Tag: skpa

Penyambutan ‘Pagar Manusia’ di Bandara SIM

Penyambutan ‘Pagar Manusia’ di Bandara SIM

SELURUH pejabat Aceh beramai-ramai menjemput kepulangan Gubernur Aceh Zaini Abdullah dari tanah suci di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Blang Bintang, Rabu 7 Oktober 2015.

Di Bandara SIM, mereka membentuk ‘pagar manusia’ demi bisa menyapa, terlihat serta bersalaman dengan Gubernur Aceh.

Mereka meninggalkan aktivitas kantor serta kepentingan public. Mereka melupakan sejenak kondisi serapan APBA 2015 untuk menyapa orang nomor satu di Aceh saat ini.

Beberapa kepala SKPA bahkan menjemput langsung ke Jakarta sejak Senin awal pekan lalu.

Respon dari pejabat Aceh ini sebenarnya sangat berlebihan dan menggelikan hati. Karena, mereka sebenarnya masih bisa berjumpa dengan Gubernur Zaini pada hari-hari lainnya, atau bersalaman saat upacara peusijuek di pendopo Aceh.

Ada banyak argument serta persepsi yang muncul saat melihat pejabat Aceh berdesak-desakan dan membentuk ‘pagar manusia’ di Bandara SIM demi menyambut Gubernur Aceh.

Di media social, hal ini juga jadi pembicaraan serius. Sorotan paling banyak tentu hal yang bersikap negative. Bukan untuk gubernur, tetapi untuk para pejabat itu sendiri.

Kita yakin, gubernur Aceh sendiri tak ingin penyambutan ‘semeriah’ seperti kemarin. Ini karena, gubernur baru pulang dari ibadah haji serta bukan dari turnamen ‘hidup mati’ atau medan peperangan.

Gubernur memilih para pembantunya di SKPA tentu bukan hanya untuk disambut meriah seperti kemarin. Gubernur melantik mereka untuk bekerja yang hasil kerja hari ini masih sangat mengecewakan.

Maka kita berharap, setelah istirahat nanti, sudah semestinya Gubernur Aceh memikir ulang penempatan pejabat di SKPA. Gubernur harus benar-benar jeli dalam menempatkan pejabat baru, agar yang dilantik nanti adalah pejabat yang mau bekerja serta bukan pejabat yang hanya pandai cari muka serta menjilat.

Gubernur Didesak Segera Evaluasi SKPA

Gubernur Didesak Segera Evaluasi SKPA

BANDA ACEH- Koordinator Forum Anti-Korupsi dan Transparansi Anggaran (FAKTA), Indra P Keumala meminta Gubernur Aceh Zaini Abdullah yang baru selesai menunaikan ibadah haji dapat segera fokus membenahi tata kelola pembangunan Aceh.

Dia berpendapat, evaluasi dan pergantian terhadap sejumlah pejabat malas di satuan kerja pemerintah Aceh (SKPA) adalah langkah mendesak dilakukan saat ini.

“Gubernur harus kembali fokus berfikir untuk kesejahteraan rakyat. Apalagi berdasarkan statistik yang ada, kemiskinan di Aceh justeru semakin membengkak. Karenanya, pejabat SKPA yang berkinerja buruk harus segera dilengserkan,” ujarnya, Kamis 8 Oktober 2015.

Indra menjelaskan, berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada September kemarin angka kemiskinan di Aceh bertambah menjadi 851.000 orang.

Hal ini, lanjut dia, sekaligus sebagai bukti ketidakbecusan SKPA mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2012-2017, yakni penurunan angka kemiskinan mencapai 2 persen pertahunnya.

“Semua target yang direncanakan cuma sekedar omong kosong belaka. Gubernur seharusnya tanggap melihat persoalan ini dengan segera memanajemen ulang pengelolaan sektor yang memiliki peran sentral bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, infrastruktur dan lain-lain,” katanya.

Terkait wacana mutasi yang rencananya akan dilakukan pasca kepulangan Gubernur dari tanah suci, mantan koordinator Aceh Parliament Watch ini menilai agenda tersebut harus dilakukan secara objektif agar mutasi yang dilakukan dapat menjadi salah satu solusi perbaikan kinerja SKPA.

“Jangan cuma mengandalkan pendapat atau usul dari bekingan semata. Sehingga mutasi yang dilakukan tidak cuma sekedar ajang menggonta-ganti pejabat saja seperti yang sering terjadi sebelumnya,” kata Indra P Keumala. [] (mal)

[Foto]: Pejabat Aceh Sambut Kepulangan Gubernur di Bandara SIM

[Foto]: Pejabat Aceh Sambut Kepulangan Gubernur di Bandara SIM

BANDA ACEH – Sejumlah pejabat Aceh menyambut kepulangan Gubernur Aceh Zaini Abdullah, Rabu 7 Oktober 2015.

Mereka mulai memadati Bandara SIM sejak pukul 12.00 WIB. Sedangkan gubernur Aceh diprediksikan tiba di Aceh pukul 14.00 WIB.

Sebelumnya sejumlah kepala SKPA juga beramai-ramai menyambut Gubernur Zaini di Jakarta.

Kepala Biro Humas Setda Aceh, Drs H M Ali AlFata,MM, melalui Kabag Hubungan Media dan Informasi, Saifullah Abdulgani, membenarkan bahwa gubernur Zaini dan rombongan telah tiba di tanah air.

“Bapak Gubernur diperkirakan akan tiba di Bandara SIM sekitar pukul 2 siang nanti. Abis zuhur sudah di pendopo. Informasi terakhir di jemput ke Jakarta tetapi sekarang keberadaan gubernur tidak bisa saya beritahu pasti di mana. Apa masih di Jakarta? Sebentar saya kroscek dulu, nanti saya kabari lagi,” katanya.

Berikut foto-foto yang diabadikan portalsatu.com:

sambut gub 1

sambut gub 2

gub dan tarmizi karim

sambut kepulangan gub 4

Kepala SKPA Ramai-ramai ke Jakarta, Ada Apa?

Kepala SKPA Ramai-ramai ke Jakarta, Ada Apa?

BANDA ACEH – Sejumlah kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) dilaporkan beramai-ramai berangkat ke Jakarta, sejak Senin hingga Selasa, 5-6 Oktober 2015.

Kedatangan para pejabat ini bertujuan untuk menyambut Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan rombongan yang pulang dari tanah suci, Mekkah.

“Kabarnya gubernur sudah di Jakarta. Makanya sejak Senin kepala SKPA berangkat ke Jakarta. Apalagi ada info bakal ada ada mutasi besar-besaran usai Gubernur Zaini berhaji,” kata sumber portalsatu.com di kantor gubernur Aceh, Rabu 7 Oktober 2015.

“Ada Safwan Disperindag, Sulaiman Abda (wakil ketua DPR Aceh-red) serta sejumlah SKPA lainnya. Kebanyakan SKPA yang masuk dalam daftar bakal diganti. Ada juga eselon III,” kata sumber yang minta namanya dirahasiakan ini.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Setda Aceh, Drs H M Ali AlFata,MM, melalui Kabag Hubungan Media dan Informasi, Saifullah Abdulgani, membenarkan bahwa gubernur Zaini dan rombongan telah tiba di tanah air.

“Bapak Gubernur diperkirakan akan tiba di Bandara SIM sekitar pukul 2 siang nanti. Abis zuhur sudah di pendopo. Informasi terakhir di jemput ke Jakarta tetapi sekarang keberadaan gubernur tidak bisa saya beritahu pasti di mana. Apa masih di Jakarta? Sebentar saya kroscek dulu, nanti saya kabari lagi,” katanya. [] (mal)

105 Paket APBA di Dinas Pendidikan Aceh Belum Tandatangan Kontrak

105 Paket APBA di Dinas Pendidikan Aceh Belum Tandatangan Kontrak

BANDA ACEH- Sebanyak 105 paket proyek APBA 2015 yang terdapat di Dinas Pendidikan Aceh belum juga dilakukan tandatangan kontrak hingga 2 Oktober 2015. Pelaksanaan proyek ini terancam gagal.

Pantauan portalsatu.com di situs P2K APBA, hingga 2 Oktober 2015, terdapat 163 paket APBA yang belum dilakukan tandatangan kontak. Sebanyak 105 diantara berada di Dinas Pendidikan Aceh.

Posisi kedua, ada Dinkes yang proyek belum ditandatangani kontrak sebanyak 9 paket, Dispora 7 paket, Bina Marga 6 paket, Cipta Karya 6 paket, Distan 5 paket, dan DKP 4 paket.

Kemudian ada BPM dengan 3 paket, Keswan 4, BPLUH 4 paket, Indag 4 paket, RSUZA 2 paket, Setwan 2 paket, Dinas Pariwisata 1 paket serta Dinas Perkebunan 1 paket. [] (mal)

Awal Oktober, Realisasi APBA Baru 56 Persen

Awal Oktober, Realisasi APBA Baru 56 Persen

BANDA ACEH – Realisasi APBA 2015 baru berjalan 56 persen hingga 2 Oktober 2015. Raihan nilai ini dianggap masih sangat rendah.

Pantauan portalsatu.com di situs P2K APBA, realisasi fisik sebanyak 56,0 persen dan keuangan 50,3 persen dari total Rp12,755 triliun APBA 2015.

Pemerintah Aceh menargetkan realisasi keuangan berada di angka 55 persen untuk keuangan dan 62 persen untuk fisik pada 15 Oktober 2015 mendatang.

Sementara itu, di situs yang sama juga mengungkapkan bahwa 4 SKPA masih berapor merah. Realisasi anggaran di SKPA berapor merah ini masih dibawah 30 persen hingga 2 Oktober 2015.

Sejumlah SKPA ini seperti Keswan 26,9 persen, Disdik 25,9 persen, Bina Marga 24,3 persen, serta Dinas Pengairan Aceh 22,5 persen. [] (mal)

Mengapa SKPA Masih Berapor Merah? Ini Analisa MaTA

Mengapa SKPA Masih Berapor Merah? Ini Analisa MaTA

BANDA ACEH – Koordinator Badan Pekerja Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, mengatakan ada beberapa hal yang mengakibatkan SKPA berapor merah terus terulang setiap tahunnya. Salah satunya, penempatan pejabat yang dinilai tidak melalui uji kompetensi.

“Pertama, proses rekrutmen di tingkat SKPA, badan dan Kantor tidak melalui uji kompetensi atau fit and proper test. Sehingga dari segi kemampuan terhadap orang-orang yang direkrut tidak dapat dipastikan dari sisi kemampuan, integritas dan kapabilitas dalam bertanggung jawab dalam menjalakan roda organisasi,” kata Alfian kepada portalsatu.com, Selasa sore, 29 September 2015.

Sedangkan yang kedua, katanya, rekrutmen lebih didasarkan pada hubungan kedekatan, balas jasa atau titipan.

“Sehingga pola bongkar pasang jabatan menjadi tren pada pemerintahan zikir,” katanya.

Ketiga, kata Alfian, tidak ada sangsi atau kosekuensi terhadap para pejabat yang sudah dilantik.

“Konsekuensi bukan hanya semata-mata pada pencopotan tapi tidak ada ketegasan yang jelas sehingga gubernur hanya bisa mengeluh kepada publik tentang kinerja para produk kebijakannya sendiri,” katanya.

Analisa keempat, katanya, gubernur tidak mampu mengontrol kinerja dan pengelolaan kebijakan di tingkat dinas, badan atau kantor.

“Sehingga terjadi bongkar pasang tidak dapat dihindari. Sedangkan yang terakhir atau kelima, kemampuan Zikir sangat diragukan dan tidak sejalan dengan janji politiknya pada saat kempanye dulu dalam tata kelola pemerintah,” katanya. [] (mal)

 

Video: Wagub Aceh Pantau Proyek APBA di Sejumlah Kabupaten

Video: Wagub Aceh Pantau Proyek APBA di Sejumlah Kabupaten

LHOKSEUMAWE – Memasuki hari kedua kunjungan kerjanya ke sejumlah kabupaten/kota dalam rangka meninjau beberapa proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), Wakil Gubernur Aceh, H Muzakir Manaf, beserta rombongan bergerak ke wilayah tengah Aceh, Senin, 28 September 2015.

Sebelum keluar wilayah Kota Lhokseumawe, Wagub dan rombongan meninjau proyek pembangunan Tebing Sungai Los Kala, yang berada di Kecamatan Muara Satu. Perkembangan proyek bernilai Rp10,385 miliar itu telah mencapai 60 persen. Saat ini, proyek tersebut sedang dalam dalam pengerjaan beton cyclop dan pemasangan batu.[]

Wagub Aceh Tinjau Sejumlah Proyek di Tiga Kabupaten

Wagub Aceh Tinjau Sejumlah Proyek di Tiga Kabupaten

MEUREUDU – Wakil Gubernur Aceh, H Muzakir Manaf, didampingi sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh akan meninjau sejumlah proyek yang saat ini sedang berjalan di Kabupaten Pidie Jaya, Pidie dan Aceh Besar, Selasa, 29 September 2015.

“Hari ini ada beberapa proyek yang akan ditinjau oleh Wakil Gubernur. Mulai dari proyek Jembatan Gantung Panton Limeng, pembangunan sarana dan pra-sarana lokasi transmigrasi Gadong, Gedung Pusdatin, beberapa proyek dan jembatan baja di Aceh Besar hingga proyek pembangunan jalan Jantho-Batas Aceh Jaya,” ujar Kepala Biro Humas Setda Aceh, Drs H M Ali Al-Fata.

Karo Humas menjabarkan, beberapa proyek yang akan ditinjau oleh Wagub adalah Jembatan Gantung Panton Limeng. Saat ini, pengerjaan proyek memasuki tahap pemasangan batu oprit dan pemancangan tiang pilon pada dua sisi. Proyek ini didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2015, sebesar Rp4,139 miliar.

Selanjutnya Wagub dan rombongan akan menuju ke lokasi proyek pembangunan sarana dan prasarana transmigrasi Gadong. Saat ini, proyek yang menelan biaya sebesar Rp2,742 miliar itu sedang dalam tahap pemasangan rangka atap empat unit rumah, pembuatan jalan gampong, jalan poros, pemasangan rangka atap gudang, pembangunan balai desa dan pemasangan batu musahalla.

Usai dari lokasi transmigrasi, pria yang akrab disapa Mualem itu akan bertolak ke wilayah Pidie untu meninjau proyek pembangunan Gedung Pusdatin di kabupaten yang terkenal dengan emping itu.

Geudung Pusdatin dibangun dengan menggunakan dana otonomi khusus kabupaten sebesar Rp3,480 miliar. Saat ini rekanan sedang mengerjakan pembesian slop pondasi dan pemasangan mall plat lantai dua.

Wagub dan rombongan kemudian akan bertolak ke Kabupaten Aceh Besar untuk meninjau proyek pembangunan jembatan baja Krueng Keumireu. Proyek yang menelan dana sebesar Rp4,353 miliar itu, saat ini sedang me-review desain meninggikan elevasi lantai jembatan untuk menghindari tanjakan pada oprit jembatan.

Selanjutnya Wagub akan menuju ke proyek pembangunan jembatan baja Krueng Batee. Proyek yang didanai oleh APBA sebesar Rp3,960 miliar itu, saat ini baru memasuki tahap pengecoran pondasi sumuran jembatan. Wagub dan rombongan juga akan menuju ke proyek pembangunan jembatan baja di Krueng Beutong. Berdasarkan data terakhir, proyek yang menelan biaya sebesar Rp4,244 miliar itu, saat ini baru memasuki tahap penggalian pondasi sumuran.

Karo Humas Setda Aceh mengatakan tujuan terakhir kunjungan kerja Wagub adalah ke lokasi pembangunan jalan tembus Jantho-Batas Aceh Jaya. Proyek yang didanai APBA ini menelan biaya sebesar Rp13,648 miliar.[]

Soal Larangan Keluar Daerah, Ini Kata Sekretaris Dinas Peternakan dan Hewan

Soal Larangan Keluar Daerah, Ini Kata Sekretaris Dinas Peternakan dan Hewan

BANDA ACEH- Kebijakan Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, melarang sejumlah kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) untuk keluar daerah disambut positif oleh drh Marjuani, Sekretaris Dinas Peternakan dan Hewan di Banda Aceh.

“Baguslah terkait larangan itu, sehingga kalau tidak keluar daerah bisa fokus melaksanakan yang masih kurang. Saya pikir itu hal-hal positif seorang pimpinan daerah untuk melarang anak buahnya bepergian keluar daerah,” kata Marjuani kepada portalsatu.com, Selasa 22 September 2015.

Memang ada hal-hal yang urgent, katanya, yang mengakibatkan harus keluar itu sudah pertimbangan lain. “Tetapi jika hanya pertemuan-pertemuan biasa seperti ceremony yang bisa diwakili ya diwakilkan saja ataupun ditunda dulu seperti konsultasi, koordinasi itu bisa ditunda,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengatakan, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) hingga September 2015 baru mencapai 40 persen dari Rp12,7 triliun.

“Realisasi APBA hingga September ini baru mencapai 40 persen. Memang, ini agak sedikit terlambat,” ungkap Zaini Abdullah di Banda Aceh, Minggu.

Menurut Gubernur, seharusnya hingga September ini realisasi anggaran sudah mencapai 60 persen. Dengan demikian diharapkan di akhir tahun anggaran bisa mencapai 100 persen.

Karena itu, Gubernur mengingatkan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) agar bekerja keras mengejar keterlambatan realisasi atau daya serap APBA tersebut.

“Saya juga melarang para Kepala SKPA untuk tugas keluar daerah, kecuali memang penting. Kalau tidak penting, wakilkan saja kepad staf. Ini semata-mata untuk memacu daya serap anggaran,” katanya. [] (mal)