PERNYATAAN Gubernur Jakarta tentang birokrat lulusan IPDN seperti menampar. Pernyataan nyeleneh itu terkesan menggeneralisir karena birokrat di negeri ini umumnya memang begitu. Tidak kreatif, turut sama atasan dan pandai mengutak atik.

Namun pernyataan itu bila mengacu pada spesialisasi pendidikan, kritikan Ahok memang mengena. Pasalnya lembaga pendidikan pamong memang mengkhususkan diri untuk mendidik birokrat tulen. Jadi merujuk pada keadaan hari ini, kritikan itu seperti membuka kotak pandora.

Dalam konteks Aceh misalnya. Hampir semua lulusan lembaga itu mengisi jabatan di pemerintahan. Tapi bila kita mengacu pada nilai ideal pamong sebagai pelayan masyarakat maka seperti berharap “boh ara hanyet”.

Kita tidak tahu apakah mereka yang salah atau lembaganya. Kita ambil sampel misalnya tingkat pemerintah Aceh. Betapa mereka mengisi banyak eselon di pemerintahan. Tapi lihatlah hasil kerja mereka. Adakah mereka berprestasi? Adakah mereka benar melayani? Adakah mereka mereka menunjukkan kelas mereka sebagai orang dengan didikan yang spesial.

Siapapun mengakui tata kelola manejerial pemerintah Aceh amat buruk. Tapi siapa di antara birokrat kita yang siap jadi martil untuk memperbaikinya. Para birokrat itu seperti manusia tanpa jiwa. Mereka seperti para “kasim” dalam sejarah Kekaisaran Cina. Kasim sejumlah pengabdi raja yang dikebiri. Agar mereka menjadi pengabdi tanpa reserve. Mereka bekerja tanpa jiwa.

Pernyataan Ahok seperti kembali memukul bandul. Memecahkan kesunyian dari kritikan sistem pendidikan kita. Lulusan IPDN yang dilatih semi militer melahirkan jiwa korsa sesama mereka. Mereka membangun “klik” untuk saling melindungi dan saling “mengangkat”.

Bila sudah begini ukuran prestasi sudah jauh dari acuan. Maka jangan heran tingkat kepercayaan publik terhadap birokrat amat rendah. Akhirnya rakyat selalu memilih jalan sendiri menyelesaikan masalahnya. Rakyat jadi tidak taat sebab ketika taatpun belum tentu menyelesaikan masalahnya.

Lihat soal ketertiban misalnya. Tertib administrasi. Sebab para birokrat kita bukan problem solving. Mereka yang bekerja di pemerintah meresa lebih tahu. Lebih pandai dan punya keputusan yang mutlak. Sedikit sekali yang benar-benar punya rasa sebagai “babu” atau pelayan yang ditugaskan negara melayani rakyat.

Dalam konteks Aceh kita butuh birokrat pengabdi. Bukan birokrat “babi gemuk”, rakus tapi tidak luwes. Kita mimpi birokrat yang tiap hari menjadi pengurai kekusutan di segala lini. Menjadi birokrat yang punya daya kreasi, punya daya juang dan selalu berpikir “menghalalkan” penghasilannya. Bukan berpikir bagaimana setiap hari mengutak atik administrasi demi recehan haram.

Birokrat harus melepaskan diri dari jiwa “amtenar” karena itu peninggalan penjajah. Di masa lalu amtenar digaji kolonial memang untuk menjajah kita. Maka sepantasnyalah semua itu ditinggalkan. Saat ini kita mengurus bangsa sendiri, pemimpin sendiri dan rakyat sendiri.

Perasaan “lebih” karena sekolah spesialis harus ditunjukan dengan menjadi pelayan “berhati”. Menjadi tempat rakyat menyelesaikan urusannya. Kita mimpi birokrat yang didatangi rakyat dengan perasaan bahagia. Sebab mereka merasa birokrat adalah pelayan mereka. Bukan seperti kaum terjajah berhadapan dengan amtenar (birokrat) penjajah.

Lihatlah betapa melimpahnya uang Aceh. Mengapa banyak rakyat miskin dan papa? Mengapa rumah para amtenar itu menjulang megah? Memangnya berapa besar gaji mereka? Seribu tanya itu harus menjadi renungan bagi mereka yang sudah menyerahkan diri untuk negara. Dan yang ditugaskan menjadi “babu” untuk rakyat. Jadi jangan dibalik.[]