hari ini, masyarakat masih belum mengetahui siapa sebenarnya yang berkuasa di Partai Golkar: kubu Bali atau kubu Ancol?

Bahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun tidak bisa menjawab pertanyaan siapa yang berhak mengusulkan calon di pilkada serentak nasional tahun 2015 ini: Golkar ARB kah? Atau Golkar Agung Laksono kah?

Sebuah kesepakatan akhirnya dicapai untuk mencegah adanya kegagalan mencalonkan kepala daerah dari Partai Beringin ini. Sebuah tim yang terdiri 10 orang perwakilan dari kedua kubu bekerja mengajukan nama yang disepakati kepada KPU. Pengajuan nama calon kepala daerah harus disertai surat dukungan dari kedua faksi. Solusi ini diambil untuk mengisi kekosongan akibat adanya upaya hukum yang diusahakan pihak internal Golkar untuk mencari siapa jawara sejati yang berhak duduk di Slipi.

Preseden yang menyejukkan tersebut ternyata tidak terlalu laku di daerah. Konflik berlangsung di semua DPD Tingkat I dan II Golkar di seluruh Indonesia. Dualisme pun otomatis terjadi dan semua terpacu untuk menjadi nomor satu. Nikmatnya kekuasaan memang selalu membuat orang-orang pandai mau dan tidak malu-malu untuk berkontestasi. Kubu ARB di Aceh yang dimotori Yusuf Ishak dan Muntasir Hamid melakukan move penting dengan mengajukan permintaan PAW Sulaiman Abda, yang dikenal sebagai pendukung kubu Agung Laksono. Sebuah move yang sangat hebat mengingat proses ini berjalan sangat cepat, tidak lebih dari dua pekan sesudah paripurna mendapatkan keputusan. Kesan buru-buru dan “dipaksakan” pun muncul. Ada apa ini?

Proses pemberhentian Sulaiman Abda dari pimpinan DPRA dibumbui pernyataan dari Golkar kubu Bali yang akan mendukung pencalonan Mualem sebagai Gubernur Aceh di Pilkada 2017. Rumornya gayung pun bersambut, Mualem meminta anggota DPRA dari Partai Aceh untuk menyegerakan penggantian ini.

Memang politik tidak jauh-jauh dari transaksi semacam ini, dan sudah menjadi rahasia umum dimana-mana. Kalau memang demikian yang terjadi, mungkin perhitungan matematis sudah dilakukan dengan cermat oleh kubu Mualem. Tapi apakah pakar matematika kubu Mualem dan Muntasir sudah memasukkan variable penentu bahwa ada fakta belum tentu ARB yang akan menjadi pemenang di dalam perebutan keabsahan kepengurusan Partai Golkar? Bukankah proses hukum masih bergulir? Bukankah Agung Laksono juga punya kans? Bahkan, bukankah ada ancaman muncul Partai Golkar kubu ketiga yang kabarnya akan merangkul semua pihak dan mengadakan sebuah munaslub?

Tapi bisa saja para pakar matematika mengabaikan variable-variable ini, karena bisa saja menurut mereka siapa pun yang menjadi raja secara nasional di Partai Golkar, ketokohan Mualem dan kesolidan Partai Aceh pasti akan mengantarkan Mualem ke kursi Aceh-1 tahun 2017.

Perandai-andaiaan ini mungkin kurang lengkap tanpa menanyakan, “Jadi, kalau semisal Golkar Aceh bukan variabel penentu di dalam pencalonan Mualem, kenapa terburu-buru melaksanakan proses PAW Sulaiman Abda?” Apakah Sulaiman Abda sendiri menjadi ancaman bagi Mualem di Pilkada Aceh 2017? Atau, apakah Sulaiman Abda menjadi ancaman bagi Partai Aceh dan partai-partai lain pendukung paripurna PAW ini? Atau apakah Sulaiman Abda adalah ancaman bagi pimpinan DPRA yang lain mengingat dia adalah yang paling senior dan berpengalaman, dan mungkin yang paling paham mengenai anggaran?

Wow, kalau ini benar, bukan kah Sulaiman Abda ini hebat sekali? Superman-kah dia sehingga harus dijegal jauh-jauh hari?

Sejarah politik Aceh selama 10 tahun terakhir mencatat hegemoni partai lokal telah mengubah peta kekuatan di propinsi paling barat Sumatera ini. Partai Aceh menjadi juara berturut-turut di dua pemilu 2009 dan 2014, walaupun terjadi penurunan jumlah kursi DPRA di pileg terakhir.
Partai nasional (istilah yang sampai hari ini baru ada di Aceh) pun keteteran dan “goyang” di Pileg 2009. Partai Golkar Aceh, adalah pemenang kedua pemilu 2014, naik peringkat dari peringkat ketiga di pileg sebelumnya. Kemunculan adik biologisnya parnas baru, Nasdem Aceh yang secara fenomenal telah mencuri perhatian masyarakat dengan menjadi juara 3 di tahun 2014.

Partai Golkar Aceh tetap survive dengan jumlah kursi yang malah bertambah. Prediksi Nasdem akan mencuri pemilih tradisional Golkar Aceh ternyata tidak (signifikan) terjadi. “Kesuksesan” Golkar Aceh ini tentu tidak lepas dari peran sang nahkoda, Sulaiman Abda yang memegang kendali sejak 2009.

Kemampuan politik Sulaiman Abda sudah terasah selama puluhan tahun. Kepiawaian melakukan komunikasi politik adalah modalnya untuk membuat Golkar Aceh tetap tegak. Walau muncul kritik dan tuduhan kerap menjalankan politik dua kaki di beberapa even politik di Aceh, dia telah membuat Golkar Aceh mampu berperan di banyak lini yang mempengaruhi kebijakan di Aceh.

Sulaiman Abda adalah seorang penyintas yang berhasil menularkan ketangguhan ini kepada partainya. Jumlah pemilih kedua terbanyak di level pimpinan DPRA dengan 17 ribu suara adalah salah satu fakta yang tidak bisa ditutupi.

Tetapi, apakah supermanship ini yang membuat Sulaiman Abda didepak beramai-ramai dari pimpinan DPRA? Wallahualam! Yang jelas di tengah banyaknya persoalan di Aceh, di tengah alotnya tahapan pembahasan APBA-P, dan banyaknya rancangan qanun yang belum terselesaikan, ternyata DPRA kita lebih senang mengurus hal-hal remeh seperti ini. Mungkin mereka lelah!

Dari kejadian ini, kritikan harus kita sampaikan untuk Golkar Aceh karena gagal melokalisir persoalan di internal, bersambut pula dengan pragmatisme elit politik menjelang pilkada 2017. Ujung-ujungnya kepentingan rakyat yang akan dirugikan.[]

Penulis: T. Mahfud, nelayan yang tinggal di Deah Glumpang, Banda Aceh

Aktivis Himab: Pemikiran Sulaiman Abda Masih Dibutuhkan Aceh

Aktivis Himab: Pemikiran Sulaiman Abda Masih Dibutuhkan Aceh

BANDA ACEH – Mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Aceh Besar (Himab), Fakhrurazi, S.Pd menilai keberadaan Sulaiman Abda masih dibutuhkan oleh DPD Golkar Aceh. Menurutnya partai berlambang pohon beringin tersebut beruntung memiliki sosok yang biasa disapa Bang Leman.

“Sangat disayangkan kalau beliau akan PAW, menurut saya di Aceh setiap membicarakan Golkar maka nama Sulaiman Abda yang terlintas,” kata Fakhrurrazi melalui pesan singkat yang dikirimnya ke Portalsatu.com, Rabu, 30 September 2015, malam.

Fakhrurazi juga menyebutkan, secara pribadi dia melihat peran dan pemikiran Sulaiman Abda juga masih dibutuhkan oleh DPR Aceh untuk menjawab dinamika politik dan pembangunan di daerah ini.

“Saya pribadi hanya melihat kondisi rill di lapangan, dan statemen ini tanpa kepentingan apapun selain kepentingan untuk Aceh ke depan,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPR Aceh, Teungku Muharuddin, mengatakan pergantian Wakil Ketua DPR Aceh dari Sulaiman Abda ke M. Saleh tidak diartikan sebagai PAW. Hal itu dikatakan Teungku Muharuddin kepada portalsatu.com, Rabu malam 30 September 2015.

“Sulaiman Abda masih wakil ketua DPR Aceh hingga SK dikeluarkan. Ini jangan diartikan PAW. Ini pergantian posisi, reposisi ini,” ujar Teungku Muharuddin kepada wartawan.

Ia mengatakan keputusan malam ini akan diserahkan ke gubernur dan gubernur akan menyerahkan ke Kementerian Dalam Negeri.

“Yang kita bahas malam ini adalah reposisi dan bukan PAW,” ujarnya lagi.

Rapat akhirnya selesai pukul 23.33 WIB dengan keputusan Sulaiman Abda masih menjadi wakil Ketua DPR Aceh selama SK belum dikeluarkan menteri.[](bna)

“Sulaiman Abda Masih Wakil Ketua DPR Aceh, Hingga..”

“Sulaiman Abda Masih Wakil Ketua DPR Aceh, Hingga..”

BANDA ACEH – Ketua DPR Aceh, Teungku Muharuddin, mengatakan pergantian Wakil Ketua DPR Aceh dari Sulaiman Abda ke M. Saleh tidak diartikan sebagai PAW. Hal itu dikatakan Teungku Muharuddin kepada portalsatu.com, Rabu malam 30 September 2015.

“Sulaiman Abda masih wakil ketua DPR Aceh hingga SK dikeluarkan. Ini jangan diartikan PAW. Ini pergantian posisi, reposisi ini,” ujar Teungku Muharuddin kepada wartawan.

Ia mengatakan keputusan malam ini akan diserahkan ke gubernur dan gubernur akan menyerahkan ke Kementerian Dalam Negeri.

“Yang kita bahas malam ini adalah reposisi dan bukan PAW,” ujarnya lagi.

Rapat akhirnya selesai pukul 23.33 WIB dengan keputusan Sulaiman Abda masih menjadi wakil Ketua DPR Aceh selama SK belum dikeluarkan menteri.[](mal)