Tag: sengketa lahan

Warga Bireuen Adukan Kasus Sengketa Lahan Kepada Dewan

Warga Bireuen Adukan Kasus Sengketa Lahan Kepada Dewan

BANDA ACEH – Warga Gampong Krung Simpo Kecamatan Juli, Bireuen, mengadukan tentang sengketa penyerobotan lahan antara warga dengan PT. Syarkat Sejahtera ke Wakil Ketua DPR Aceh, Teuku Irwan Djohan, di Banda Aceh, Kamis, 17 September 2015.

“Kami mengadukan bahwa ada pengabaian terhadap penyelesaian sengketa penyerobotan lahan warga dengan PT Syaukat Sejahtera yang lebih kurang sudah dua tahun setengah berlalu,” kata Syahrul, SH, kuasa hukum warga Gampong Simpo saat dijumpai portalsatu.com di gedung DPRA.

Dia mengatakan kasus ini telah diproses secara hukum selama satu tahun setengah. Namun hingga kini kasus tersebut belum membuahkan hasil. Menurutnya ada beberapa permasalahan terhadap kasus ini, di antaranya PT Syaukat Sejahtera tidak mengajak seluruh unsur masyarakat untuk mengambil titik koordinat sehingga terjadi kesalahpahaman dan keributan.

Teuku Irwan Djohan mengaku telah menerima pengaduan ini tetapi belum bisa memberikan hasil dari permasalahan tersebut.

“Saya DPR Aceh dan pribadi sebagai wakil rakyat siap untuk menerima pengaduan maupun aspirasi dan harapan masyarakat karena ini memang sudah tugas dan tanggung jawab. Apapun itu, misalnya laporan sengketa lahan, fasilitas publik dan infrastruktur semua ditampung,” kata Irwan Djohan.

Dia mengatakan pihaknya akan melibatkan pihak lain yang terlibat untuk mendapatkan informasi akurat mengenai sengketa lahan tersebut.

“Kami akan membela pihak yang benar, dan untuk kasus ini saya meminta mereka untuk melengkapi informasi yang lengkap terlebih dahulu,” katanya.

Dia mengatakan sebagai anggota dewan akan tetap komitmen berada di belakang kebenaran. Dia juga menyarankan warga untuk koordinasi terlebih dahulu dengan pihak-pihak dan komisi terkait, misalnya Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Setelah data yang kami terima lengkap kami akan mempelajari lebih detail dengan pimpinan, komunikasi serta DPRA Dapil Bireun. Saat turun lapangan nanti juga ada perwakilan dari sana walaupun tidak semua, tetapi ada perwakilan dapil setempat agar menindaklanjuti kasus ini untuk meninjau ke lokasi,” ujarnya.[](bna)

Penasehat Hukum PT Rapala: Bila Terus Melihat Sejarah Maka Tidak Ada Ujungnya

Penasehat Hukum PT Rapala: Bila Terus Melihat Sejarah Maka Tidak Ada Ujungnya

BANDA ACEH – Penasehat hukum PT. Rapala, Refman Basri, mengatakan pihak perusahaan sepakat persoalan sengketa lahan seluas 144 ha di Aceh Tamiang dibawa ke ranah hukum. Menurutnya kalau mediasi dan musyawarah tidak akan pernah tercapai.

“Bagi rekan-rekan yang keberatan dipersilahkan menggugat ke pengadilan,” katanya dalam mediasi di Ruang Serba Guna DPR Aceh, Selasa, 25 Agustus 2015 kemarin.

Refman mengatakan BPN tidak akan mungkin memproses HGU bila masih tersandung persoalan dengan masyarakat. “Kita punya bukti kwitansi bahwa sudah melakukan pembayaran kepada 80 orang masyarakat pada tahun 1999. Bila penyelesaiannya terus melihat sejarah maka tidak ada ujungnya,” ujarnya.

Sementara Kasi SPP Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, Akhyar Tarfi, S.ST, MH, mengatakan PT Rapala mengajukan permohonan HGU kepada Kepala BPN-RI pada 24 Januari 2014 lalu. Kemudian Kantor wilayah BPN membentuk tim pemeriksaan lapangan terhadap permohonan perpanjangan HGU yang diajukan.

Setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, maka berkas permohonan PT Rapala mendapat perpanjangan HGU dari BPN RI.

“Bila terdapat gugatan dari pihak ketiga terhadap proses perpanjangan hak, maka keberatan tersebut tidak menghalangi proses perpanjangan HGU. Namun dapat dihentikan apabila terdapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,” katanya.[](bna)

Komisi I DPR Aceh Mediasi Sengketa Lahan Warga Aceh Tamiang

Komisi I DPR Aceh Mediasi Sengketa Lahan Warga Aceh Tamiang

BANDA ACEH – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Abdullah Saleh, mendesak sengketa kepemilikan lahan Hak Guna Usaha seluas 144 Hektare area antara warga dengan perusahaan sawit PT Rapala agar segera diselesaikan.

“Kalau bisa mereka sendirilah mencari solusi, karena pada prinsipnya kami lebih pada menfasilitasi,” kata Abdullah Saleh di sela-sela mediasi terkait sengketa lahan antara masyarakat Aceh Tamiang dengan PT Rapala di Ruang Serba Guna DPRA, Banda Aceh, Selasa, 25 Agustus 2015.

Menurutnya hampir semua pihak berkeinginan persoalan ini selesai. Namun hingga kini bentuk penyelesaiaannya yang belum ada titik temu.

“Pihak PT Rapala ingin menempuh jalur hukum, tapi saya pahami itu bukan harga mati. Masih ada jalur penyelesaian lain karena jika ditempuh jalur hukum akan panjang urusannya. Kita mendorong penyelesaian antara perusahaan dan masyarakat saja,” ujarnya.

Abdullah Saleh mengatakan permasalahan tersebut sudah berlarut-larut dan skala persoalannya sudah tingkat provinsi. Hal ini pula yang menyebabkan DPR Aceh harus turun tangan dan akan fokus pada dua aspek yaitu antara investasi dan kepentingan masyarakat.

“Kami dari pemerintah, DPR Aceh, dan pemerintah kabupaten Aceh Taming sudah berupaya menyelesaikan persoalan ini. Jadi kita tidak mungkin mengabaikan persoalan ini,” ujarnya.

Salah satu langkah yang ditempuh oleh DPR Aceh adalah dengan mempertemukan warga dengan perwakilan PT Rapala. Dalam pertemuan tersebut turut hadir Badan Pertanahan Negara (BPN) Aceh, Ketua DPRK Aceh Tamiang, perwakilan BP2T Aceh, Perwakilan Polda Aceh, Kadis Perkebunan Aceh, Ass I Aceh Tamiang, LBH, dan Kepala Biro Tata Pemerintaha Prov Aceh.

Komisi I juga telah menjaring aspirasi warga dari Kecamatan Bendahara dan Banda Mulia, Aceh Tamiang. Dewan juga telah meninjau langsung ke lokasi.

Konflik lahan ini sudah berjalan sejak 1980-an. Warga di empat kampung dalam Kecamatan Bendahara dan Banda Mulia meminta agar perusahaan asal Sumatera Utara tersebut mengembalikan tanah seluas 144 hektare area yang diduga diserobot perusahaan.

Adapun lahan yang menjadi sengketa berada di Desa Paya Rahat, Tanjung Lipat Satu, dan Tanjung Lipat Dua. Ketiga desa ini berada dalam kecamatan Banda Mulia. Sedangkan Desa Teungku Tinggi berada di Kecamatan Bendahara.

Saat itu perusahaan perkebunan PT Parasawita mengambil tanah rakyat secara paksa yang melibatkan aparat TNI. Sembilan masyarakat yang menentang pada saat itu diculik dan dibawa ke penjara Gaperta di Medan, Sumatera Utara. Dua diantaranya meninggal dunia dan tujuh lainnya saat ini masih hidup.

Menurut salah satu warga, setelah kejadian pemaksaan itu, tidak ada lagi masyarakat yang melawan. Saat ini, tanah HGU yang dulunya milik PT Parasawita sudah dikuasai oleh PT Rapala.

“Sengketa ini terjadi karena perusahaan sawit menyerobot atau mengambil alih secara paksa tanah masyarakat,” kata Ketua DPRK Aceh Tamiang, Ir. Rusman.

Rusman mengatakan Bupati Aceh Tamiang pernah menyurati Kepala BPN Pusat agar mengeluarkan lahan seluas 144 hektare tersebut dari Hak Guna Usaha (HGU) PT Rapala. Pasalnya, tanah itu milik masyarakat dan masih dalam tahap sengketa.

“Namun, permintaan tersebut ditolak oleh BPN Pusat,” katanya.

Dia sangat menyesalkan penolakan BPN Pusat tersebut. Menurutnya penolakan ini membuktikan tidak ada sinkronisasi pengurusan HGU antara BPN dengan pemerintah daerah. Selain itu, permasalahan sengketa lahan ini kian berlarut lantaran tidak adanya saling koordinasi.

“Dalam hal pengukuran tanah, juga tidak ada saling berkoordinasi. Yang ukur lain yang datang pun lain,” ujarnya.

Di sisi lain, Rusman mengatakan saat ini PT Rapala tidak memiliki izin lengkap mengelola perusahaannya di Aceh Tamiang. Dia juga menyayangkan proses penyelesaian sengketa dengan menangkap sejumlah warga beberapa waktu lalu. “Kasihan masyarakat sampai ada yang ditangkap dalam menyelesaikan konflik ini,” ujarnya.

Sementara Assisten I Setda Aceh Tamiang, Helmi, SE, mengatakan pihaknya sudah pernah melakukan mediasi terkait hal ini. “Dalam mediasi tersebut kami memberikan tiga solusi terkait hal ini,” kata Helmi.

Tiga solusi yang disampaikan tersebut yaitu meminta PT Rapala untuk mengembalikan lahan kepada masyarakat. Solusi kedua meminta pihak PT Rapala memberikan uang tali asih kepada masyarakat dan yang terakhir adalah menempuh jalur hukum.

“Solusi yang pertama ditolak oleh PT Rapala dengan alasan lahan tersebut sudah menjadi hak mereka,” katanya.

Sementara warga juga menolak solusi kedua yang ditawarkan oleh pemerintah. Mereka bersikeras agar lahan seluas 144 Hektar area tersebut dikembalikan. Helmi mengatakan sudah 10 kali mediasi dilakukan pihaknya hingga saat ini. Namun mediasi tersebut tetap tidak memberikan titik temu di antara kedua belah pihak.

“Kalau sampai saat ini belum juga mencapai titik temu, maka solusi yang ketiga adalah mereka harus menempuh jalur hukum,” ujarnya.[](bna)

Soal Lahan TNGL, Yashud: Kami Akan Perjuangkan Hak Petani

Soal Lahan TNGL, Yashud: Kami Akan Perjuangkan Hak Petani

JAKARTA – Pendamping masyarakat Persatuan Petani Kawasan Kaki Gunung Leuser (PPKKGL), Yashud, mengatakan pihaknya akan memperjuangkan hak-hak petani di Aceh Tenggara.

“Kami mengecam keras BBTNGL yang menebang tanaman masyarakat yang menurut mereka masuk ke kawasan TNGL, kenapa tidak dari dulu ditertibkan,” ujar Yashud kepada portalsatu.com, Selasa, 18 Agustus 2015.

Menurutnya konflik lahan TNGL harus diluruskan agar petani mendapatkan hak mereka. Selama ini untuk menyelesaikan persoalan tersebut, pihaknya sudah bertemu dengan Pemeritah Aceh Tenggara, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan Pemerintah Aceh.

“Besok kita akan duduk bersama dengan pihak terkait di Kementerian Kehutanan yang diinisiasi oleh Komisi II DPRA,” ujarnya lagi.

Sebelumnya, Komisi II DPR Aceh (DPRA) memprakarsai Rapat di Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser Kota Medan, Kamis 14 Mei 2015 dan menyampaian 7 poin hasil rekomendasi rapat dengar pendapat di gedung DPRA pada 4 Mei 2015 dan diserahkan langsung kepada pengurus Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser.[]